tirto.id - “Pak Gemoy”
“Emang boleh se-gemoy ini?”
Celetukan itu terlontar dari pendukung Prabowo di berbagai kesempatan seperti deklarasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Capres Prabowo Subianto pada 24 Oktober 2023, atau pada acara peresmian relawan Prabowo-Gibran.
Alih-alih marah, Prabowo justru meresponsnya dengan tertawa. “Apa sih itu gemoy?”
Teranyar, tulisan ‘GEMOY’ ditunjukkan Gibran Rakabuming Raka, cawapres Prabowo, usai pengundian nomor urut capres-cawapres di kantor KPU, Selasa (14/11/2023) malam.
Belakangan, kalau tidak bisa dibilang bulan-bulan terakhir ini, Prabowo memang terlihat santai di depan kamera dan wartawan. Imej ini jelas kontras dengan pembawaannya pada dua pilpres sebelumnya pada 2014 dan 2019 yang terkesan kaku, militeristik, mudah tersinggung dan berapi-api.
Jika menengok pada era Pilpres 2014, Prabowo masih menampilkan diri sebagai sosok yang memiliki karakteristik citra militeristik yang tegas. Hal ini terlihat dari beberapa pernyataan dan unggahan media sosial dari purnawirawan militer tersebut.
Pada 9 Juli 2014, misalnya, saat Prabowo Subianto masih berstatus capres pada Pilpres 2014 Prabowo terlihat memarahi sejumlah wartawan televisi seperti Berita Satu, Kompas TV, dan Metro TV. Hal tersebut terjadi saat Prabowo baru saja selesai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara di rumahnya.
Prabowo juga menyebut Kompas dan Tempo yang tidak menulis tentangnya sesuai fakta.
Sikap keras Prabowo terhadap awak media juga terlihat pada saat konpers pada 14 Juli 2014 di kantor Freedom Institute, Jakarta Pusat. Prabowo menunjukkan reaksi kemarahannya pada media The Jakarta Post. Ia menyebut harian The Jakarta Post brengsek, dan Sofyan Wanandi –salah satu petinggi The Jakarta Post—tidak demokratis.
Kemudian pada era oposisi hingga Pilpres 2019 (2014-2019), setelah kalah dalam Pilpres sebelumnya, Prabowo bersama partainya praktis menjadi oposisi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Dalam periode ini Prabowo memang kerap melontarkan kritikan tajam kepada pemerintah. Seperti kritiknya terhadap kebijakan utang dan pajak.
Sebelumnya pada Maret 2018, Prabowo bahkan berpidato membahas prediksi Indonesia bubar di tahun 2030. Pidato itu menyinggung soal kekayaan Indonesia yang sebagian besar dinikmati oleh luar negeri.
Citra yang tegas dengan latar belakang sebagai pensiunan militer membuat kritik dan pernyataannya sering disampaikan dengan gaya berapi-api. Citra Prabowo yang keras dan emosional juga berlanjut hingga masa kampanye Pilpres 2019. Dalam momen kampanye terbuka di Stadion Kridosono, Yogyakarta, 8 April 2019, pidato Prabowo diwarnai aksi gebrak-gebrak meja podium.
Belum lagi rekam jejak dugaan pelanggaran HAM penculikan aktivis ‘98. Prabowo yang saat itu menjabat Danjen Kopassus, dianggap bertanggungjawab atas penculikan aktivis ‘98 yang dilakukan oleh bawahannya yang kemudian dikenal dengan nama Tim Mawar.
Namun isu ini perlahan mereda. Sejumlah pihak dari TNI, memberi kesaksian bahwa Prabowo tak terlibat atau tahu menahu soal pergerakan Tim Mawar. Komandan Tim Mawar, Mayor Inf. Bambang Kristiono, dalam persidangan militer, mengaku membentuk Tim Mawar untuk menculik aktivis atas inisiatif sendiri.
Keterlibatan Prabowo dalam aksi penculikan aktivis yang dilakukan Tim Mawar kembali terangkat pada 2018. Arsip Keamanan Nasional (NSA) merilis 34 dokumen rahasia Amerika Serikat terkait situasi sekitar reformasi di Indonesia. Salah satunya arsip tertanggal 7 Mei 1998 yang mengungkap catatan staf Kedutaan Besar AS di Jakarta mengenai nasib para aktivis yang menghilang.
“Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto,” demikian yang tertulis dalam dokumen itu, dikutip dari BBC.
Imej Prabowo kemudian terlihat melunak usai dirinya merapat ke pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan pada Oktober 2019. Pada era sebagai Menteri Pertahanan Jokowi dan jelang Pilpres 2024, dalam salah satu unggahannya di akun Twitter dan Instagram-nya, Prabowo nampak mengenakan hoodie putih dengan latar belakang langit, seperti di puncak gunung. Foto ini menjadi populer dan memantik diskusi di kedua platform tersebut, terutama di kalangan anak muda.
Tidak hanya soal penampilan, persona Prabowo yang muda dan segar juga dapat dilihat dari media sosialnya dan media sosial Partai Gerindra yang lebih cair kepada audiensi.
Perubahan imej Prabowo makin kentara terlihat bahkan sebelum masa-masa kampanye, ketika gimik-gimik politik mulai diperlihatkan. Dengan mengenakan peci hitam dan kemeja putih berkantong dada kelir putih, Prabowo Subianto, si calon presiden, berjoget. Dalam kesempatan lain pun ia terlihat joget diiringi penyanyi.
Pada peringatan ulang tahun Golkar, 20 Oktober, Prabowo sempat bernyanyi dan berjoget pula. Lantas ketika ia menggandeng Gibran Rakabuming sebagai pendampingnya dan sebelum mendaftarkan diri ke KPU, Prabowo pun sempat mengangkat dan menggoyangkan kedua tangannya ke atas.
“Gimana? Pilihan gue ga salah kan?” ujarnya berkelakar usai pidato Gibran.
Pengaruh Jokowi?
Menjelang pelaksanaan Pilpres 2024, Prabowo mengaku bahwa dirinya telah banyak berubah.
“Banyak yang bilang Pak Prabowo sekarang berubah, bagaimana tidak berubah, dua kali dikalahkan makanya saya berubah,” tutur Prabowo disambut tawa Jokowi dan hadirin dalam acara HUT ke-59 Partai Golkar, 6 November 2023.
Prabowo menyatakan banyak belajar tentang politik dari Jokowi. Dia pun bertekad mengikuti langkah Jokowi jika berhasil menjadi presiden, salah satunya mengajak pihak mana pun untuk bekerja sama membangun bangsa tanpa pandang kawan atau pun lawan politik. Sejak bergabung dalam kabinet pemerintahan tiga tahun silam, pernyataan dan gestur Prabowo lebih tenang dalam berbagai hal.
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, keponakan Prabowo yang juga politisi Gerindra, pun buka suara soal perubahan pamannya. Tapi ia bilang itu bukanlah strategi memenangi pemilu mendatang.
“Pak Prabowo orang yang paling gak bisa disuruh. Dia kayak gitu, ya, kayak gitu. Apakah itu strategi? No. Karena orangnya paling gak bisa dikasih tahu harus seperti ini, seperti itu,” ungkap dia dalam wawancara podcast Tirto For Your Pemilu, 19 Juli 2023.
Lantas apa yang menyebabkan Prabowo berubah? Sara, panggilan akrabnya, menilai lantaran menjadi oposisi harus sesuai menempatkan diri disertai semangat yang berapi-api.
“Beratlah pokoknya waktu itu. Media juga, maaf ya, enggak ke kita. Dia lebih santai mungkin karena, dia merasa ada tekanan harus menang tuh tidak. Dia memang diminta [oleh kader Gerindra], bukan dia yang ngebet [jadi presiden].”
Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut ini hanyalah sekadar gaya yang diperlihatkan Prabowo. “Namun subtansinya sama. Pak Prabowo menginginkan persatuan dan kebersamaan. Itu segalanya bagi Pak Prabowo,” ujar Muzani.
Perang Semu di Udara
Perubahan citra dari galak menjadi 'gemoy' ini, dinilai sebagai upaya Prabowo menggaet pemilih muda (first voters) demi memenangkan Pilpres 2024 usai dua kali mengalami kekalahan.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait elektabilitas tiga pasangan capres-cawapres Pemilu 2024 per 26 Oktober 2023 menyebut elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi paling unggul dengan perolehan 36,1 persen.
Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud MD 33,7 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyentuh 23,7 persen.
Pertarungan para calon menggaet suara publik, khususnya pemilih mula (first voters) dalam hal ini generasi Z, memang terlihat.
Merujuk total jumlah pemilih, suara pemilih muda memegang proporsi raksasa. Berdasar data Komisi Pemilihan Umum, Daftar Pemilih Tetap Nasional untuk Pemilu 2024 mencapai 204,8 juta jiwa (lebih dari 50 persen pemilih di antaranya merupakan pemilih muda).
Secara lebih terperinci berdasarkan data yang telah direkapitulasi secara nasional, diketahui pemilih kategori Gen Z berjumlah 46,8 juta jiwa atau 22,85 persen dan 68,82 juta jiwa atau 33,6 persen pemilih dari generasi milenial.
Sebagai kelompok dominan dalam Pemilu 2024, suara anak muda dianggap berkontribusi besar untuk menentukan masa depan bangsa. Berdasar hasil survei, media sosial menjadi sarana utama generasi muda untuk mencari informasi soal isu-isu politik, dipilih oleh lebih dari 90 persen responden.
Merujuk kepada laporan Indonesia Social Media Statistics 2023, statistik media sosial di Indonesia menunjukkan Instagram terus menjadi platform media sosial terpopuler, dengan perkiraan 173,59 juta pengguna pada tahun 2023. Jumlah tersebut lebih dari separuh populasi negara.
Di Indonesia, jumlah pengguna internet meningkat menjadi 204,7 juta, dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan 2,1 juta (+1,0 persen). Masyarakat Indonesia telah memanfaatkan media sosial dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 73,7 persen.
Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 17 menit setiap hari di media sosial. Lantas akibat meluasnya akses internet, jumlah pengguna media sosial di Indonesia meningkat menjadi 191,4 juta pada tahun 2023.
Di Indonesia, 68,9 persen penduduknya menggunakan media sosial. Jumlah pengguna aktif media sosial tumbuh sebesar 12,6 persen pada tahun 2023, naik 21 juta dibandingkan tahun 2022. Di Indonesia, media sosial kini telah menjadi salah satu aspek terpenting dalam penggunaan internet sehari-hari.
Dikaitkan dengan pertarungan Prabowo untuk mendulang suara pemilih mula tak lepas dari peran media sosial. Tak ada kanal lain yang proporsi pilihan respondennya mendekati media sosial. Itu menunjukkan betapa pentingnya media sosial bagi pemilih pemula dalam mencari informasi terkait isu politik.
Dalam survei yang dilakukan Tirto bersama Jakpat menunjukkan, dari 1.005 responden yang mengatakan menggunakan media sosial untuk mencari informasi politik, Tirto memetakan platform media sosial apa yang paling banyak dimanfaatkan.
Hasilnya, Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan untuk mencari informasi dan isu politik. Setidaknya ada 71 persen responden yang mengaku menggunakan Instagram untuk mendapat informasi seputar politik. Di bawahnya ada tiga platform media sosial yang cenderung sama kuat sebagai sarana penyuplai informasi politik anak muda, yakni TikTok, YouTube, dan Twitter.
Para pemilih pemula menyatakan bahwa aktivitas figur dan partai politik di media sosial akan berpengaruh terhadap sentimen mereka terhadap figur ataupun partai politik. Jawaban terbanyak, sekitar 40 persen responden, menjawab bahwa aktivitas figur dan partai politik di media sosial cukup memengaruhi sentimen mereka.
Mengikuti kemudian, 29,85 persen responden menjawab mempengaruhi sentimen, dan 21,69 persen responden menjawab sangat memengaruhi sentimen. Artinya, mayoritas responden yang mengakses informasi lewat media sosial, lebih dari 90 persen, menyatakan bahwa aktivitas figur dan partai politik di media sosial memengaruhi sentimen mereka.
Hingga saat ini, Partai Gerindra merupakan partai dengan pengikut terbanyak di Instagram yakni 670 ribu pengikut, kemudian Partai Demokrat dengan 598 ribu pengikut, dan PPP dengan 497 ribu pengikut.
