tirto.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Gembong Warsono menyoroti dua hal terkait rendahnya serapan APBD 2018 oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal tersebut ia katakan mengingat banyaknya kendala serapan APBD 2018.
"Yang pertama, saya lihat soal pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu lebih banyak ditangani soal PLT [pelaksana tugas]. Namanya PLT itu dia tidak akan menggunakan kewenangan secara maksimal," kata Gembong, pada Senin (12/11/2018) siang.
Meskipun PLT diberi tugas sama dengan pejabat yang definitif, namun Gembong menilai bahwa PLT tak akan menggunakan kewenangannya secara maksimal.
"Kenapa? Karena nasib dia belum jelas, maka kalau mau penyerapan ini maksimal, segera dilantik PLT-PLT itu jadi pejabat definitif, itu langkah pertama yang harus dilakukan," kata dia.
Yang kedua, menurut Gembong, Pemprov DKI, khususnya Gubernur, harus memberikan motivasi kepada para seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memaksimalkan kinerjanya dalam rangka penyerapan anggaran.
"Saya prihatin kalau sampai bulan November penyerapan anggaran hanya 54 persen, misalnya, sementara rakyat menunggu, duit menumpuk," kata Gembong.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengaku menemukan banyak kendala terkait daya serap APBD 2018 yang masih minim. Salah satu kendalanya adalah banyak gagal lelang inventarisasi barang.
"Kendala banyak. Di antaranya ya efisiensi itu pasti, kemudian ada beberapa yang gagal lelang. Gagal lelang itu sebabnya banyak juga. Ada penyedianya, ada gagal lelang, ada gagal kontrak, ada juga penyedianya tidak bisa menyediakan spek yang ditentukan," kata Saefullah, Kamis (8/11/2018).
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
