tirto.id - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk berencana memberhentikan 1.000 karyawan dalam program pensiun dini. Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI dengan jadwal agenda bahasan Kondisi dan Kinerja Perusahaan pada Senin (21/6/2021).
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mempertanyakan anggaran mana yang akan digunakan Garuda Indonesia untuk program pensiun. Bila dihitung kasar, jika per orang mendapatkan uang pensiun sebesar Rp100 juta/orang, maka Garuda Indonesia, kata Martin, harus mempersiapkan uang Rp100 miliar untuk memulai program pensiun dini.
“Garuda ini perlu duduk bersama dengan karyawannya bagaimana opsi penyelesaian dengan cara pensiun dini. Tapi kalau pensiun dini, tadi Pak Dirut melaporkan ada 1.000 apakah itu ada uangnya? Untuk mempensiunkan mereka ini apakah bapak ada uangnya? Itu banyak loh pak, saya itung aja misalnya kalau 1 orang dengan 30 tahun kerja misalnya Rp100 juta. Harus ada Rp100 miliar. Ada uangnya? lagi kondisi kayak gini?,” jelas dia, Senin (21/6/2021).
Ia lebih menyarankan Garuda Indonesia untuk memberikan skema dengan kontrak kerja baru. Misalnya, karyawan dibayar sesuai jadwal terbang.
“Misalnya jadi jam-jaman atau sif-sif tetap gajinya dibayar minimum kemudian ketika dia terbang baru dapat insentif, tapi kalau kita pensiunkan 1.000 orang kali Rp100 juta- Rp80 juta udah lumayan,” jelas dia.
Ia juga menanggapi soal tak diberikannya dana talangan kepada Garuda karena DPR melihat strategi yang dilakukan Garuda Indonesia sebagai upaya penyelamatan belum dilakukan secara optimal.
“Nah, ini juga merupakan sikap konsisten dari kami ketika kami menolak dana talangan untuk Garuda Indonesia, kami setujunya penyertaan modal negara. Karena memang dari sisi finansial juga tidak wajar ya Debt to Equity Ratio [rasio hutang terhadap ekuitas] sudah tinggi kemudian kita kasih lagi pinjaman. Secara filosofis negara juga bukan bank sehingga dia tidak memberikan dana pinjaman,” kata dia.
Sebelumnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memenuhi panggilan Komisi VI DPR RI untuk mengikuti rapat, membahas kondisi perusahaan. Meski pimpinan dan anggota Komisi VI menyatakan rapat itu terbuka, namun kegiatan tersebut tak disiarkan TV Parlemen seperti lazimnya.
Jadwal rapat yang tadinya direncanakan pukul 14.00 WIB tidak juga tayang di channel Youtube Komisi VI DPR RI. Baru kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, reporter Tirto mendapatkan link rapat. Pun ketika siaran berlangsung, rekaman paparan dari Direktur Garuda Indonesia Irfan Setiaputra tidak disiarkan. Tirto hanya mendapat tayangan dari tanggapan paparan dari anggota DPR RI.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Maya Saputri
