tirto.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan sebanyak tujuh dari 47 perusahaan pelat merah berstatus masih dalam proses penyehatan.
“Menjawab pertemuan sebelumnya, berapa perusahaan BUMN yang masih dalam proses cash flow negatif atau rugi. Dari 47 BUMN, sekarang 40 BUMN itu sehat, 85 persen,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip dari akun Youtube TV Parlemen, Selasa (5/11/2024).
Adapun perusahaan BUMN yang disebut masih merugi, yakni PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Katanya, perusahaan ini sudah menjalani restrukturisasi pada 2019 lalu. Namun, kinerjanya terganggu karena mengalami musibah kebakaran pabrik utama.
Selanjutnya yang kedua, adalah PT Bio Farma (Persero). Perusahaan di bidang farmasi ini mengalami kerugian imbas penugasan pembelian vaksin yang melimpah di masa pandemi Covid-19, serta kasus fraud di anak usahanya, yakni PT Indofarma.
“Waktu itu memang kami ditugaskan beli vaksin sebanyak-banyaknya untuk memastikan cukup untuk masyarakat yang membutuhkan bila ada gelombang COVID berikutnya saat itu,” ujarnya.
Kemudian, ketiga, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk yang tengah dalam proses restrukturisasi, termasuk WIKA Realty. Selanjutnya, ada PT Waskita Karya (Persero) yang juga merugi akibat adanya penurunan jumlah kontrak serta tingginya beban keuangan.
“Alhamdulillah, Waskita Karya kemarin sudah tanda tangan restrukturisasi senilai Rp26 triliun dengan 21 kreditur. Kami, dalam hal ini, Wijaya Karya dan Waskita Karya ini sedang menunggu surat persetujuan Bapak Menteri PU bagaimana kami bisa konsolidasi dari tujuh perusahaan karya menjadi tiga perusahaan saja sehingga lebih sehat lagi tentu kondisi karya-karya ini,” ujar Erick.
Lalu, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mana menurut Erick perusahaan itu tengah dalam proses penyehatan yang baik dan tinggal menjalani proses likuidasi.
Keenam, ada Perum Perumnas. Erick mengaku sudah berdiskusi bersama di internal Kementerian BUMN untuk mengubah model bisnis Perumnas di masa mendatang, dari rumah tapak menjadi bertingkat.
“Karena dari komposisi lahan di Indonesia ini memang 70 persen laut dan 30 persen tanah. Dengan jumlah penduduk kita yang akan tembus 315 juta, ya tidak mungkin progres perumahan ini terus membangun yang landed house. Artinya, tidak cukup tanahnya,” tuturnya.
Terakhir, yang ketujuh adalah Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Ia menegaskan kerugian di perusahaan itu terjadi akibat tak ada lagi mandat percetakan seluruh surat-surat negara.
Mengingat, kini sudah terbuka pasar sehingga PNRI jadi kalah saing. Erick pun menekankan pihaknya akan merestrukturisasi PNRI.
Melihat situasi ini, Erick menegaskan solusi untuk membantu proses penyehatan terhadap tujuh perusahaan itu terus diperbaharui sesuai perkembangan yang terjadi agar keberlanjutan BUMN semakin meningkat.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak atau kementerian terkait sehingga bisa mempercepat proses agar kinerja tujuh BUMN tersisa itu bisa kembali membaik,” kata Erick.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
