tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Debat Ketiga Calon Presiden 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2023) malam. Debat kali ini mengusung tema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional dan politik luar negeri.
Anggota KPU August Mellaz mengatakan debat dibuka pada pukul 19.00 WIB. Segmen pertama akan diisi dengan penyampaian visi, misi dan program kerja. Selanjutnya, segmen kedua, ketiga, keempat, dan kelima ialah sesi pendalaman.
Moderator lalu akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada para peserta debat dan mereka akan saling menanggapi. Segmen keenam akan diisi pernyataan penutup dari ketiga calon presiden.
Berikut gagasan terkini tiga capres terkait isu pertahanan.
Anies Baswedan
Jubir Timnas Anies-Muhaimin (AMIN), Sukamta, mengatakan kubu pasangan calon nomor urut 1 akan mengusung program bernama New Essential Forces (NEF) untuk sektor pertahanan, khususnya soal pengelolaan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).
Sukamta menjelaskan program NEF disusun berdasarkan kondisi negara Indonesia yang kini dinilai lebih memilih berutang untuk membeli alat perang daripada alat pertanian.
Dia menambahkan seorang presiden sebagai kepala suatu negara semestinya memiliki prioritas dalam pembangunan di tengah keterbatasan kondisi fiskal.
"Jadi, memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusianya," kata Sukamta dikutip dari Antara, Minggu.
NEF merupakan program pengadaan alutsista yang lebih berbasis pada fungsi dan adaptasi teknologi. Ke depannya, Sukamta mengatakan pengadaan alutsista tidak hanya yang besar-besar, tetapi juga perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi alutsista itu sendiri.
Soal peribahasa latin civis pacem para bellum, yang berarti kalau ingin damai, harus siap perang, harus ditempatkan secara bijak sesuai dengan tempatnya. Anggaran belanja alutsista, menurut Sukamta, jangan sampai melampaui yang semestinya karena rakyat juga perlu kesejahteraan.
"Sehingga, ketidaksejahteraan rakyat juga merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional. Kalau rakyat miskin, maka secara tidak langsung negara akan rentan dan rapuh meskipun alutsista kuat," tutur dia.
Selain itu, Sukamta juga menilai ketahanan sebuah negara tidak melulu soal militer dan soal alutsista. Menurut dia, model dan spektrum peperangan di era ini terus berkembang sehingga tidak hanya perang militer, tetapi juga perang nonmiliter dan perang hibrida.
Hal itu pun, lanjut Sukamta, telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN). Dalam undang-undang tersebut, telah diatur soal tiga bentuk ancaman tersebut.
"Kita sudah punya pengalaman sejarah dengan keterbatasan senjata yang canggih. Kita bisa merdeka mengusir penjajah dari bumi pertiwi," ujarnya.
Prabowo Subianto
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, mengatakan pasangan Prabowo-Gibran akan fokus membangun pertahanan siber demi menjaga keamanan data dan informasi penting pemerintah.
"Ini langkah penting dan antisipatif untuk merespon serangan dan kejahatan siber serta menjaga stabilitas nasional," kata Budiman dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.
Menurut dia, hal tersebut harus dilakukan lantaran Indonesia dianggap rentan mengalami serangan siber dari negara asing. Terlebih sistem teknologi pertahanan siber di Indonesia yang masih belum mandiri dan kuat.
"Selama ini kita masih sangat bergantung kepada luar negeri untuk itu hilirisasi perlu dilakukan. Dalam konsep Prabowo Gibran disebut sebagai DDNA (Device, Data, Network dan Aplikasi) itu semua harus mulai kita hilirasi, harus dimulai untuk mandiri," ucap dia.
Perbaikan itu bisa dilakukan dengan menyisipkan pendidikan tentang pertahanan siber di beberapa lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah. Dengan demikian, para generasi muda berpotensi membuat sistem pertahanan siber yang lebih mandiri dan kuat.
Prabowo sendiri selaku Menteri Pertahanan sudah menanamkan pendidikan tersebut di Universitas Pertahanan (Unhan). Nantinya Prabowo-Gibran akan memperbanyak pendidikan tentang keamanan siber di seluruh universitas.
“Ini bukti bahwa Pak Prabowo sebagai Menhan sangat peduli pertahanan dan keamanan siber. Langkah yang lebih besar akan diambil tentu akan diambil jika kelak Pak Prabowo menjadi presiden Republik Indonesia.” jelas Budiman.
Prabowo juga berjanji akan memperbanyak titik air bersih bila terpilih menjadi pemimpin nasional 2024 mendatang. Penyediaan air bersih dalam rangka memperkuat pertahanan nonmiliter di Indonesia.
Komandan Tim Komunikasi Bravo TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, mengatakan penyediaan sumber air bersih akan melibatkan ahli. Menurut dia, Prabowo telah memulai proyek ini selama menjadi Menteri Pertahanan. Bahkan ada 110 titik sumber air bersih baru yang diresmikan.
"Pak Prabowo bekerja untuk hal ini, dan akan diteruskan sebagai komitmen Pasangan Prabowo-Gibran," kata Budi, Minggu.
Dia melanjutkan, Prabowo juga telah menyerahkan 138 sumur bor beserta fasilitas penyaluran air bersih kepada masyarakat di Maluku, NTT, NTB, serta sejumlah provinsi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Yogyakarta.
Tidak hanya itu, Prabowo-Gibran juga berkomitmen untuk menerapkan swasembada air dengan cara meneruskan bantuan pengeboran sumber air di daerah terpencil, merevitalisasi daerah aliran sungai, serta melakukan pipanisasi air.
Ganjar Pranowo
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan mengutamakan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) jika terpilih menjadi pemimpin nasional 2024 mendatang.
Deputi Inklusi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan hal itu akan disampaikan paslon nomor urut 1 dalam debat ketiga capres malam nanti.
"Modernisasi alat utama sistem pertahanan jadi salah satu fokus utama Ganjar-Mahfud di bidang pertahanan jika menang pemilihan presiden 2024," kata Dani--sapaan akrabnya, Minggu.
Dani menjelaskan visi dan misi pertahanan Ganjar-Mahfud dengan menunjukkan keseriusan dalam menghadapi ancaman masa depan. Solusi inovatif yang ditawarkan dengan memodernisasi pertahanan SAKTI, termasuk di antaranya pengembangan infrastruktur teknologi 5.0, investasi riset militer dan pelatihan personel, untuk menjadi kunci mencapai keunggulan kompetitif.
Dani menambahkan, sebagaimana tertulis dalam dokumen visi-misi Ganjar-Mahfud, SAKTI merupakan kependekan dari Perkasa dengan Keunggulan Teknologi 5.0. Teknologi 5.0 merupakan istilah yang lazim digunakan untuk perangkat berteknologi canggih yang terintegrasi dengan artificial inteligence, internet of things (IoT) dan teknologi robotik.
"Pemilihan teknologi 5.0 menegaskan fokus pada inovasi dan konektivitas tinggi, sebagai upaya untuk bersaing dalam bidang pertahanan," terang dia.
Selain modernisasi alutsista, Ganjar-Mahfud juga punya beragam program untuk membangun sistem pertahanan berkelas dunia yang berbasis doktrin sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata).
Terkait sumber daya manusia (SDM) militer, Ganjar-Mahfud menjanjikan terpenuhinya kebutuhan dasar prajurit dan keluarga, yang ditopang dengan rawatan dan layanan kedinasan yang berkualitas di seluruh penjuru nusantara.
Selain itu, untuk membangun industri pertahanan berkelas dunia, Ganjar-Mahfud berencana mendorong kemandirian industri lokal memenuhi kebutuhan alat-alat pertahanan dan keamanan. Diharapkan akan terjadi proses alih teknologi, pembangunan kekuatan pertahanan, konektivitas nasional dan penguatan daya gentar.
"Strategi khusus lainnya ialah Perisai Siber Nusantara. Program itu dirancang untuk meningkatkan kemampuan siber Indonesia pada era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan," ungkapnya.
Untuk merealisasikan Perisai Siber Nusantara, Ganjar-Mahfud bakal memperkuat kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta mendorong terbentuknya angkatan siber TNI. Diperlukan peningkatan anggaran pertahanan hingga kisaran 1-2 persen dari APBN untuk mewujudkan program-program Ganjar-Mahfud di bidang pertahanan.
Dia pun optimistis alokasi anggaran sebesar itu tidak akan sulit jika pertumbuhan ekonomi naik hingga sekitar 7 persen.
"Ganjar-Mahfud meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan mendukung pembiayaan untuk menjaga keamanan dan teknologi canggih dalam pertahanan SAKTI," pungkas Dani.