Sementara dari jumlah unggahan, Partai Demokrat justru lebih banyak mengunggah konten hingga 8.142 unggahan. Partai Gerindra hanya mengunggah 3.198 konten.
Ketua Bapilu Partai Golkar Maman Abdurrahman mengungkapkan bahkan akan membentuk tim pendengung (buzzer) di media sosial untuk pemenangan Pemilu 2024. Pendengung tersebut dibentuk secara organik atau dikendalikan oleh manusia dan bukan robot.
Pembentukan pendengung organik sebagai penangkas atas pendengung non-organik yang kerap mencitrakan buruk Prabowo-Gibran.
“Menyiapkan tim siber serangan udara. Kami melihat bahwa pasca diputuskannya pasangan Prabowo-Gibran menjadi capres dan cawapres, begitu banyak sekali buzzer-buzzer non-organik yang melakukan pendegradasian nama baik capres yang kami usung," kata Maman di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (7/11/2023).
Para pendengung yang akan bekerja dalam pemenangan Golkar dan Prabowo-Gibran adalah kader-kader partai yang tersebar di Indonesia.
“Buzzer non-organik itu tidak jelas asal usulnya, namun partai Golkar hari ini akan menyiapkan tim serangan udara yang akan diisi oleh pengurus-pengurus provinsi, kader-kader partai Golkar di provinsi maupun kabupaten,” sambung dia.
Meniru Bongbong Marcos
Adalah Ferdinand Romualdez Marcos atau Bongbong Marcos, anak Ferdinand Marcos, penguasa Filipina selama 21 tahun sebelum digulingkan pada 1986. Banyak kontroversi selama kepemimpinan Marcos Sr., salah satunya dia dicap sebagai diktator korup. Beberapa analisis sepakat bahwa kampanye yang masif melalui media sosial adalah salah satu faktor penentu kemenangan Bongbong.
Sebelum dipilih langsung di bilik suara oleh rakyat Filipina, ia telah memenangkan pertarungan di media sosial ketika berhasil mengambil segmen pemilih muda yang efektif memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Kemenangan Bongbong pun erat berkaitan dengan penyatuan dua kekuatan dinasti politik: ia mendaulat putri Rodrigo Duterte, Sara Duterte, sebagai wakil presiden.
Ada kesamaan yang “tidak sengaja” terdapat antara Prabowo dan Ferdinand “Bongbong” Romualdez Marcos Junior, Presiden Filipina.
Kampanye masif dengan mengubah citra melalui media sosial dan menarget anak muda, belum lagi bagaimana pada akhirnya Prabowo menggandeng Gibran, Wali Kota Surakarta sekaligus putra sulung Presiden Joko Widodo, disadari atau tidak, menunjukkan Prabowo seolah meniru Bongbong.
Lantas apakah joget dan “gemoy” yang beredar dalam dunia maya bisa menjadi cara efektif mendulang suara pemilih mula di Nusantara?
Peneliti Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia, Wasisto Raharjo Jati, berpendapat Generasi Z akan menjadi segmen pemilih yang paling diperebutkan oleh para kontestan pemilu.
“Secara demografis, Generasi Z salah satu bagian dari pemilih muda yang 80 persen dari Daftar Pemilih Tetap, namun secara politik mereka masih awam sehingga bisa diarahkan opini dan suaranya,” kata dia kepada Tirto, Jumat (3/11/2023).
Perkembangan media sosial kini tengah mengalami pergeseran yaitu sebelumnya media sosial; menjadi ruang publik alternatif dalam berekspresi namun kini menjadi media penggiringan opini tertentu. Strategi meraih dukungan via media sosial, lanjut Wasisto, kini telah menjadi hal wajib yang dilakukan oleh para kontestan pemilu karena bisa menjangkau pemilih lebih efektif dan efisien. Kekurangannya adalah tidak ada jaminan 100 persen bahwa suara publik di dunia maya itu akan terkonversi menjadi suara pemilih.
“Saya pikir tergantung pada konten yang diunggah karena Gen Z ini juga memiliki ketertarikan yang beragam. Kita (negara ini) sekarang memiliki generasi muda yang tak punya keterikatan dan ketertarikan sejarah masa lalu,” ucap Wasisto. Massa pemilih Marcos sendiri sebagian besar tidak memiliki memori ihwal people power tahun 1986.
