tirto.id - Pemerintah saat ini sedang menggelar sero survei antibodi masyarakat Indonesia terhadap virus Sars-Cov-2 (virus corona penyebab Covid-19).
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan sero survei antibodi tersebut dilaksanakan di 34 provinsi, dengan lokasi mencakup 1000 desa serta wilayah aglomerasi.
Survei ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana kekebalan komunitas (herd immunity) terhadap Covid-19 telah terbentuk di masyarakat Indonesia.
"Baik kekebalan karena infeksi alamiah, maupun yang didapatkan dari hasil vaksinasi," kata Wiku pada Selasa, 23 November 2021 kemarin.
Hasil survei herd immunity di 34 provinsi itu akan menyediakan data penting untuk mengetahui risiko pandemi di tanah air.
"Sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data dan fakta," tambah Wiku.
Menurut Wiku, program survei tersebut dijalankan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, serta didukung peneliti-peneliti dari perguruan tinggi di Indonesia.
"Hasilnya, diperkirakan akan segera dianalisis dan dapat keluar hasilnya pada minggu ketiga atau keempat di akhir tahun 2021," terang dia.
Belajar dari Pengalaman Negara Lain
Pemerintah Indonesia sekarang berangsur-angsur kembali membuka berbagai sektor kegiatan masyarakat, yang sebelumnya dibatasi untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Namun, kebijakan untuk melonggarkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 itu tetap mengikuti prinsip kehati-hatian dan menghindari unsur ketergesaan.
Maka, potensi penularan Covid-19 pada periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) mendatang tetap diwaspadai oleh pemeritah RI.
Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan, pemerintah Indonesia belajar dari pengalaman empat negara di Eropa dalam merumuskan kebijakan pembukaan kembali kegiatan masyarakat saat pandemi menyurut.
Keempat negara Eropa itu, yakni Austria, Belanda, Belgia, dan Jerman, belakangan mengalami lonjakan angka kasus Covid-19 yang signifikan setelah melonggarkan aturan pembatasan kegiatan masyarakat.
"Dari kenaikan kasus di empat negara ini, kita dapat belajar bahwa pembukaan aktivitas masyarakat yang terlalu tergesa-gesa dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian bisa mengakibatkan lonjakan kasus sangat tajam," kata Wiku.
Austria, Belanda, Belgia, dan Jerman saat ini mengalami kenaikan kasus Covid-19 yang tinggi, bahkan lebih parah dari periode libur Nataru tahun 2021.
Pada awal pandemi atau tahun 2020, pemerintah 4 negara Eropa itu mengimplementasikan wajib lockdown serta berbagai aturan protokol kesehatan dan pembatasan kegiatan masyarakat lainnya.
Lantas, ketika angka kasus menurun, aturan pembatasan kegiatan masyarakat di negara-negara itu diperlonggar. Akibatnya angka kasus naik lagi, serta mencapai puncaknya pada akhir 2020.
Saat memasuki tahun 2021 dan angka kasus Covid-19 mulai turun, pemerintah 4 negara tersebut kembali secara bertahap memperlonggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat dan protokol kesehatan. Bahkan, kebijakan itu bertahan hingga sekitar 8 bulan.
Namun, menurut Wiku, langkah pelonggaran berujung pada munculnya lagi ledakan kasus Covid-19 di 4 negara tersebut dengan angka lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. Karena itu, saat ini Austria, Belanda dan Jerman kembali memberlakukan aturan lockdown dan wajib masker, kecuali Belgia.
Sementara itu, sebagian masyarakat di negara-negara tersebut menolak penerapan kembali kebijakan lockdown, karena dalam kurun beberapa bulan sudah terbiasa beraktivitas normal dengan penggunaan masker tidak ketat.
Lonjakan kasus di empat negara itu saat ini memang tidak memicu kenaikan angka kematian maupun pasien yang mesti dirawat di ruang ICU rumah sakit. Hal ini karena cakupan vaksinasi di 4 negara itu sudah tinggi.
"Meski demikian penting untuk diingat bahwa vaksin tetap tidak bisa mencegah naiknya kasus jika tidak dibarengi dengan penerapan disiplin protokol kesehatan," ujar Wiku.
Karena itu, menjelang masa libur Nataru mendatang, Indonesia harus waspada agar tidak terjadi lonjakan kasus di awal tahun 2022. Persiapan dan antisipasi sudah harus dilakukan, terutama oleh seluruh pemerintah daerah.
Selain itu, kata Wiku, penerapan protokol kesehatan mesti tetap dijalankan dengan disiplin. Setiap fasilitas umum pun perlu memiliki satgas/posko yang mengawal penerapan protokol kesehatan.
Editor: Iswara N Raditya
