tirto.id - Carrie Lam, pemimpin pro-Beijing Hong Kong mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan pembahasan soal rancangan undang-udnang (RUU) ekstradisi ke Cina.
Dikutip dari Aljazeera, hal itu ia sampaikan sehari setelah sekitar satu juta orang turun ke jalan melakukan unjuk rasa menentang proposal ekstradisi tersebut.
"Ini adalah undang-undang yang sangat penting yang akan membantu menegakkan keadilan dan juga memastikan Hong Kong akan memenuhi kewajiban internasionalnya dalam hal kejahatan lintas batas dan transnasional," kata Chief Executive Carrie Lam kepada wartawan.
Hong Kong sedang menyusun undang-undang yang memungkinkan proses ekstradisi, termasuk Cina. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan warga Hong Kong.
Warga Hong Kong pun menggelar unjuk rasa pada Mingu (9/6/2019). Polisi memperkirakan unjuk rasa itu diikuti oleh 240.000 orang, dikutip dari BBC. Namun pihak demonstran mengklaim lebih dari satu juta mengambil bagian dalam aksi protes terbesar sejak 2003.
Para pengunjuk rasa mengklaim undang-undang yang diusulkan akan merusak aturan hukum dan membuat banyak orang berisiko diekstradisi ke Cina untuk terkait kejahatan politik.
Rancangan undang-undang tersebut akan memungkinkan permintaan ekstradisi dari pihak berwenang di Cina daratan, Taiwan dan Makau untuk tersangka yang dituduh melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
Namun permintaan ekstradisi akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus. Para pejabat Hong Kong mengatakan pengadilan Hong Kong memiliki keputusan akhir.
Pengadilan Hong Kong yang akan memastikan apakah akan memberikan permintaan ekstradisi seperti itu, dan tersangka yang dituduh melakukan kejahatan politik dan agama tidak akan diekstradisi.
Aksi unjuk rasa warga yang menentang peraturan ini berujung bentrokan dengan polisi. Kekerasan ini menyeret Hong Kong ke dalam krisis politik baru.
Legislator veteran Hong Kong bahkan meminta Lam untuk mengundurkan diri. Polisi anti huru-hara juga bersiaga di kantor Parlemen Hong Kong pada Senin (10/6/2019).
"RUU itu akan berlanjut ke tahap pembacaan kedua pada 12 Juni," kata Lam.
Editor: Agung DH
