tirto.id - Peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia stagnan di angka 73, meski skornya naik 1,64 dari 67,96 menjadi 69,6.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlanggar Hartarto mengakui perbaikan yang dilakukan pemerintah saat ini belum cukup.
Menurut Airlangga, salah satu penyebab stagnannya peringkat EODB Indonesia adalah implementasi Online Single Submission (OSS) yang belum optimal, terutama di daerah.
Ia bilang pemerintah pusat perlu mendorong pemerintah daerah untuk ikut menerapkan sistem satu pintu tersebut dan membuatnya terkoneksi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Sebetulnya dari segi industri dan lainnya sudah dipermudah dengan OSS. Ini dua wilayah yang belum jalan OSS. Kalau OSS bisa kita push bisa ada improvement. Pemerintah daerah akan kita push untuk ikut OSS," ucap Airlangga kepada wartawan saat ditemui di Kemenko Perekonomian Jumat (25/10/2019).
Meski demikian, kata dia, kemudahan sistem perpajakan, akses terhadap listrik, hingg perdagangan luar negeri mengalami perbaikan dan perlu diapresiasi.
"Ada beberapa hal yang naik itu saya apresiasi lah perpajakan dan listrik juga tetap. Peningkatan di segi nilai memang belum cukup mengangkat kita," imbuhnya.
Hal tersebut juga terlihad dari laporan Bank Dunia soal EODB yang menunjukkan bahwa indikator paying taxes meningkat dari posisi tahun sebelumnya 68.4 menjadi 75,8.
Jumlah pembayaran atau number of payment dari sebelumnya 43 per tahun membaik menjadi 26 per tahun.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan, Hidayat Amir justru membantah Indonesia mengalami stagnansi. Soal OSS, kata Hidayat, memang masih banyak yang perlu dievaluasi.
"Banyak yang sudah membaik, misalnya proses administrasi pajak sudah berkurang drastis dari 43 ke 23. OSS sudah jalan tapi ini mungkin tahap mengevaluasi kenapa masih ada kendala kendala itu," ucap Hidayat kepada wartawan saat ditemui di Kemenkeu Jumat (25/10/2019).
Editor: Hendra Friana
