Erick Thohir: Direksi dan Komisaris BUMN Harus Bebas dari Politik

Oleh: Antara - 15 November 2019
Dibaca Normal 1 menit
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, semua direksi dan komisaris BUMN tidak terlibat partai politik.
tirto.id - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan semua jajaran direksi dan komisaris BUMN tidak terkait politik. Mereka harus mundur dari partai politik jika mengemban jabatan di BUMN.

"Semua yang terlibat di BUMN, apakah komisaris dan direksi harus bebas (dari politik), kalau memang orang partai harus mengundurkan diri, staf khusus BUMN juga sudah melakukan itu," tegas Erick di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11/2019), seperti dilansir dari Antara.

Sebelumnya, Erick Thohir memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) ke Kementerian BUMN. BTP mengaku akan dilibatkan dalam mengurus BUMN, meski tidak spesifik menyebut nama BUMN-nya. BTP sendiri kini sudah menjadi anggota PDI.

Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan BTP tak perlu mundur dari keanggotaan di PDIP bila menjadi bos perusahaan BUMN. Eriko mengatakan Ahok hanyalah kader biasa dan tak masuk dalam kepengurusan partai sehingga tak perlu mundur dari PDIP.

"Yang memang wajib mundur itu kan pengurus, contohnya, saya kalau dicontohkan jadi eksekutif ya saya mundur dari kepengurusan partai. Tapi kalau jadi bagian dari anggota kan boleh saja," kata Eriko di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Terkait kemungkinan BTP menjadi petinggi salah satu BUMN meski berstatus mantan narapidana, Erick mengatakan sudah ada tim ahli yang meneliti mengenai hal tersebut.

"Sudah ada ahli-ahlinya, tanya ahlinya saja. Kalau kita kan korporasi, kita percaya 'good corporate governance' dan beliau punya kontribusi ya kan? Pak Sandiaga Uno saja sudah mengatakan hal yang positif (mengenai rencana pengangkatan Ahok)," tambah Erick.

Sejumlah BUMN kini sedang mengalami kekosongan kepemimpinan, salah satunya PLN. Nama BTP santer disebut akan mengisi posisi Dirut di BUMN tersebut. Dirut PLN kosong setelah Sofyan Basir terlibat kasus di KPK.

Posisi Dirut BUMN lain yang kosong adalah BTN, setelah Suprajarto menolak penugasan Kementerian BUMN untuk menjadi Direktur Utama BTN. Suprajarto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengaku tidak pernah diajak komunikasi untuk penetapan tersebut.

Sedangkan Direktur Utama Inalum sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Wakil Menteri BUMN.



Baca juga artikel terkait BUMN atau tulisan menarik lainnya Antara
(tirto.id - Bisnis)

Sumber: Antara
Penulis: Antara
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
DarkLight