tirto.id -
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka diri terhadap kerja sama perdagangan tingkat kawasan Internasional untuk menghindari diskriminasi.
“Keterbukaan pemerintah terhadap kerja sama perdagangan dengan berbagai kawasan tersebut tidak dapat dihindari mengingat negara-negara lain juga telah mulai menjajaki kerja sama tersebut,” sambung Kalla, di Hainan, Cina, Kamis, (24/3/2016).
Kalla mengaku pemerintah tidak bisa menghindar dari globalisasi perdagangan yang lebih bebas, karena selama masuk dalam persaingan global dan Pemerintah Indonesia tidak melakukannya maka bisa terjadi diskriminasi.
Ia mengatakan diskriminasi atau perbedaan tersebut dapat menyebabkan pasar asing lebih memilih negara lain dalam menjalin kerja sama perdagangan daripada Indonesia.
"Diskriminasi itu misalnya negara lain memberikan selisih [harga] 10 persen, maka mereka akan mencari yang lebih murah. Kalau begitu, yang terkena imbasnya adalah manufaktur, keterbatasan lapangan kerja, hingga akhirnya defisit," jelas Kalla.
Saat ini, Pemerintah sendiri sudah menjalin kemitraan perdagangan dengan dunia internasional melalui Trans-Pacific Partnership (TPP), China-Asean Free Trade Area (CAFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (R-CEP).
Dalam kerja sama Kemitraan Trans-Pacific (TPP), Kalla mencontohkan, jika Indonesia tidak tergabung dalam kerja sama tersebut sementara negara anggota ASEAN lainnya bergabung, maka pasar Indonesia bisa menjadi pihak ketiga.
"Amerika itu sebagai pasar besar. Kalau kita tidak masuk, bisa-bisa yang terjadi kalau kita mau ekspor ke Amerika harus melalui Malaysia dan ada pos lagi," katanya.
Kalla pun tidak memungkiri jika sering muncul pertanyaan mengenai banyaknya kerja sama perdagangan yang diikuti Pemerintah Indonesia.
"Tapi di situlah letak akibatnya kalau kita tidak masuk ke area itu, khususnya untuk pasar negara-negara besar," ujarnya. (ANT)
