tirto.id - Ekonom Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri mengingatkan pemerintah perlu berhati-hati dalam melaksanakan program pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Menurut Faisal, keberadaan kawasan khusus yang memberikan fasilitas keringanan tarif berpotensi membuka celah penyelundupan mengingat ada dorongan untuk memasarkan barang murah.
Dia berpendapat demikian karena menduga kawasan khusus lainnya, seperti Pusat Logistik Berikat, selama ini rawan menjadi tempat praktik penyelundupan. Faisal mengaku pernah mendapati ada Pusat Logistik berikat yang melayani pembelian barang seperti jaket hingga sarung tangan.
“Jadi ngeri nanti. Bahkan ada kawasan logistik berikat, teman-teman datengin deh, itu sarang penyelundupan,” ucap Faisal dalam diskusi bertajuk “Menjawab Tantangan Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum” di Jakarta pada Selasa (23/7/2019).
Faisal menambahkan pembangunan KEK seharusnya ditujukan untuk mendorong ekspor dari industri Indonesia lebih berdaya saing di pasar internasional.
Namun, dia melanjutkan, apabila barang impor yang masuk ke KEK kemudian dipasarkan ke dalam negeri, dampaknya akan serius terhadap industri nasional.
“Jadi [seperti] memfasilitasi penyelundupan sekarang itu. [Kawasan] Khusus ini kan ingin perlakuan khusus. Jadi sarang penyelundupan, bentar lagi mati semua industri kita,” ucap Faisal.
Dia mengakui pembangunan KEK memang didasari niat baik pemerintah. Akan tetapi, dia menilai keberadaan kawasan ekonomi khusus sebenarnya sudah tidak relevan di Indonesia.
“Indonesia sudah berubah kok masih bikin kawasan ekonomi khusus. Itu sudah tidak relevan. Itu sudah bebas. KEK itu dibuat untuk semua yang tidak bebas,” ucap Faisal.
Selain itu, kata Faisal, pembangunan KEK bukan jalan satu-satunya untuk memberi stimulus bagi industri. Faisal mencontohkan kawasan industri seperti di Pulo Gadung bisa mendapat penanganan seperti KEK tanpa menjadi kawasan ekonomi khusus baru.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Addi M Idhom
