Ibas mengatakan Indonesia yang masyarakatnya heterogen dan kaya dengan aneka budaya daerah memerlukan UU Kebudayaan untuk mengatur dan memproteksi budaya asli Indonesia.
Mengingat adanya pemberitaan tentang bocoran 'Panama Papers', Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan fraksinya siap mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak.
Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?
Dinamika tentang revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) semakin memanas. Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, menegaskan bahwa pihaknya tetap menolak revisi UU KPK.