tirto.id - Menjelang Pemilu Bangladesh yang akan digelar pada Minggu (30/12/2018), isu-isu seputar persaingan antara petahanan vs oposisi merebak. Bangladesh di bawah kekuasaan Perdana Menteri Syeikh Hasina menuai anggapan telah menjadi negara satu partai. Liga Awami, dikutip dari Aljazeera, sebagai partai yang berkuasa seringkali dianggap berusaha melemahkan lawan-lawan politiknya dengan berbagai cara.
Kekuatan oposisi semakin lemah setelah pemimpin Partai Nasional Bangladesh (BNP), Khaleda Zia, dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan korupsi dan dilarang ikut pemilu. Zia juga harus menghadapi lebih dari 30 dakwaan lain.
Menurut BNP, ada lebih dari 300.000 kasus kriminal yang dianggap bermuatan politik. Front Oikya menjadi salah satu sasarannya. Juga para anggota partai politik Jamaat-e-Islami yang didiskualifikasi saat mencalonkan diri dalam pemilihan. Ribuan anggotanya ditangkap antara 1 November hingga 13 Desember 2018.
Kamal Hossain dari oposisi Front Oikya mengatakan, sekitar 70 kandidat dari aliansi partai oposisi takut berkampanye setelah serentetan serangan yang diduga dilakukan oleh para pendukung partai pemerintah.
Direktur Eksekutif Human Rights Watch (HRW) Divisi Asia, Brad Adams, tampaknya sepakat dengan anggapan yang menilai pihak penguasa telah berusaha menghancurkan lawan-lawan politiknya jelang pemilu.
”Pemerintah Liga Awami secara sistematis telah menindak suara-suara independen dan oposisi untuk memastikan bahwa partai yang berkuasa tidak menghadapi hambatan untuk kontrol politik total,” kata Adams, dikutip dari situs resmi HRW.
“Anggota dan pendukung partai oposisi utama telah ditangkap, dibunuh, bahkan dihilangkan, menciptakan suasana ketakutan dan penindasan yang tidak konsisten dengan pemilihan yang kredibel," tambahnya.
Surendra Kumar Sinha, Ketua Mahkamah Agung Bangladesh ke-21, melalui bukunya yang berjudul A Broken Dream: Rule of Law, Human Rights and Democracy, meyakini bahwa Bangladesh saat ini berada di bawah pemerintahan otokratis.
Dalam buku yang terbit pada September 2018 itu, Surendra Kumar Sinha menyatakan akan berusaha mereformasi pengadilan. Ia juga menjanjikan perubahan dalam undang-undang untuk membatasi seseorang dari memegang jabatan perdana menteri selama lebih dari dua periode.
Editor: Iswara N Raditya
