Menuju konten utama

Hashim: Sekitar Rp10 Ribu T Ekonomi Indonesia Tidak Tercatat

Hashim menerangkan aktivitas ekonomi tidak tercatat pada masa lalu kerap disebut sebagai pasar gelap atau black market.

Hashim: Sekitar Rp10 Ribu T Ekonomi Indonesia Tidak Tercatat
Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi dan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (29/10/2026). (FOTO/Mukhtar Abdullah)
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi dan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan 30-40 persen ekonomi Indonesia tidak tercatat. Taksirannya sekitar Rp10 ribu triliun.

Hal tersebut disampaikan Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KADIN di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (29/10/2026).

"Kalau PDB kita tercatat 25 ribu triliun, itu diakui oleh IMF, Bank Dunia dan Bank Indonesia dan pemerintah kita. Ternyata ekonomi kita jauh lebih besar. Menurut Bank Dunia, kurang lebih 35-40 persen kegiatan ekonomi di Indonesia tidak tercatat," kelakar Hashim.

Hashim menerangkan aktivitas ekonomi tidak tercatat pada masa lalu kerap disebut sebagai pasar gelap atau black market. Ia melanjutkan, di era modern saat ini, istilah tersebut telah bergeser menjadi grey market atau ekonomi bayangan agar tidak menyinggung pihak mana pun.

Hashim menilai aktivitas ekonomi yang belum tercatat senilai Rp10 ribu triliun membuat Indonesia tidak ditempatkan dalam tangga ekonomi yang sesuai. Katanya, Indonesia seharusnya berada di peringkat 11 atau 12 dunia.

"Sesungguhnya ekonomi Indonesia bukan 16 terbesar di dunia, melainkan mungkin 12 atau 11 ekonomi terbesar di dunia. Ini patut dibanggakan," ujar Hashim.

Transaksi tidak tercatat, menurut Hashim, terjadi akibat masifnya transaksi tunai sehari-hari di tengah masyarakat tanpa ada bukti pembayaran atau kuitansi. Akibatnya, negara tidak dapat memungut pajak dari transaksi tadi.

Hashim mencontohkan pengalaman pribadinya saat menggunakan jasa tukang cukur rambut bernama Anton yang datang ke apartemennya sebulan sekali. Ia mengaku, seluruh pembayaran dilakukan secara tunai tanpa kuitansi, serupa dengan jutaan transaksi harian lainnya di berbagai sektor usaha informal.

"Ternyata ada jutaan transaksi seperti yang dilakukan oleh Anton dan Yanti. Jadi dikali ratusan juta, dan sebagian jumlahnya termasuk mungkin warung tegal, salon, dan lain-lain, semua transaksi itu berupa tunai. Itu kurang lebih menurut Bank Dunia Rp 10 ribu triliun," pungkas Hashim.

Baca juga artikel terkait HASHIM DJOJOHADIKUSUMO atau tulisan lainnya dari Mukhtar Abdullah

tirto.id - Flash News
Reporter: Mukhtar Abdullah
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama