Menuju konten utama

Ibas: FPD Siap Kawal Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

Mengingat adanya pemberitaan tentang bocoran 'Panama Papers', Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan fraksinya siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak.

Ibas: FPD Siap Kawal Pembahasan RUU Pengampunan Pajak
sekretaris jenderal partai demokrat hinca ip pandjaitan (tengah) didampingi ketua komisi pemenangan pemilu edhie baskoro yudhoyono (kedua kiri), wakil ketua umum mohammad jafar hafsah (kiri), ketua badan pembinaan organisasi, keanggotaan dan kaderisasi pramono edhie wibowo (kedua kanan) dan wakil ketua umum roy suryo (kanan). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa.

tirto.id - Mengingat adanya pemberitaan tentang bocoran 'Panama Papers', Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan fraksinya siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak.

"Fraksi Partai Demokrat (FPD) siap mengawal pembahasannya setelah baru-baru ini terdengar bocoran dokumen 'Panama Papers' apakah ada korelasinya?" kata Ibas di Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Ia mengatakan, semaksimal mungkin FPD berkomitmen mengawal pembahasan RUU Pengampunan Pajak, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.

Menurutnya, Fraksi Partai Demokrat tidak apriori untuk membahasnya, mengingat adanya sensitivitas yang tinggi jika salah dalam konsep dan implementasinya.

"Karena RUU yang digagas pemerintah ini masih terus menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, ada tiga hal penting yang menjadi perhatian FPD," ujarnya

ketiga hal harus diperhatikan dalam RUU tentang Pengampunan Pajak tersebut menurut Putra Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah, pertama, harus dipastikan apakah ada keuntungan secara ekonomi untuk Indonesia dan apakah benar ada dana mencapai ratusan triliun rupiah.

Sementara dipoin kedua, menurut Ibas, terkait dengan keadilan sosial, dari mana dana itu berasal, berapa jumlah dana-dana tersebut, bagaimana sistem reward dan punishment.

"Ketiga, harus dipastikan kesiapan pengelolaan perpajakan, baik sistem maupun manajemen," kata Ibas. (ANT)

Baca juga artikel terkait EDHIE BASKORO YUDHOYONO atau tulisan lainnya

Reporter: Alexander Haryanto