tirto.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani membuka informasi soal keberadaan Harun Masiku. Harun diduga menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa menjadi anggota dewan lewat mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
"Pimpinan KPK yang tidak berani, bukan penyidik. KPK tersandera pimpinan sendiri sehingga berbagai alibi dilakukan. Semisal dewas belum memberikan izin atau berbohong mengenai keberadaan Harun," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, kepada reporter Tirto, Senin (20/1/2020).
Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020 setelah sehari sebelumnya terbang ke Singapura, tulis Majalah Tempo edisi 18 Januari 2020 bertajuk "Cicak Jadi Buaya". Gerak-gerik Harun terekam dalam CCTV bandara.
Dalam laporan Majalah Tempo, Harun melancong ke Singapura pada 6 Januari 2020 menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 832 dan duduk di kursi 6K, berangkat pukul 11.30 dan tiba di tujuan pukul 14.20 waktu setempat. Harun kembali ke Indonesia menggunakan Batik Air keesokan harinya.
Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Harun belum ada di Indonesia pada 16 Januari.
Donal merasa pernyataan itu wajar karena "Dirjen Imigrasi berada di bawah Menkumham, sementara Menkumham juga menjadi tim kuasa PDI-P."
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan instansi terkait dan belum dapat memastikan Harun sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.
"Kami terus koordinasi dengan Imigrasi, apa benar sudah masuk Indonesia lagi. Yang jelas KPK akan mencari terus," kata Nurul kepada reporter Tirto, Senin (20/1/2020).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Rio Apinino
