Dulu Ada Soekarno, Kini Ada Duterte

Oleh: Yantina Debora - 26 Agustus 2016
Dibaca Normal 2 menit
Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengancam negaranya akan keluar dari PBB, setelah organisasi itu mengkritik kebijakannya memerangi narkoba, sebagai tindak kejahatan berdasarkan pada hukum internasional. Duterte baru sebatas mengancam, sementara Soekarno sudah lebih dahulu membawa Indonesia keluar dari PBB.
tirto.id - Sejak terpilih menjadi presiden, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengeluarkan kebijakan hukuman mati bagi para pengedar narkoba, untuk menghapus sindikat barang haram tersebut. Sekitar 900 tersangka pengedar narkoba telah dieksekusi mati sejak Duterte terpilih menjadi presiden pada 9 Mei lalu. Kebijakan kontroversi itu membuat Duterte mendapat julukan "The Punisher".

PBB mengutuk keras kebijakan Duterte tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Pekan lalu, dua ahli HAM PBB mengungkapkan, perintah Presiden Duterte kepada polisi dan masyarakat untuk membunuh terduga pengedar narkoba termasuk dalam dukungan untuk melakukan kekerasan dan pembunuhan. Hukum internasional menyebutnya sebagai tindakan kejahatan.

Duterte tentu saja membela kebijakannya. Ia menyatakan, para ahli PBB itu juga perlu memperhitungkan jumlah nyawa yang hilang akibat barang haram tersebut. "Saya tidak mau menghina Anda, tapi mungkin kita memutuskan untuk memisahkan diri dari PBB," kata Duterte, dikutip dari BBC.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon serta Unit Narkoba dan Kejahatan PBB (UNODC) juga menganggap Duterte telah melakukan tindakan pembunuhan dan melanggar hak-hak dasar dan kebebasan dari penduduknya.

Duterte malah membalikkan tuduhan itu dengan menuduh PBB yang gagal pada misi-misinya untuk mengurangi kelaparan dan konflik internasional dan mengabaikan kesengsaraan yang terjadi di Filipina. “Keluarkan kami dari organisasi Anda. Anda belum melakukan apa-apa. Kapan Anda terakhir kali di sini? Tak ada. Tak pernah. Kecuali untuk mengkritik," tegas Duterte, dikutip dari The Independent.

Mantan Wali Kota Davao selama 22 tahun itu juga berencana untuk mengajak Cina dan negara-negara di wilayah Afrika untuk membentuk organisasi baru. Karena ia menganggap PBB gagal dalam menangani berbagai masalah di berbagai belahan dunia. Mulai dari memerangi kelaparan, terorisme, hingga konflik Irak dan Suriah.

Mengikuti Jejak Indonesia

Filipina mengancam untuk keluar dari PBB. Di masa lalu, Indonesia pernah melakukannya. Indonesia bahkan bukan sekadar mengancam, tetapi sudah merealisasikannya. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia cabut dari PBB. Hal itu terkait dengan keputusan PBB yang memberi kursi pada Malaysia di Dewan Keamanan. Pada saat itu hubungan Indonesia dan Malaysia sedang memanas.

Menurut laporan Associated Press, pada 7 Januari 1965, pukul 22:30 (pukul 11:30 WIB). “Saya menyatakan sebagai berikut: Dalam pengumuman saya beberapa hari lalu, saya mengatakan bahwa jika Malaysia menjadi anggota (tidak tetap) Dewan Keamanan PBB, saya berpesan bahwa Indonesia akan keluar dari PBB,” kata Soekarno.

“Sekarang karena Malaysia telah menjadi anggota (tidak tetap) Dewan keamanan, saya menyatakan bahwa Indonesia telah keluar dari PBB.”

Keluarnya Indonesia dari PBB diberitahukan secara resmi dengan surat Menteri Luar Negeri dr. Soebandrio tanggal 20 Januari 1965, yang menyebut juga bahwa keluarnya Indonesia dari PBB tersebut terhitung mulai tangga 1 Januari 1965. Karena Bagi Indonesia, mahkota kemerdekaan bukanlah keanggotaan dalam PBB, mahkota kemerdekaan adalah “kemampuan untuk terbang dengan sayap sendiri," dikutip dari buku Marwati Djoened Poesponegoro yang berjudul Sejarah nasional Indonesia.

Saat menarik diri dari keanggotaan PBB, maka otomatis Indonesia juga keluar dari Badan PBB seperti United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), United Nations Children's Fund (UNICEF) dan Food and Agriculture Organization (FAO). Padahal lembaga-lembaga tersebut sebelumnya cukup banyak membantu Indonesia.

Soekarno memang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tegas. Saat memilih untuk maju tak sedikitpun terbersit untuk mundur. Banyak negara memintanya untuk memikirkan kembali keputusannya, tapi ia mengatakan “terima kasih banyak, keputusan saya tetap.”

Termasuk Rusia yang saat itu menyediakan sebagian besar senjata dalam konflik Indonesia-Malaysia, memperingatkan Indonesia untuk memikirkan kembali langkahnya keluar dari PBB. Soekarno tetap pada pendiriannya. Satu-satunya negara yang pada waktu itu mendukung keputusan Indonesia adalah Cina yang menyebut langkah itu, “bijaksana dan tegas,” menurut Associated Press.

Namun, pada 29 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota PBB setelah absen 18 bulan dari keanggotaan. Keputusan Indonesia terbilang sangat berani. Betapa tidak, dengan usia Indonesia yang masih sangat muda, tentunya membutuhkan berbagai kerja sama untuk mendukung kemajuan bangsa. Keputusan ini pun mengandung banyak risiko. Yang paling terasa tentunya dari segi ekonomi.



Keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1966 merupakan keadaan ekonomi terburuk yang pernah dialami Indonesia dalam sejarahnya. Diawali dengan defisit anggaran pemerintahan sehingga pemerintah pun mencetak uang sebanyak-banyaknya untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Akibatnya terjadi inflasi besar-besaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejak tahun 1951 hingga 1967, laju inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1966 sekitar 635,35 persen dan pada 1995 yang sebesar 594,44 persen.

Dibandingkan dengan inflasi tahun 1957 yang hanya sebesar 42,40 persen tentunya laju inflasi saat keluar dari PBB ini terbilang melambung tinggi. Hal itu tidak terlepas dari kebijakan Soekarno yang tidak ingin menerima bantuan asing. Inflasi mulai dapat dikendalikan pada 1967 dengan tingkat inflasi sebesar 112,17 persen dan semakin terkendali di mana pada 1968 hanya sebesar 85,1 persen.

Di tengah kondisi perekonomian yang sedang ruwet, Indonesia memilih keluar dari PBB. Pertimbangannya adalah karena masalah harga diri bangsa, terkait konflik dengan Malaysia. Namun, hal itu hanya berlangsung selama 18 bulan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, interaksi dunia internasional sungguh diperlukan. Itulah mengapa Indonesia kemudian bergabung lagi dengan PBB. Filipina di masa kini, ingin melakukan hal yang sama, yang pernah dilakukan Indonesia lebih dari setengah abad silam.

Baca juga artikel terkait RODRIGO DUTERTE atau tulisan menarik lainnya Yantina Debora
(tirto.id - Politik)

Reporter: Yantina Debora
Penulis: Yantina Debora
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti