tirto.id - Kelurahan Boneoge yang letaknya terpencil di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, akhirnya mendapatkan bantuan logistik berupa bahan sembako dan makanan sehari-hari lainnya, menginjak hari kesebelas pasca gempa dan tsunami hebat pekan lalu.
Untuk mencapai kelurahan itu, Tirto harus menempuh jarak kurang lebih 45 kilometer menggunakan mobil, dengan sepanjang jalan melewati pesisir pantai yang sudah tersapu bersih oleh tsunami.
Kelurahan Boneoge menjadi salah satu daerah yang kerap didiskriminasi akibat tudingan ke masyarakat Boneoge yang merupakan para keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu. Kelurahan Boneoge juga menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKPHAM)--sebuah organisasi nirlaba yang memfokuskan pada isu-isu HAM.
"Kenapa daerah Boneoge? Tentu saja karena SKPHAM punya pendampingan ke masyarakat yang selama ini rata-rata miskin karena mereka terdampak stigma dan diskriminasi akibat pelanggaran HAM di masa lalu, tentu akan berdampak ketika terjadi bencana," kata Koordinator SKPHAM, Nurlaela Lamasitudju, saat ditemui Tirto, Selasa (9/10/2018) malam.
Nurlaela mengatakan kelurahan Boneoge ini menjadi salah satu basis terbesar PKI pada masanya. Mereka para buruh pelabuhan yang ikut afiliasi PKI.
"Yang jadi masalah yang mendapat stigma itu satu kampung. Kawin-mawin hanya terjadi di daerah situ yang membuat jadi keluarga besar. Yang stigma bukan saling keluarga/tetangga, tapi ke kampung. Daerah itu distigma dari daerah lain sebagai daerah merah. Secara langsung mungkin tidak tapi lekat di ingatan warga, dan kemudian terlihat jelas dengan pembangunan," kata Nurlaela di sekretariat SKPHAM.
"Boneoge itu daerah yang lama sekali pembangunan. Ketimbang desa-desa yang lain. Sudah terpencil, ada peristiwa masa lalu pula. Kami menemukan persoalan kemiskinan di sana. Di sana 190 lansia, korban langsung 39 orang. 39 itu merasakan G30S, wajib lapor oleh polisi, dan sebagainya," lanjutnya.
Stigma terkait isu 1965 yang sangat politis, lanjut Nurlaela, terstigma sebagai orang terlarang dan keturunan PKI/komunis itu tidak bisa diwajarkan. Harusnya di dalam UU mereka mendapat kesempatan yang setara, itu yang selama ini yang perjuangkan bertahun-tahun.
"Bantuan ini sebenarnya dari gabungan organisasi seperti Jaringan Relawan Kemanusiaan (JRK) se-Indonesia yang disalurkan ke Solidaritas Korban Pelanggaran HAM (SKPHAM), dananya itu dikirim ke Poso, lalu teman-teman Poso yang membelikan barang lalu kemudian dikirim ke sini," kata Nurlaela.
"Dukungan ini memang untuk dapur umum, dapur umum diharapkan bisa jadi semacam ruang pemulihan bagi pengungsi yang menjadi korban. Ini bantuan relawan tidak akan selamanya, hanya sementara, setelah dukungan ini kami harap program pemerintah sudah jalan stabil," lanjutnya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri
