Gambar Idoep yang Menghidupkan Nusantara

Oleh: Putu Agung Nara Indra - 17 Agustus 2016
Dibaca Normal 5 menit
Film sudah lama dikenal masyarakat Indonesia, bahkan ketika masih menjadi bagian dari Hindia Belanda". Penontonnnya cukup laris, meski produksi asli Indonesia pada masa itu masih nihil. Darah dan Doa tercatat sebagai film pertama "Made in Indonesia".
tirto.id - Indonesia memiliki sejarah interaksi yang sangat panjang dengan produk kesenian film. Penduduk di tanah Hindia Belanda—yang kelak dikenal sebagai Indonesia—telah merasakan pengalaman menonton film pada 1900 atau hanya lima tahun setelah medium ini pertama kali diperkenalkan oleh Lumiere bersaudara di Perancis, medio 1895. Bagaimana generasi awal pembuat film di negeri ini jatuh-bangun "hanya" untuk membuat film?

Indonesia sudah mengenal film bahkan sejak negara ini belum berwujud. Tanah yang masih disebut “Hindia Belanda” ini mengalami pengalaman menyaksikan gambar idoep (sebutan awal bagi film) lewat sebuah rumah di sebelah pabrik kereta Maatschappij Fuchss di Kebon Jae, wilayah Tanah Abang (Manage), kota Batavia. Peristiwa bersejarah pada 5 Desember 1900 itu diinisiasi oleh Nederlandsche Bioscope Maatschappij (Perusahaan Bioskop Belanda). Saat itu, film yang diputar adalah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag, negeri Belanda.

Gambar idoep ternyata mampu menjadi fenomena tersendiri di masyarakat Hindia Belanda. Penduduk daerah ini yang sebelumnya lebih familiar dengan seni pertunjukan live seperti toneel (sandiwara) melajoe atau opera stamboel (mengacu kepada busana pemain yang mirip prajurit Turki—“Stamboel” dari kota Istanbul) akhirnya mampu menerima pertunjukkan yang hanya disajikan di sebidang layar putih itu. Perkembangan film naratif selanjutnya baru dimulai pada 1905 lewat impor film-film dari Amerika Serikat.

Jatuh Bangun Membuat Film

Film yang diakui sebagai film Indonesia pertama oleh pemerintah adalah “Darah dan Doa” besutan sutradara Usmar Ismail. Pengakuan ini muncul saat hari pertama syuting film ini (30 Maret 1950) ditetapkan sebagai Hari Film Nasional. “Darah dan Doa” disebut-sebut sebagai film Indonesia pertama karena dua hal: hampir seluruh posisi kunci dalam teknis penggarapannya dipegang oleh orang Indonesia dan ceritanya menggambarkan semangat patriotisme pasca-kemerdekaan.

Jauh sebelum “Darah dan Doa”, Indonesia (atau Hindia Belanda) sebenarnya telah menjadi tuan rumah bagi penggarapan sejumlah film. Saat itu, pembuatan film mulai marak meskipun rata-rata diinisiasi oleh orang Belanda dan Tionghoa, baik dari segi modal maupun teknis. Pada dekade '20-an, tercatat sejumlah film telah diproduksi yaitu “Loetoeng Kasaroeng”, “Eulis Atjih”, “Lily van Java” dan “Setangan Berlumur Darah”.

Produktivitas sineas-sineas Hindia Belanda masih berlanjut pada era '30an. Beberapa judul yang mengemuka pada masa ini antara lain “Terang Boelan”, “Bunga Roos dari Tjikembang”, dan “Tie Pat Kai Kawin”. Film “Terang Boelan” bahkan berhasil membukukan keuntungan yang sangat besar di berbagai bioskop sekaligus memicu hijrahnya para artis toneel melajoe dan stamboel (dan wartawan) ke industri film.

Larisnya film-film di bioskop dan bertambahnya pekerja film tidak lantas membuat industri film menjanjikan. Industri film pada masa akhir Hindia Belanda hingga awal kemerdekaan masih sangat bergantung kepada studio-studio milik para cukong keturunan Cina.

Sineas senior Misbach Yusa Biran dalam prakata untuk buku Oh Film menggambarkan fenomena tersebut. Ia mengungkapkan, pascapenandatanganan pengakuan kedaulatan pada Konferensi Meja Bundar 1949, studio-studio film Tionghoa kembali memulai aktivitasnya yang sempat terhenti akibat perang.

Dunia perfilman Indonesia yang saat itu baru pulih diwarnai oleh studio-studio keturunan Cina seperti Bintang Surabaya, Tan & Wong Brothers (kemudian menjadi “Cenderawasih”), Golden Arrow (kemudian “Panah Mas”), Garuda Film (kemudian “Sanggabuana”), dan Olympiad Studio. Sementara itu, dua perusahaan milik pribumi yang muncul pada saat bersamaan adalah Perfini (Perusahaan Film Nasional Indonesia) milik Usmar Ismail dan Persari (Perseroan Artis Indonesia) milik Djamaluddin Malik.

Studio milik keturunan Cina mampu menekan biaya produksi film lewat sistem penggajian yang bersifat “kekeluargaan” sekaligus penggunaan peralatan lawas yang terhitung ketinggalan jaman. Para warga keturunan ini tidak hanya mendominasi studio film, tetapi juga bioskop. Praktis, warga keturunan menguasai wilayah hulu (studio) dan hilir (bioskop) dari industri film sekaligus.

Sutradara sekaliber Usmar Ismail pun mengakui beratnya memproduksi film di masa awal kemerdekaan. Dalam buku Mengupas Film, ia menjabarkan bahwa produksi film adalah usaha yang paling banyak risikonya dibandingkan semua usaha.

“Ongkos produksi sebuah film Indonesia [tahun 1956] ialah antara Rp 200.000 – Rp 1.000.000 dengan pendapatannya antara Rp 100.000-Rp 1.000.000 dalam tiga tahun beredar. […] Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh guna menekan ongkos produksi hingga tingkat serendah-rendahnya, ialah mengorbankan nilai produksi (production value). Tetapi hal ini akan berarti mengecilkan kemungkinan untuk melakukan saingan secara aktif dengan film-film impor yang ongkos produksinya rata-rata jauh lebih tinggi daripada film Indonesia,” papar Usmar.

Usmar menyatakan, satu-satunya jalan bagi para sineas pribumi untuk bisa membuat film adalah dengan mengajukan kredit kepada pemerintah. Lembaga-lembaga yang biasa memberikan kredit bagi sineas Indonesia pada awal kemerdekaan adalah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Kementerian Keuangan.




Kerja Sama Dengan Militer

Kesulitan-kesulitan tersebut nyatanya tidak membuat para sineas pribumi menyerah. Mereka terus berusaha mencari celah dan membuat terobosan-terobosan sehingga bisa tetap membuat film. Salah satu terobosan tersebut adalah bekerja sama dengan pihak militer dalam proses produksinya.

Windu Jusuf dari Cinemapoetica telah membahas tentang kolaborasi antara para sineas dan militer sepanjang sejarah perfilman Indonesia dalam tulisan “ABRI Masuk Bioskop: Catatan tentang Film-film Tentara Pasca 1998”. Dalam konteks film Indonesia pascakemerdekaan, ia menyebutkan beberapa hasil kolaborasi tersebut seperti “Darah dan Doa” (1950), “Turang” (1957), “Tangan-tangan Kotor “ (1963), dan “Teror di Sulawesi Selatan” (1964).

Film “Darah dan Doa” dibuat dengan bantuan Komando Daerah Militer (Kodam) III Siliwangi di Jawa Barat. Kolaborasi ini sangat dimungkinkan mengingat plot cerita film ini berkisar pada peristiwa Long March Divisi Siliwangi pada masa Revolusi Fisik. “Tangan-Tangan Kotor” diproduksi dengan dukungan dari Kodam IX Mulawarman. Belakangan, menurut laman filmindonesia.com, film ini dicabut dari peredaran di kota Makassar. Sementara itu, “Teror di Sulawesi Selatan”—yang berkisah tentang pembantaian penduduk oleh Westerling— diwujudkan dengan bantuan Kodam XIV Hasanuddin Sulawesi Selatan melalui Surat Perintah Pangdam XIV Hasanudin no. SP.0421/7/1963 tertanggal 4 Juli 1963.