Begitu pula dengan pemilih generasi muda sekarang yang memiliki kondisi serupa dengan tidak terlibat atau tahu langsung soal peristiwa 1998 di Indonesia. Maka narasi damai perlu kontinu dilakukan oleh para capres dan tim suksesnya.
“Saya pikir pola operasionalisasi sosial media ini saat ini memang mengarah kepada tren efek ruang gema (echo chamber), yakni orang sekarang hanya menerima informasi sesuai dengan kebutuhan dan seleranya saja. Tentu ini rentan menjadi perpecahan lagi jika warganet tidak berupaya mencari informasi alternatif yang berbeda,” tandasnya.
Ilmuwan data Rappler Dylan Salcedo mengingatkan bahwa narasi yang dibawakan dalam media sosial hanyalah sebuah gelembung.
“Apapun yang terjadi di dunia maya tak akan berdampak pada hal-hal di lapangan seperti pemilu, konflik, dan bagaimana orang sebenarnya berinteraksi satu sama lain,” ucap dia dalam diskusi daring, 8 November.
Dikaitkan dengan Bongbong, pada 2015 ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pemilu tahun berikutnya, namun ia kalah. Lantas pada 2021, Bongbong mengumumkan bahwa ia akan ikut mencalonkan dirinya dalam pemilu 2022. Saat itu adalah masa ketika beberapa halaman media sosial dibuat yang isinya perihal Bongbong, tapi semua konten sebagian besar adalah narasi disinformasi.
Contohnya, mereka mengatakan bila Bongbong menjadi presiden, maka Filipina akan kembali ke era keemasan dan narasi-narasi serupa. Saat itulah orang-orang mulai timbul percaya. Dylan berkata pihaknya mencoba menganalisis jaringan, seperti tak hanya melihat unggahan individu namun melihat siapa yang membagikan unggahan tersebut. Narasi-narasi soal Bongbong pun menyebar kepada lingkungan teman dan lainnya.
Mereka cenderung mengondisikan algoritma mereka sedemikian rupa sehingga publik hanya mendapatkan apa yang ingin mereka lihat.
“Jika publik merupakan orang yang konservatif—cenderung hanya mendapatkan informasi sisi tertentu saja dan tidak lagi mendapatkannya dari sisi lain— seperti itulah pemberitahuan atau kebenaran yang publik dapat,” tandasnya.
Beda Karakter
Dinna Prapto Raharja, pendiri Synergy Policies, berkata meraup habis suara pemilih muda memang idaman semua partai karena harapannya mereka bisa "disuapi" dengan informasi yang kekinian, tren, popular, tanpa perlu menjelaskan isu-isu yang dianggap berat, padahal penting terkait "beban politik masa lalu" dari tiap capres-cawapres.
“Filipina dan Indonesia punya konteks pemilih yang berbeda. Saat Bongbong kampanye, ia tidak malu-malu mengusung masa lalu ayahnya sebagai masa emas. Di Filipina, mereka cenderung sangat lekat emosinya dengan orang-orang dari daerahnya masing-masing. Pengikut Marcos masih besar loyalisnya di utara Filipina,” ujar Dinna kepada Tirto, Jumat (3/11/2023).
Soal kemenangan Marcos Jr & Sarah Duterte jelas beda dengan konteks Indonesia. Di Filipina, sambung Dinna, dinasti politik itu memang bisa dikatakan menguasai juga teritori lantaran setiap klan keluarga di negara itu pina menguasai wilayah tertentu (seperti bupati, gubernur, pejabat eselon, semua satu keluarga), dan kehadiran keluarga mereka lebih kasat mata karena keluarga-keluarga itu punya juga pasukan militer sendiri (legal maupun illegal, karena pemilikan senjata api tidak dilarang di Filipina).
Secara harfiah, artinya keluarga di Filipina menguasai politik di sebuah wilayah. Keluarga Marcos paling berkuasa di provinsi utara Ilocos Norte, yang merupakan wilayah kekuasaan mereka. Keluarga Duterte paling berkuasa di kota selatan Davao, yang telah mereka jalankan selama beberapa dekade.
