tirto.id - Sejak terpilih sebagai Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengeluarkan kebijakan hukuman mati bagi para pengedar narkoba, untuk menghapus sindikat barang haram tersebut. Lebih dari 900 pengedar narkoba telah dieksekusi mati sejak Duterte terpilih menjadi presiden pada 2016. Kebijakan kontroversial ini membuat Duterte mendapat julukan "The Punisher".
PBB mengutuk keras kebijakan Duterte dan menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dua ahli HAM PBB mengungkapkan, perintah Presiden Duterte kepada polisi dan masyarakat untuk membunuh terduga pengedar narkoba termasuk dalam dukungan untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan. Hukum internasional menyebutnya sebagai tindakan kejahatan.
Duterte tentu saja membela kebijakannya. Ia menyatakan, para ahli PBB itu juga perlu memperhitungkan jumlah nyawa yang hilang akibat barang haram tersebut. "Saya tidak mau menghina Anda, tapi mungkin kita memutuskan untuk memisahkan diri dari PBB," kata Duterte seperti dikutip dari BBC.
Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Ban Ki-moon, serta Unit Narkoba dan Kejahatan PBB (UNODC), juga menganggap Duterte telah melakukan tindakan pembunuhan dan melanggar hak-hak dasar dan kebebasan dari penduduknya.
Duterte malah membalikkan tuduhan itu dengan menuduh PBB yang gagal pada misi-misinya untuk mengurangi kelaparan dan konflik internasional dan mengabaikan kesengsaraan yang terjadi di Filipina. “Keluarkan kami dari organisasi Anda. Anda belum melakukan apa-apa. Kapan Anda terakhir kali di sini? Tak ada. Tak pernah. Kecuali untuk mengkritik," tegas Duterte, dikutip dari The Independent.
Mantan Wali Kota Davao selama 22 tahun itu juga berencana untuk mengajak Cina dan negara-negara di wilayah Afrika untuk membentuk organisasi baru. Karena ia menganggap PBB gagal dalam menangani berbagai masalah di berbagai belahan dunia. Mulai dari memerangi kelaparan, terorisme, hingga konflik Irak dan Suriah.
Mengikuti Jejak Indonesia
Filipina mengancam untuk keluar dari PBB. Di masa lalu, Indonesia juga pernah melakukannya. Indonesia bahkan bukan sekadar mengancam, tetapi merealisasikannya. Di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno, Indonesia cabut dari PBB. Hal itu terkait dengan keputusan PBB yang memberi kursi pada Malaysia di Dewan Keamanan. Pada saat itu hubungan Indonesia dan Malaysia sedang memanas.
Menurut laporan Associated Press, pada 7 Januari 1965, tepat hari ini 55 tahun lalu, pukul 22:30 (pukul 11:30 WIB), “Saya menyatakan sebagai berikut: Dalam pengumuman saya beberapa hari lalu, saya mengatakan bahwa jika Malaysia menjadi anggota [tidak tetap] Dewan Keamanan PBB, saya berpesan bahwa Indonesia akan keluar dari PBB,” kata Sukarno.
“[Dan] sekarang karena Malaysia telah menjadi anggota [tidak tetap] Dewan keamanan, saya menyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari PBB,” imbuhnya.
Keluarnya Indonesia dari PBB diberitahukan secara resmi dengan surat Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio pada tanggal 20 Januari 1965, yang menyebut juga bahwa keluarnya Indonesia dari PBB tersebut terhitung mulai tanggal 1 Januari 1965. Bagi Indonesia, seperti dikutip dari buku Marwati Djoened Poesponegoro yang berjudul Sejarah Nasional Indonesia, mahkota kemerdekaan bukanlah keanggotaan dalam PBB, melainkan “kemampuan untuk terbang dengan sayap sendiri."
Saat menarik diri dari keanggotaan PBB, maka otomatis Indonesia juga keluar dari Badan PBB seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Food and Agriculture Organization (FAO). Padahal lembaga-lembaga tersebut sebelumnya cukup banyak membantu Indonesia.
Sukarno memang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas. Saat memilih untuk maju, tak sedikit pun tebersit untuk mundur. Banyak negara memintanya untuk memikirkan kembali keputusannya, tapi ia mengatakan “terima kasih banyak, keputusan saya tetap.”
Termasuk Rusia yang saat itu menyediakan sebagian besar senjata dalam konflik Indonesia-Malaysia, memperingatkan Indonesia untuk memikirkan kembali langkahnya keluar dari PBB. Sukarno tetap pada pendiriannya. Satu-satunya negara yang pada waktu itu mendukung keputusan Indonesia adalah Cina yang menyebut langkah itu, “bijaksana dan tegas.”
Namun, pada 29 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah absen 18 bulan dari keanggotaan. Keputusan Indonesia terbilang sangat berani. Betapa tidak, dengan usia Indonesia yang masih sangat muda, tentunya membutuhkan berbagai kerja sama untuk mendukung kemajuan bangsa. Keputusan ini pun mengandung banyak risiko, dan yang paling terasa tentunya dari segi ekonomi.
Keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1966 merupakan keadaan ekonomi terburuk yang pernah dialami Indonesia dalam sejarah. Diawali dengan defisit anggaran pemerintahan sehingga pemerintah pun mencetak uang sebanyak-banyaknya. Akibatnya terjadi inflasi besar-besaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejak tahun 1951 hingga 1967, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1966 sekitar 635,35 persen dan pada 1995 yang sebesar 594,44 persen.
Dibandingkan dengan inflasi tahun 1957 yang hanya sebesar 42,40 persen tentunya laju inflasi saat keluar dari PBB ini terbilang melambung tinggi. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan Sukarno yang tidak ingin menerima bantuan asing. Inflasi mulai dapat dikendalikan pada 1967 dengan tingkat inflasi sebesar 112,17 persen dan semakin terkendali di mana pada 1968 hanya sebesar 85,1 persen.
Di tengah kondisi perekonomian yang sedang ruwet, Indonesia memilih keluar dari PBB. Pertimbangannya adalah karena masalah harga diri bangsa, terkait konflik dengan Malaysia. Namun, hal itu hanya berlangsung selama 18 bulan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, interaksi dunia internasional sungguh diperlukan. Itulah mengapa Indonesia kemudian bergabung lagi dengan PBB.
==========
Artikel ini pertama kali ditayangkan pada 26 Agustus 2016. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Mozaik.
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti & Irfan Teguh
