Masuk tirto.id
tirto.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, mengungkap rencana pemerintah membagikan handphone gratis untuk masyarakat. Handphone tersebut disebut akan dibekali dengan rekening digital.
Menurut dia, masyarakat akan menerima bansos langsung ke handphone gratis yang dibagikan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan lagi menyalurkan bansos dalam bentuk uang tunai.
"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi dengan rekening digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing individu," kata Hashim, dalam forum Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Hashim mengatakan seluruh bantuan sosial dan bantuan tunai yang selama ini disalurkan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat tidak akan lagi diberikan dalam bentuk uang tunai.
"Tidak akan lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai (bansos)," tutur Hashim.
Hashim menyatakan penyaluran bansos melalui ponsel gratis tersebut nantinya dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Langkah ini menjadi upaya pemerintah dalam menyerap serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ekonomi informal.
Di satu sisi, dia menyatakan terdapat 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Terdapat dua perusahaan yang ditugaskan mengatasi persoalan itu, yakni PT Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT BRI.
"Karena itu, pemerintah telah mengambil keputusan untuk menggratiskan biaya pembukaan rekening sebesar Rp50 ribu, sehingga setiap warga negara Indonesia akan diberikan rekening tanpa dipungut biaya," tutur Hashim.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh masyarakat memiliki rekening perbankan. Ia menunjuk BRI dan BSI untuk mempersiapkan rekening masyarakat.
"Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).
Dalam pelaksanaannya, BRI dan BSI akan menggunakan data masyarakat yang direkam oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
Kemudian, data tersebut akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia (BI). Dalam hal ini, matching data identitas penduduk akan dilakukan dengan sistem pembayaran yang dimiliki atau dikelola BI, sehingga satu orang dapat dikenali secara konsisten dalam ekosistem pembayaran.
Airlangga menyampaikan, rekening koran akan secara langsung diberikan kepada penduduk berusia 17 tahun. Pemberian rekening tersebut akan dilakukan bersamaan dengan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Untuk mendorong tingkat inklusi keuangan, pemerintah menargetkan rekening tersebut dapat menjangkau sekitar 200 juta penduduk.
Meski begitu, mekanisme teknis dari kebijakan ini masih disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).
Selanjutnya, penerbitan rekening akan dilakukan oleh BRI dan BSI melalui sistem yang dimiliki oleh kedua bank pelat merah tersebut.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
