tirto.id - Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) siap mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat dengan menyediakan lahan hingga seluas 10 hektare.
Kesiapan lahan ini disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda saat bertemu dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).
"Mungkin untuk Sekolah Rakyat kami punya lahan 5-10 hektare di dekat kantor Gubernur [Maluku Utara], kata Sherly saat bertemu dengan Gus Ipul.
Menanggapi hal ini, Gus Ipul menyambut baik tawaran dari Sherly. Dia menganjurkan agar Pemprov Malut menyampaikan pengajuan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat secara tertulis kepada Kemensos.
Dia juga menyarankan agar Pemprov Malut menyertakan data lokasi secara lengkap yang disertai dokumentasi lahan calon tempat Sekolah Rakyat.
"Sebelum tanggal 21 untuk pengajuannya bahwa bersedia untuk ditempati sebagai Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul.
Saat bertemu dengan Gubernur Malut, Gus Ipul menjelaskan pula bahwa program Sekolah Rakyat akan berkonsep asrama. Targetnya, setiap sekolah bisa menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, diperuntukkan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, atau masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 dalam data DTSEN. Melalui program ini, seluruh kebutuhan biaya pendidikan murid Sekolah Rakyat akan dipenuhi oleh pemerintah.
Program Sekolah Rakyat diharapkan membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara, dapat memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.
Selain itu, Gus Ipul berharap para peserta didik Sekolah Rakyat dapat menjadi agen perubahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi keluarganya. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan.
(INFO KINI)
Penulis: Tim Media Servis
