tirto.id - Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyatakan pertemuan antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pada Kamis lalu, memberikan harapan positif bagi politik nasional.
"Yang penting memaknai pertemuan yang kemarin yaitu konstruktif berpolitik, itu bukan kubu-kubuan, atau menghadirkan kecemasan, tapi menghadirkan harapan sesuatu yang lebih baik," kata Hidayat di Lombok, NTB pada Sabtu (29/7/2017) seperti dikutip Antara.
Dia membenarkan ada kemungkinan pertemuan antara SBY dan Prabowo membuka peluang pembentukan koalisi yang diikuti oleh Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional. Hidayat mengatakan segala kemungkinan bisa saja terjadi.
Hidayat menambahkan pertemuan tersebut positif sebab muncul dalam konteks untuk mencari solusi solusi pada persoalan bangsa.
Menurut dia, pertemuan antara SBY dengan Prabowo hanyalah satu pertemuan dari berbagai pertemuan lain yang diharapkan akan terjadi lagi dan melibatkan banyak pihak, baik dari luar maupun dalam pemerintahan.
Hidayat menegaskan perbedaan pandangan politik tidak perlu dicemaskan karena itu merupakan hal yang wajar dalam proses demokrasi.
"Yang namanya demokrasi berbeda posisi, berbeda pandangan politik bukan berarti menghadirkan kecemasan, bukan berarti menghadirkan masa depan Indonesia yang suram tetapi (itu merupakan-red) demokrasi," kata Hidayat.
Seusai menggelar pertemuan selama satu jam pada Kamis lalu, kepada media, baik SBY maupun Prabowo memang mengisyaratkan sedang menjajaki kemungkinan berkoalisi.
Misalnya, SBY menyatakan telah bersepakat akan menjalin kerja sama dengan Gerindra untuk mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
"Sejumlah hal kami (SBY dan Prabowo) bahas dan diskusikan dalam pertemuan malam ini. Yang jelas kami bersepakat akan terus mengawal negara ini. Mengawal perjalanan bangsa Indonesia dalam kapasitas kami dari posisi kami. Agar negara ini, perjalanan bangsa ini, mengarah pada arah yang benar," kata SBY di Puri Cikeas, Kamis (27/7/2017).
SBY menambahkan, "Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas. Sekarang cross the line, sehingga masuk yang disebut abuse of power. Banyak pelajaran di dunia termasuk di negeri kita manakala kekuasaan melampaui batasnya rakyat akan memberikan koreksi."
Adapun langkah pengawasan tersebut, menurut Presiden RI ke-6 ini, terdapat dua langkah. Pertama langkah kerja sama politik antara Gerindra dan Demokrat. Lalu, kedua gerakan moral.
Sementara Prabowo menyatakan setuju dengan pendapat SBY. Menurut dia, negara ini memang membutuhkan check and balances dari rakyat untuk mengawasi kinerja pemerintah.
"Ini filosofi check and balances adalah inti demokrasi negara aman dan adil. Tidak mungkin aman kala tidak adil, tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa keadilan," kata Prabowo.
Dia melanjutkan, "Mudah-mudahan kami bisa lakukan ini terus, lakukan komunikasi terus dengan siapa pun. Siapa pun yang undang kami, kami siap untuk lakukan dialog dan tukar menukar pandangan."
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
