tirto.id - Rumor tentang pergantian petinggi Pertamina terjawab. Direktur Utama (Dirut) Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) Ahmad Bambang resmi dicopot pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, Jumat (3/2/2017). Pertamina mencopot keduanya karena masalah komunikasi dan penyegaran.
Sebagai pengganti Dwi Soetjipto, RUPS Pertamina menunjuk Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani sebagai pelaksana tugas (Plt) direktur utama di perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut.
Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan, RUPS memutuskan untuk mencopot keduanya karena komisaris melihat Dwi dan Ahmad Bambang tidak bekerja dengan baik.
"Dalam satu struktur tidak berjalan sesuai dengan intensi struktur itu karena kecocokan dari manusianya," ujar Tanri di Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (3/2/2017).
Tanri menegaskan, pencopotan keduanya bukan karena kasus yang melilit Pertamina. Beberapa waktu lalu, Abe sempat diperiksa Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal di PT Pertamina Transkontinental. Menurut pria yang diangkat sebagai Komisaris Utama Pertamina per November 2016 lalu, kasus tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pencopotan Abe.
"Tidak ada kaitannya dengan kasus," ujar Tanri.
Mantan Menpan-RB ini juga mengatakan, RUPS juga memutuskan untuk menghilangkan jabatan Wadirut dalam nomenklatur susunan direksi Pertamina. Penghilangan jabatan sebagai langkah untuk melancarkan komunikasi. Salah satu contoh komunikasi yang tidak efektif mengenai penempatan tenaga ahli di lingkaran Pertamina. Selain itu, Pertamina memegang proyek penting berupa proyek investasi Petrokimia hingga Rp 700T. Oleh karena itu, RUPS menilai perlu ada perubahan nomenklatur, termasuk penghapusan jabatan Wadirut. Meskipun ada penghapusan, Tanri menegaskan, pergantian ini tidak akan membawa dampak kepada Pertamina.
Tanri mengatakan, RUPS memutuskan untuk memilih Direktur Gas Pertamina Yenny Andayani sebagai Pelaksana Tugas Dirut Pertamina hingga penunjukan Dirut baru. Ia mengatakan, Dewan Komisaris Pertamina akan menyerahkan calon nama Dirut Pertamina baru paling lambat 30 hari setelah pencopotan Dwi. Akan tetapi, Tanri mengaku Dewan Komisaris Pertamina ingin mencari direktur baru yang lebih baik dibandingkan Dirut sebelumnya.
"Dicari talent-talent baru yang mungkin bisa kerja sama dan lebih solid dalam membangun Pertamina," ujar Tanri.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo membenarkan pencopotan Dwi dan Abe sebagai langkah menyelesaikan masalah di Pertamina. Oleh karena itu, BUMN menyetujui perubahan direksi Pertamina. Apalagi, Pertamina memegang peran strategis dalam proyek-proyek pemerintah di masa depan.
"Untuk mencapai hal tersebut (capaian tugas strategis optimal), internal yang ada kami lihat perlu ada penyegaran," ujar Gatot dalam konferensi pers.
Gatot mengaku, perubahan sistem serta beragam proyek yang dipegang Pertamina menjadi pertimbangan perubahan direksi dan penghapusan jabatan Wadirut. Untuk kasus penghapusan Wadirut Pertamina, ia mengatakan, leadership antara Dirut dan Wadirut tidak berjalan harmonis seperti di BUMN lain sehingga harus dihapuskan.
"Ini yang ngga terjadi karena leadership yang di Pertamina yang belum bisa tercipta," ujar Gatot.
Gatot tidak memungkiri banyak opsi yang bisa diterapkan seperti penerapan konsep Chief Operating Officer. Akan tetapi, RUPS memutuskan untuk tetap menghentikan Dwi dan Abe dan mencari Dirut Pertamina baru diikuti dengan perubahan nomenklatur.
Selain itu, pergantian Dwi dan Abe diklaim sebagai langkah untuk menyelamatkan program pemerintah seperti BBM 1 harga. Menurut Gatot, program BBM 1 harga perlu dilakukan dengan baik oleh Pertamina.
"Justru karena itu (pergantian direksi) program BBM 1 harga perlu diselamatkan sehingga kita perlu cepat-cepat," tutur Gatot.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Agung DH
