Hitung-hitungan Peluang Ahok

tirto.id - Basuki Tjahaja Purnama boleh bergembira. Pada Minggu (19/6/2016), KTP dukungan untuk memuluskan langkahnya maju sebagai calon independen gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 telah tembus angka sejuta. Wajar jika sang petahana sumringah. Sebab jika dikalkulasi, dukungan yang diperoleh baik dari KTP maupun partai politik, sudah sangat dekat baginya untuk menang dalam hajatan pesta demokrasi warga ibu kota.

“Pertama-tama saya berterima kasih pada pendiri Teman Ahok maupun teman-teman Ahok yang telah mengumpulkan KTP. Dan tentunya teman-teman juga dari parpol termasuk relawan," kata Ahok, panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama, saat merayakan keberhasilan mengumpulkan sejuta KTP, di kantor sekretariat “Teman Ahok”, Komplek Graha Pejaten 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Gerakan mengumpulkan KTP telah dilakukan oleh Teman Ahok, para sukarelawan pendukung Ahok, sejak sekitar empat bulan lalu. Pengumpulan KTP dilakukan guna memenuhi syarat UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada yang revisinya telah disahkan DPR dan kini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo.

Kabarnya berdasarkan beleid revisi, jumlah dukungan yang diperlukan bagi calon perseorangan atau independen berkisar antara 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu sebelumnya. Jika mengacu pada jumlah DPT DKI Jakarta pada Pemilu Presiden 2014 yang merupakan Pemilu terakhir, jumlahnya mencapai 7.201.520 orang. Sementara mereka yang ikut memberikan suara sebanyak 5.387.958 orang.

Artinya, jumlah dukungan yang dibutuhkan Ahok untuk maju sebagai calon independen berkisar antara 6,5 persen (468.099 lembar KTP) hingga 10 persen (720.152 lembar KTP) dari total DPT 7.201.520 orang. Artinya, sejuta KTP dukungan sudah lebih dari cukup buat modal Ahok untuk maju.

Golkar Jadi Kunci

Jika sudah bisa maju sebagai kandidat calon gubernur, lalu bagaimana peluang Ahok untuk memenangkan pertarungan untuk kembali menduduki kursi DKI-1?

Jumlah dukungan sebanyak sejuta KTP sudah pasti menjadi modal awal yang sangat penting. Katakanlah sejuta orang yang menyerahkan kopi KTP miliknya kepada Teman Ahok, nantinya pada 'hari H' akan benar-benar datang ke TPS dan mencoblos gambar Ahok. Artinya, Ahok sudah menangguk sejuta suara.

Jika kita lihat beleid revisi UU Pilkada, salah satu poin penting tak lain adanya aturan soal ambang batas kemenangan yang nol persen. Maksudnya, Pilkada hanya akan dilakukan dalam satu putaran. Efisiensi waktu dan anggaran menjadi dasar pertimbangan para wakil rakyat di DPR yang merumuskan revisi tersebut.

Nah, jika memang nantinya Pilkada hanya satu putaran, mari kita lihat pengalaman Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Saat itu, ada lima pasangan yang bertarung. Jumlah DPT mencapai 6.962.348 orang dan yang memberikan suara 4.429.533 orang.

Pada putaran pertama, pasangan Jokowi-Ahok menjadi pemenang dengan perolehan 1.847.157 suara (42 persen). Diikuti pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli 1.476.648 suara (33 persen). Selanjutnya diikuti Hidayat Nurwahid-Didiek J Rachbini yang menangguk 508.113 suara (11 persen), Faisal Batubara-Biem Benjamin dengan 215.935 suara (5 persen), dan Hendardji Soepandji-Ahmad Riza Patria 85.990 (2 persen).

Jika mengacu pada hasil putaran pertama tersebut, artinya dibutuhkan sekitar 1.800.000 suara untuk memenangi Pilkada. Memang, saat itu bertarung lima pasang kandidat yang tentu saja berpotensi mengurangi perolehan suara setiap kandidat. Tapi jangan lupa, jumlah 1.800.000 suara yang diperoleh Jokowi-Ahok ekuivalen dengan 42 persen dari total pemilih.

Pertanyaannya kemudian, dari mana tambahan 800 ribu suara untuk menambal kekurangan suara buat Ahok?

Sejauh ini, sudah ada dua partai politik yang telah menyatakan bakal memberikan dukungan buat Ahok, yakni Nasional Demokrat (Nasdem) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura). Pada Pemilu Legislatif 2014, Nasdem di DKI Jakarta memeroleh 206.117 suara, sementara Hanura 357.006 suara.

Anggap saja sejuta pendukung Ahok dan pendukung dua partai ini tak beririsan, maka secara total telah terkumpul 1.563.123 suara.

Lalu masih adakah peluang tambahan suara? Jika melihat hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang digelar pada Minggu (19/6/2016), secara tegas merekomendasikan dukungan untuk buat Ahok pada Pilkada 2017.

Memang masih ada dua kendala. Pertama, hasil Musda harus mendapat persetujuan dari DPP Golkar yang dikomandani Setya Novanto. Kedua, Aburizal Bakrie selaku Ketua Dewan Pembina Golkar sudah memberi sinyal tak merestui dukungan buat Ahok.

Namun, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi mengaku optimistis DPP Golkar bakal mendukung hasil Musda. Sementara soal penolakan Aburizal Bakrie, menurutnya, pengesahan hasil Musda hanya perlu kesepakatan dari DPP dan bukan Dewan Pembina.

Jika pernyataan Fayakhun terbukti, dan sekali lagi tak ada irisan dari suara pendukung Golkar dan sejuta pendukung Ahok, maka jumlah suara Ahok bakal mendapat tambahan 376.221 suara. Angka itu merupakan perolehan Golkar pada Pileg 2014. Artinya secara total, jumlah suara yang dikantongi Ahok mencapai 1.939.344 suara.

Bagaimana jika aturan Pilkada hasil revisi UU Pilkada ternyata mensyaratkan perolehan suara 50 persen plus satu? Maka jumlah suara yang diperlukan untuk menang adalah 2.693.979 suara. Separuh dari jumlah 5.387.958 suara yang masuk pada Pilpres 2014. Jika aturan mayoritas plus satu berlaku, maka Ahok masih membutuhkan tambahan 754.635 suara.

Jumlah 750.000 suara lebih memang bukanlah jumlah yang kecil, tapi juga bukan angka yang mustahil untuk diikhtiarkan oleh Ahok, Teman Ahok, dan parpol pendukungnya. Kini, kata kuncinya memang ada di partai beringin. Dukungan Partai Golkar bakal sangat menentukan buat Ahok.

Kalkulasi ini hanya mencoba membaca peta perolehan suara dan peluang Ahok dalam Pilkada tahun depan. Satu hal yang harus dicatat, peta politik bisa berubah dalam semalam. Jika Ahok tak lincah memainkan jurus politik, bisa-bisa dia kehilangan suara dan peluang untuk tetap duduk di kursi DKI-1.