tirto.id - Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Eriko Sotarduga mengatakan partainya tidak mau ikutan ngotot dalam perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Perihal kursi ketua MPR itu, Eriko mengatakan, PDIP akan tergantung dengan pembicaraan partai koalisi Jokowi-Maruf Amin.
“Posisi PDIP kan sudah dapat ketua DPR, sehingga dalam hal ini kami lihat juga apa yang disampaikan ketua umum kami, oleh rekan kami tergantung pembicaraan partai yang mendukung Jokowi,” tutur Eriko, di Nusantara III, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
“Kalau memang ternyata diinginkan teman-teman partai 'biar saja PDIP sekaligus jadi pimpinan MPR' kan tidak salah juga. Tapi tidak dalam hal ini PDIP tidak ngotot dalam hal seperti ini, artinya bukan berarti ketua DPR menjadi hak kami [kemudian] Ketua MPR menjadi hak kami. Ini belum ada suatu pembicaraan,” tambah dia.
Ia menambahkan, pembahasan kursi ketua MPR saat ini masih sangat cair dan masih terbuka berbagai kemungkinan. Namun ia berharap, apa pun pilihannya, lembaga ini bisa bergerak sejalan dengan pemerintah dan tidak malah menimbulkan gaduh di masa mendatang.
“Kami liat lah dinamikanya nanti, terbuka segala kemungkinan karena ini sistem paket, beda sistem paket ini dinamikanya. Tentu kami berharap saudara kami yang mendukung Jokowi bersama-sama mari kita bicarakan dengan baik hal ini. Karena ini bukan suatu hal patokan ini harus kami, harus saya, tapi hal ini dibicarakan bersama partai koalisi,” tandas dia.
Gerindra dan Demokrat Incar Kursi Ketua MPR
Partai Gerindra juga menginginkan ada kadernya yang menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada periode 2019-2024. Gerindra pun memunculkan nama Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Ya sudah dong, kawan-kawan tahu lah siapa-siapa yang lebih bisa menyatukan ya. Salah satunya Pak Muzani, yang selama ini bisa diterima oleh semua fraksi," jelas Ketua DPP Partai Gerindra Fary Djemi Francis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Partai Demokrat juga turut melirik kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk periode 2019-2024.
"Kami memang sebenarnya juga ingin (kursi Ketua MPR) gitu ya, tetapi kami lihat nanti perkembangannya. Ini, kan, lobi politiknya bagaimana di fraksi dan pimpinan-pimpinan partai politik yang lainnya," ucap Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Alexander Haryanto
