tirto.id - PSI adalah satu-satunya fraksi di DPRD DKI Jakarta yang menolak keras alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Formula E.
Dalam pidato pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2020, di Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) siang, kader PSI Anthony Winza Probowo mengatakan menganggarkan uang untuk Formula E adalah bukti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak tahu skala prioritas.
Menurutnya ada hal lain yang lebih penting untuk diprioritaskan, misalnya, "warga di Jakarta Utara yang untuk mendapatkan 1 meter kubik air saja harus membeli Rp 150ribu."
"Apakah Pak Gubernur tahu, bahwa masih ada warga Jakarta yang boro-boro berharap bisa menonton festival balapan mobil, untuk buang air besar saja mereka harus balapan karena jamban masih jadi rebutan," tambahnya.
Anthony menegaskan kalau ajang balap mobil listrik ini hanya dinikmati oleh masyarakat golongan menengah ke atas. Sementara anggaran daerah semestinya bisa dinikmati semua orang.
Alasan lain kenapa PSI menolak adalah Formula E tidak ada dalam Perda RPJMD yang berlaku selama Anies menjabat, serta Pergub Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 2019.
"Bahkan, nilai penyertaan modal daerah (PMD) Formula E lebih besar dibandingkan dengan PMD pembangunan LRT. Padahal, LRT merupakan Program Strategis Nasional," ungkapnya.
Alasan lain terkait timbal balik yang menurut Anies bisa didapat setelah Jakarta jadi tuan tumah. Menurutnya tidak ada bukti atau kajian yang menjelaskan bahwa Formula E akan menumbuhkan ekonomi lokal. Sebaliknya, dengan mencontoh Montreal, Kanada, Anthony bilang pemerintah di sana justru merugi.
Tak ada pula riset yang membuktikan ada korelasi positif antara jadi tuan rumah Formula E dengan peningkatan penggunaan mobil listrik--yang diklaim lebih ramah lingkungan.
"Perlu dicermati bahwa jabatan Pak Gubernur hanya bersisa sampai 2022. Jika Formula E membebani APBD sampai lima tahun ke depan hingga di luar masa jabatan [Anies], apakah ini adil dan patut?" katanya dengan nada tinggi.
Fraksi Demokrat, Golkar, dan PKS sebetulnya juga menyoroti penyelenggaraan Formula E. Tapi berbeda dengan PSI, ketiganya menyatakan dukungan dengan catatan. Mereka mau Formula E melibatkan masyarakat dan mengakomodasi kearifan lokal agar efek ekonominya terasa, serta mendorong keterlibatan swasta agar tidak terlalu membebani APBD.
Sisanya, Fraksi PDIP, Gerindra, PAN, Nasdem, PKB, dan PPP tidak menyoroti penyelenggaraan Formula E sama sekali.
Formula E rencananya diselenggarakan pada 6 Juni 2020. Pemprov DKI mengajukan anggaran sebesar Rp1,6 triliun.
Rp360 miliar untuk commitment fee kepada federasi Formula E, kemudian Rp934 miliar dana penyelenggaraan yang akan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dispora) DKI, lalu Rp305,2 miliar biaya penyelenggaraan yang dibutuhkan Jakpro.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