“Dengan dia menggaet keluarga Duterte, maka Bongbong berharap basis suara Duterte dan menciptakan pemerintahan yang mungkin relatif stabil ke depan. Perlu diingat pemilihan presiden dan wakil presiden di Filipina beda dengan Indonesia,” jelas Dinna.
Di Filipina, pemilihan presiden dan wakil presiden diadakan secara terpisah. Para pemilih memberikan suara mereka untuk calon dalam dua pemilihan yang berbeda. Jadi tidak ketahuan sampai menit terakhir Bongbong bakal dapat siapa calon wakil presiden –beda dengan Indonesia yang dari awal satu tiket.
Jika muncul situasi presiden dan wakil presiden terpilih berasal dari partai politik yang berbeda atau memiliki platform yang berbeda, hal ini disebut sebagai skenario "split ticket". Kandidat presiden dan wakil presiden yang menerima jumlah suara tertinggi dinyatakan sebagai pemenang.
Dinna mengingatkan bahwa presiden dan wakil presiden tidak mencalonkan diri sebagai satu tim di Filipina. Mereka dipilih secara terpisah berdasarkan preferensi para pemilih.
Kembali ke konteks Indonesia, yang menguasai teritori adalah partai politik, bukan keluarga. Misalnya, PDIP kuat di kawasan Jawa Tengah, PKS di sekitar Depok, Partai Demokrat memegang sebagian Jawa Timur, dan sebagainya.
“Pertanyaannya kemudian, apakah keluarga Jokowi menguasai Solo? Saya masih meragukannya karena ada PDIP di sana. Namun kalau Gibran menang, bisa jadi Solo nanti akan jadi basis kuat keluarga Jokowi, seperti Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan,” terang Dinna. Ia menyorot ada dua lawan politik Prabowo yakni lawan politik elektoral dan lawan politik ideologis.
Lawan politik elektoral itu bisa berdamai sepanjang hitung-hitungan biaya-manfaat mencapati titik temu yang saling menguntungkan. Dalam konteks itu tentu ada insentif dan disentif –insentif dengan diberikan kursi; disentif dengan diungkapnya kasus-kasus yang mungkin dapat membuat petinggi partai masuk penjara.
Kemudian lawan politik yang ideologis itu adalah para aktivis demokrasi dan korban pelanggar HAM, baik yang bersentuhan dengan kasus-kasus yang berkaitan langsung dengan Prabowo seperti belum ditemukannya para aktivis, hingga korban-korban lain yang tidak langsung, seperti buruh yang diupah rendah, rakyat yang tanahnya diambil dan sebagainya.
Para korban ini paham betul dan merasakan sakitnya menjadi korban pelanggaran HAM dan mereka mungkin kelompok yang sulit untuk diajak berkompromi, apalagi jika masih berjuang. Sisi lain, bisa saja ada satu atau dua orang seperti Budiman Sudjatmiko. Dinna menyatakan media sosial tidak sepenuhnya efektif dan efisien untuk menggaet suara.
Perihal citra politik Prabowo bisa diperbaiki lewat media sosial, Dinna pesimistis bahwa cara itu akan berhasil. Karena dalam sistem elektoral yaitu ketika partai sama-sama kuat ideologinya, misalnya ideologi “kiri vs kanan”, liberal vs konservatif, maka diskusinya bisa perdebatan ideologis/konseptual. Namun dalam konteks Indonesia, batas ideologi masing-masing partai tipis, maka isu yang dimainkan akan cenderung lebih personal.
Beberapa partai punya massa ideologis masing-masing. Seperti PKS dan PDIP, Mereka memiliki massa ideologis yang istilahnya tegak-lurus dengan pimpinan partai. Namun mereka mungkin sangat terbatas untuk bisa meningkatkan elektabilitas sehingga targetnya memang swing-voter dengan isu yang lebih personal.
“Prabowo yang memiliki jejak sebagai pelanggar HAM tentu harus bekerja keras untuk memenangkan hati pemilih muda. Pemilih muda memang tidak mengalami peristiwa 98 atau Orde Baru,” terang Dinna.
