Hashim: Rasio Penerimaan RI Kecil karena Tak Ada Kemauan Politik

Pemerintah pun menargetkan rasio penerimaan negara dapat mencapai level Kamboja atau Vietnam, yaitu 18-23 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Muhammad Naufal

Terbit 13 Oct 2026 18:17 WIB

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan pidato pada pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026). Forum yang berlangsung dari 6 hingga 7 Oktober 2026 tersebut bertema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World dengan mempertemukan puluhan pemimpin perusahaan, investor dan pengambil kebijakan tingkat global. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S./nym.

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, membandingkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan negara tetangga. Hasilnya, rasio penerimaan Indonesia disebut lebih kecil daripada sejumlah negara, di antaranya Kamboja dan Vietnam.

Menurut dia, belasan tahun lalu, rasio penerimaan negara Indonesia sekitar 12 persen dari PDB. Kini, angka itu tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

"Coba bandingkan dengan negara tetangga sekaligus negara yang setara dengan kita, Kamboja. Sepuluh tahun lalu, angkanya 9 persen, dan 11 tahun lalu, ketika saya mulai, angkanya juga 11 persen," urai Hashim dalam forum Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

"Hari ini, rasio penerimaan negara Kamboja mencapai 18 persen. Sementara, negara tetangganya, Vietnam, memiliki rasio penerimaan negara sebesar 23 persen," lanjut dia.

Hashim mengatakan rasio penerimaan negara Kamboja dan Vietnam lebih tinggi daripada Indonesia karena kemauan politik (political will) pimpinan kedua negara tetangga tersebut.

Kesimpulan tersebut ia sampaikan usai berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pun menargetkan rasio penerimaan negara dapat mencapai level Kamboja atau Vietnam dalam beberapa tahun ke depan.

"Tujuan Presiden Prabowo adalah mencapai tingkat seperti Kamboja dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Kita ingin mencapai angka 18 persen. Kita harus mengesampingkan birokrasi yang sangat menentang perubahan," tuturnya.

Hashim mengakui reformasi birokrasi tidak mudah untuk diterapkan. Terlebih, saat birokrasi telah terbiasa dengan sistem yang telah terbentuk selama ini.

Salah satu reformasi yang disebut baru-baru ini dilakukan, yakni sistem perpajakan menggunakan bantuan teknologi.

"Saya kira program tersebut sudah dimulai sekitar 1-2 minggu lalu, yakni perpajakan elektronik yang kini akan dijalankan oleh mesin. Mesin-mesin tersebut akan memungut pajak, penerimaan negara, dan royalti," sebut dia.