tirto.id - Harga pangan di wilayah timur Indonesia tertinggi apabila dibandingkan dengan beberapa wilayah lain. Mahalnya harga pangan di daerah tersebut membuat masyarakat berkutat dengan kemiskinan dan juga kelaparan.
Pengamat Pertanian Khudori menuturkan, jalur distribusi yang panjang menyebabkan harga pangan di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku dan Nusa Tenggara lebih tinggi. Untuk itu, perlu ada pembenahan pada jalur distribusi.
"Terutama pangan yang didatangkan dari Jawa. Benahi infrastruktur transportasi dan perbaiki jalur distribusi," ujar Khudori kepada Tirto, Jakarta, Senin (8/7/2023).
Idealnya, kata Khudori, pangan di Indonesia timur tidak bergantung dari daerah luar. Pemerintah disana perlu kembali mempromosikan kuliner atau pangan khas daerah Indonesia Timur yang sebagian besar sudah ditinggalkan masyarakatnya.
"Indonesia Timur harus kembali mempromosikan dan membangun pangan lokal, pangan yang sudah lama ditinggalkan warganya," jelasnya.
Khudori menjelaskan bahwa, untuk daerah Indonesia timur lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mempunyai ekologi yang kering sehingga tanahnya tidak cocok untuk ditanam padi.
"Daerah Timur seperti NTT dan sebagian NTB itu kan ekologinya kering. Tidak cocok buat padi. Kalau pangan pokok warganya bergantung pada nasi yang tidak diproduksi dalam jumlah besar di sana ya berat. Mestinya pangan pokok warga bergantung pangan lokal. Bahwa sebagian disumbang dari luar tidak apa-apa," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menepis kabar terkait krisis kelaparan di Papua Tengah. Diketahui, bencana kelaparan terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, yang memakan korban jiwa enam warga. Sedikitnya 7.500 orang terdampak terkait petaka tersebut.
"Kalau kelaparan tidak sih, masa saudara Papua kelaparan, tidak," kata Arief saat dihubungi Tirto, Rabu (2/8/2023).
Arief mengklaim, pemerintah sudah memberikan bantuan pangan untuk warga di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Walaupun begitu, dia mengakui adanya hambatan saat memberikan bantuan pangan dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ke Papua. Sebab itu, dia meminta kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan jaminan keamanan untuk mengirim bantuan pangan.
"Papua itu kemarin kata pak Menteri Dalam Negeri Tito, sudah komunikasi dengan gubernur, bupati, terutama bupati puncak. Jadi di sana itu daerahnya memang rawan ya atau daerah rawan, sehingga minta jaminan untuk pengiriman barang dan lain-lain," bebernya.
Tidak hanya itu, dia juga menuturkan untuk menuju Papua tidak memungkinkan mengirimkan bantuan melalui jalur darat. Pendistribusian bantuan pangan idealnya melewati udara atau helikopter.
"Jadi pada saat pengiriman itu sering ditembakin, saya kan 4 tahun di Papua, Papua itu untuk daerah-daerah remote tidak bisa lewat jalan darat harus lewat udara untuk mendrop pangan. Itu dulu helikopter atau apa dulu saya sering ditembakin," ungkapnya.
"Dan itu terjadi betulan, sehingga minta pak mendagri, pak Gubernur sama itu benar-benar bisa ngejagain yang ngirim barang atau pangan," tambahnya.
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Anggun P Situmorang
