tirto.id - Negara di dunia sudah memberlakukan Exchange of Information (EOI) untuk melacak data para wajib pajak di negerinya sendiri, sejak September 2018. Namun, bagi Indonesia, data yang berhasil dilacak tidak terlampau signifikan.
"Orang kan sudah siap-siap soalnya 2018 akan ada EOI. Jadi orang udah nggak lagi menyembunyikan datanya," ucap Akhmad Akbar Susamto selaku ekonom CORE Indonesia di sela acara CORE Outlook 2019.
Akhmad memang tidak menampik akan manfaat data dari EOI yang memudahkan pelacakan data wajib pajak yang tersembunyi di dunia.
Namun, ia berpandangan bahwa kebijakan tax amnesty yang sudah diterapkan sebelumnya sudah cukup banyak memangkas data-data wajib pajak yang sebelumnya masih tersembunyi. Dengan kata lain, ia pun menganggap EOI sudah diantisipasi oleh wajib pajak di Indonesia.
Selain itu, Akhmad menganggap reformasi pajak di Indonesia masih harus dilakukan. Sebabnya, penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Dari perhitungan rasio pajak dan PDB, penerimaan pajak Indonesia hanya mencapai 10 persen.
Terkait hal itu ia juga memaklumi adanya sejumlah kesulitan yang dihadapi pemerintah. Salah satunya ketersediaan data yang walaupun sudah dipermudah EOI, perlu waktu untuk melacak data-data yang tersebar di berbagai negara.
Walaupun data wajib pajak sudah tersedia, minimnya penegakan hukum juga menjadi masalah. Karena itu, ia tidak heran bila masih cukup banyak wajib pajak yang dapat lolos dari kewajibannya.
"Mungkin kita berpikir itu (red. EOI) bisa menolong penerimaan pajak. Tapi saya pikir belum tentu,"ucap Akhmad.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Yantina Debora