Meski tak mengalami kejadian-kejadian tersebut, mereka mendalami dan paham tentang isu lingkungan hidup. Dalam diskusi lingkungan hidup ada juga dibahas tentang pelanggaran dan kejahatan HAM, kejahatan korporasi, pentingnya kebebasan berbicara dan lainnya. Kemudian dalam sejarah politik negara ini ada putra-putri langsung dari Soeharto yang mendirikan partai atau mencoba untuk mempopulerkan diri tapi ternyata tidak berhasil.
Ini mengartikan bahwa masyarakat Indonesia masih punya ingatan yang negatif tentang Orde Baru walaupun jumlahnya mungkin tidak sebanyak 10-20 tahun lalu.
Manfaatkan Gap Sejarah
Sementara itu, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Dimas Bagus Arya, berujar ada “politik amnesia” atau ini terminologi yang mengisyaratkan bahwa terdapat kecenderungan dengan memanfaatkan gap informasi, gap pengetahuan, gap sejarah, yang tidak pernah dituntaskan oleh negara soal era otoritarianisme, bahkan berkaitan dengan isu pelanggaran HAM dan kekerasan negara.
Dikaitkan dengan Prabowo dan Bongbong, Dimas berpendapat terdapat satu kesamaan pola bahwa “politik amnesia”digunakan dalam mengkapitalisasi atau mengakumulasi lemahnya pemahaman informasi generasi muda yang tidak pernah terpapar sejarah yang berkaitan.
Selanjutnya, terdapat pengalihan orientasi. “Kalau dikaitkan dengan kampanye Prabowo dalam sosial media, ada kesamaan pola yang dimainkan adalah politik narasi bukan politik subtansi,” terang dia kepada Tirto, Senin (6/11/2023).
Seolah komunikasi publik yang mau dibangun adalah berkaitan dengan politik narasi soal gaya dan citra, yang tidak sama sekali berbicara soal ide atau gagasan politik yang ditawarkan oleh Prabowo untuk anak muda. Gaya dan gestur Prabowo kali ini sering dianggap jenaka, disukai dan mewakili anak muda; sementara pada Pemilu 2019, yang ditampilkan adalah Prabowo sosok keras dan tegas. Bisa saja perubahan gaya Prabowo ini dapat mengubah citra dan mendongkrak elektabilitas, namun bisa jadi bumerang lantaran ada kegagapan sejarah bagi generasi muda.
“Ini bisa berimplikasi terhadap jalannya pemerintahan atau politik di Indonesia. Jelas akan ada penegasian terhadap isu HAM, karena fokus terhadap politik narasi. Pada akhirnya isu HAM yang menjadi ruang prioritas untuk ditegakkan oleh negara, menjadi kabur,” ujar Dimas. Bahaya selanjutnya yakni bisa berdampak terhadap bagaimana rezim hari ini memaknai pentingnya HAM dan prinsip hukum.
“Penegakan hukum dan HAM harus ditegakkan oleh orang yang sama sekali tidak punya catatan hitam soal pelanggaran HAM dan hukum, sehingga upaya-upaya untuk membalikkan situasi bisa lebih kolaboratif dan komprehensif,” sambung dia.
Pegiat media sosial Enda Nasution bilang menguasai media sosial untuk meraih suara bukan satu-satunya faktor kemenangan. Tidak 100 persen media sosial mengubah citra Bongbong, bahkan bisa saja tidak semua anak muda Filipina terbujuk informasi dari media sosial.
Pun ini dapat terjadi kepada Prabowo. Meski ada tayangan-tayangan yang memperlihatkan eks jenderal itu berjoget atau bahkan mengubah citra, masih ada juga tayangan tandingan yang melawan balik itu.
Pemilih mula pun dapat menganalisis bahwa “gemoy” tak cukup sebagai faktor pemberian suara. Mereka masih dapat berpikir logis dan rasional. “Sehingga tidak semua akan mudah terbujuk begitu saja, dengan video receh,” ujar Enda.
Bagi Enda, hampir semua kandidat presiden kali ini punya kemampuan yang kurang-lebih sama dalam ranah media sosial.
“Sebenarnya bukan hanya Prabowo, seluruh calon presiden pun menggunakan gaya dan penyampaian yang ‘bunyi’ kepada anak-anak muda,” jelas Enda.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Restu Diantina Putri
