DPR Duga Beras Mahal akibat Praktik Kartel dengan Pemerintah

tirto.id - Harga beras terus melambung tinggi dalam dua pekan terakhir. Kenaikan itu tidak hanya terjadi pada beras premium, tetapi juga medium.

Menurut laporan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium saat ini tercatat berada pada level Rp14.070 per kilogram. Harga ini bervariatif di sejumlah daerah, di mana terdapat wilayah yang mencatatkan harga perkilonya hingga Rp20 ribu untuk jenis medium.

Sementara untuk harga beras premium saat ini rata-rata menyentuh harga Rp16.110 per kilogram di pasaran. Harga beras premium juga bervariatif, ada yang menembus level Rp26.670 per kilogram

Terkait itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, memandang kenaikan harga beras bukan karena perubahan iklim. Pasalnya, kata dia, Indonesia masih bisa melakukan impor dari negara lain. Artinya, menurut Luluk, negara lain masih bisa produksi bagus dan mereka bisa mengekspor dalam jumlah besar ke Indonesia.

"Di sini sebenarnya perubahan iklim sesuatu yang dihadapi semua negara, tetapi kenapa penyikapan terhadap situasi ini yang berbeda. Itu masalahnya," kata Luluk kepada Tirto, Selasa (27/2/2024).

Menurut Luluk, beras tidak tiba-tiba naik. Dia mengatakan pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya. Dia pun mempertanyakan mitigasi pemerintah jika alasannya perubahan iklim.

"Kalau gak ada yang dilakukan pemerintah, kerjanya apa," tanya Luluk terheran-heran.

Luluk mencium aroma 'perselingkuhan' kartel dengan pemerintah menjadi pemicu kenaikan harga beras. Dia menduga pemerintah memelihara kartel beras.

"Masa sih pak negara kita kalah sama kartel, kecuali kalau kemudian kartel ini berselingkuh sama pihak yang ada di pemerintah, artinya keberadaan mereka dilindungi dan digunakan, dan dimanfaatkan untuk tujuan tertentu," ucap Luluk.

Luluk merasa heran negara dengan segala kekuasaan tak bisa memberantas kartel beras. Sementara teroris bisa diberantas.

"Karena apa, negara punya alat kekuasaan menindak apa saja, wong teroris bisa digebuk. Masa yang namanya kartel pangan gak bisa," tutur Luluk.

Di sisi lain, Luluk menduga kenaikan harga beras karena adanya politik bansos yang membuat guncangan pasar yang luar biasa. Sebab, lanjut dia, beras disalurkan melampaui batas sebelum waktunya.

Menurut Luluk, setiap tindakan yang dilakukan pemerintah selalu menguntungkan kontestan pemilu capres-cawapres tertentu.

"Apa iya bansos itu dikeluarkan persis di detik-detik menjelang pemilu dalam jumlah yang besar. Naiknya harga beras faktor politik beras yang digunakan pada saat Pilpres kemarin," tutup politikus PKB itu.