Windu menyatakan, pihak militer memberikan bantuan baik berupa dana maupun bantuan teknis melalui unit-unit militer setempat. Kerja sama ini menurutnya dapat terwujud karena adanya afiliasi politik antara para sineas dan pihak militer khususnya di tingkat komando lokal. Afiliasi ini bisa muncul akibat dinamika faksi-faksi dalam tubuh militer di tingkatan komando-komando lokal. Selain itu, faktor lain yang turut berpengaruh adalah munculnya pusat-pusat perfilman nasional di luar Jawa dan khususnya Jakarta.

Kolaborasi antara militer dan sineas dalam film “Turang” patut menjadi perhatian. Sutradara “Turang”, Bachtiar Siagian, dikenal sebagai anggota Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), sebuah wadah untuk para seniman beraliran realisme sosialis yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Sementara itu, PKI dan militer merupakan dua kekuatan politis yang belakangan akan saling berseteru keras pada masa Demokrasi Terpimpin. Perseteruan dua kekuatan politik ini akhirnya berujung kepada pembasmian Lekra dan PKI pascaperistiwa G30S tahun 1965 oleh pihak militer.

Pada masa pembuatan Turang (1957), sebenarnya perseteruan antara PKI (dan Lekra) serta militer sudah mulai muncul meskipun belum sekeras saat Demokrasi Terpimpin. Hal itu tidak menghalangi kerja sama antara komando militer lokal Sumatera yang dibawahi Kolonel Djamin Gintings dan sang anggota Lekra, Bachtiar Siagian. Krishna Sen dalam Indonesian Cinema: Framing of New Order menyatakan bahwa kunci dari kerja sama ini adalah karena Djamin Gintings merupakan seorang perwira yang Soekarnois. Di sisi lain, Bachtiar dan Lekra juga cenderung memiliki visi yang sama dengan Soekarno.

Djamin Gintings ingin mengaplikasikan semangat revolusioner Soekarno kepada masyarakat di daerah sukunya di Karo, provinsi Sumatera. Sen turut mengungkapkan, Gintings juga dikenal dekat dengan organisasi buruh dan petani komunis di Sumatera. Selain itu, Gintings juga disebut-sebut merupakan bagian dari kelompok militer pro-Soekarno yang dipimpin oleh Jenderal Achmad Yani. Kelompok ini cenderung berseberangan dengan klik perwira pimpinan A.H Nasution dan Soeharto—kelompok militer yang belakangan berseteru keras dengan PKI dan kelompok kiri di Indonesia.

Bachtiar Siagian memaparkan, film “Turang” adalah hasil kerja sama antara Rencong Film pimpinan Abu Bakar Abdy dan Yayasan Gedong Pemuda yang diketuai oleh Djamin Gintings. Bachtiar menggunakan pemain-pemain amatir di dalam penggarapan “Turang”, dimana sebagian besar merupakan orang asli Karo.

Plot “Turang” menceritakan tentang seorang perwira yang terluka dalam pertempuran dan dirawat oleh seorang wanita. Interaksi ini menimbulkan cinta di antara mereka. Hubungan kedua tokoh ini terus dihantui oleh serangan Belanda yang selalu mengepung para gerilyawan karena mendapat pasokan informasi dari seorang pengkhianat.

Naskah “Turang” konon diadaptasi dari sebuah drama tiga babak yang ditulis dan dipentaskan di tengah-tengah pertempuran. “Turang” sendiri adalah bahasa Karo yang berarti “persaudaraan yang berlainan jenis kelamin “. Film ini juga disebut-sebut terinspirasi dari sebuah lagu berjudul “Oh Turang” yang ditulis oleh Sersan Mayor Hasyim Ngalimun. Lagu ini diciptakannya untuk memperingati peristiwa penyerangan 6 pesawat Mustang Hagers terhadap tanah Alas (Resimen IV) dibawah pimpinan Djamin Gintings. Serangan itu menelan korban jiwa antara lain Letnan Kerani Tarigan dan Kopral M Zain.

“Dengan kerja sama antara Rencong Film dan Yayasan Gedong Pemuda yang diketuai oleh Kolonel Jamin Ginting, Panglima Bukit Barisan, kami memproduksi film Turang dengan pemain-pemain new comer, anak Medan, seperti Nyzmah yang sempat meraih aktres terbaik dalam festival drama di Medan Zoubier Lelo, Hadisyam Tahax, Ahmadi Hamid, aktor yang sem…Lokasi shooting-nya di daerah Karo,” papar Bachtiar seperti dikutip dari Indoprogress.

“Turang” adalah salah satu film terbaik yang dirilis pada masa awal kemerdekaan. Film ini bahkan memenangkan Piala Citra pada Festival Film Indonesia 1960. Tak kurang dari Ketua PKI D.N Aidit sendiri turut menonton film itu dan memujinya secara personal. Release copyright film ini pun dibeli oleh beberapa negara sosialis seperti Uni Soviet, RRC, Vietnam, Korea. Sayangnya, saat ini tidak ada pihak yang diketahui menyimpan atau memiliki kopi dari film tersebut.


Memutus selera rendahan

Misbach Jusa Biran menganggap bahwa film Indonesia pada masa awal kemerdekaan, khususnya yang diproduksi studio milik keturunan Cina, sangat tidak layak secara estetis. Ia mengkritik para studio itu karena memperlakukan film sebagai komoditas kodian seperti kecap, tauco, dan usaha bengkel. Mereka sama sekali tidak memperhitungkan nilai seni dalam film dan hanya membuatnya untuk dikonsumsi secara massal.

Usmar Ismail sepakat dengan pendapat Misbach. Selain para produser yang tunduk kepada selera pasar, ia juga menyalahkan gunting sensor yang ganas sehingga mengurangi estetika dan keutuhan film yang ditayangkan. Kritikan terhadap sensor juga ditujukan oleh Bachtiar Siagian yang megalami sensor habis-habisan untuk filmnya, “Daerah Hilang”.

Buruknya kualitas film-film Indonesia kian diperparah dengan serbuan film-film dari Malaya (sekarang Malaysia) dan film-film India. Belum lagi film-film Holywood yang memang mendapat porsi khusus di bioskop-bioskop Indonesia saat itu. Hal ini, menurut Misbach, menyebabkan industri film Indonesia kian merosot sejak 1957 dan semua studio film tutup pada 1962.

Kritikan terhadap rendahnya selera dari para pembuat film Indonesia dituangkan oleh Misbach dalam salah satu fragmen tentang pembuatan naskah film di bukunya yang berjudul “Oh...Film”:

“Saudara Pengarang, kalo mau bikin cerita lucu, harus betul-betul lucu! Musti ada jatuh-jatuh, terbalik, masuk kali, panjat-panjat pohon. Paling tidak tiga menit sekali harus ketawa”, ujar produser.

“Bisa, perlu pakai tari-tarian atau tidak?,” tanya penulis naskah.

“Ah tidak. Kalo mau, kasih masuk satu saja. Nyanyinya yang banyak!” jawab produser.

“Oke. Juga kasih lagu lucu pas perempuan-perempuan mandi di kali. You mau berkelahinya berapa kali?,”tanya penulis.

“Begini, Mister,” sela sutradara, “saya kepengin bikin ini perkelahian seru. Penonton bakal suka lihat!

“No!,”sahut produser, “lucu itu lebih bagus, aman sensor pula […] Oke! Empat lagu, satu tari, tiga adegan berkelahi. You susun aja gimana baiknya.

“Oke, Mister”, sahut sutradara dan penulis naskah bersamaan.

Dan, jadilah sebuah film Indonesia.


Baca juga artikel terkait FILM atau tulisan menarik lainnya Putu Agung Nara Indra
(tirto.id - Film)

Reporter: Putu Agung Nara Indra
Penulis: Putu Agung Nara Indra
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti