tirto.id - Anggota DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menyarankan agar massa tidak menggelar reuni 212 pada 2 Desember nanti di Monumen Nasional (Monas). Alasannya saat ini situasi masih pandemi.
Menurut dia, dengan banyaknya massa akan muncul kesulitan untuk menetapkan protokol kesehatan.
Sejak pandemi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga belum mengizinkan acara di Monas karena masih dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
"Kondisi COVID-19 sekarang masih belum pulih. Peringatan 212 bisa digelar di tahun-tahun berikutnya kalau COVID-19 sudah terkendali," kata politikus Demokrat, Mujiyono kepada wartawan, Kamis (12/11/2020).
Ketua Komisi A DPRD DKI itu khawatir, apabila kelompok Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, Gerakan Pengawal Fatwa GNPF (GNPF) Ulama tetap memaksakan untuk menggelar reuni, tidak ada jaminan menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Misalnya saja banyak peserta yang hadir dan berkerumun, tidak mengenakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Hal itu bisa memperarah situasi pandemi.
"Siapa tahu ada sejumlah orang yang OTG [orang tanpa gejala]. Dia berinteraksi dengan banyak orang dan menularkan orang lain," tuturnya.
Kata dia, jangan karena perilaku beberapa orang yang tak mengenakan masker lalu diekspose, akhirnya dianggap tidak tertib protokol kesehatan. Pada akhirnya, hal itu akan mencemarkan nama baik 212 sendiri.
"Aksi mereka kan selama ini dikenal tertib, damai. Jangan sampai di kegiatan berikutnya acara nanti berpotensi dikacaukan," klaimnya.
Dibanding menggelar acara di Monas yang akan menggelontorkan biaya yang besar, ia menyarankan sebaiknya kelompok muslim tersebut menggelar giat pengentasan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
"Akan sangat baik kalau dana itu untuk membantu pedagang kecil, UMKM, kan lebih simpatik lagi. tapi saya tidak melarang orang berdemokrasi, berserikat dan berkumpul," tuturnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Zakki Amali
