DPR Cecar Menkominfo Soal Peretas PDNS: Siapa Pelakunya?

tirto.id - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, menanyakan pelaku yang meminta uang tebusan senilai USD 8 juta dolar dalam serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.

Ia menanyakan apakah sosok itu merupakan pelaku internal. Nurul menanyakan, bila pemerintah hendak membayar, kepada siapa uang tebusan itu dikirimkan.

"Yang ingin saya tanyakan adalah tentang ini, Bapak mengatakan ada yang minta tebusan 8 juta US dolar sekitar Rp 171 miliar, itu sebetulnya bukan nilai yang besar kayaknya ya, Pak," kata Nurul saat rapat di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

"Tapi pertanyaannya siapa yang meminta tebusan? Dan Bapak harus bayar ke mana? Pelakunya siapa, pertanyaan berikutnya apakah pelakunya ada terindikasi dari internal? tambah Nurul.

Nurul Arifin mengatakan serangan ini merupakan masalah yang tragis, miris, dan ironis. Ironisnya, kata dia, seperti hard attack. Pasalnya, kata dia, PDN mempunyai fungsi melindungi kedaulatan data nasional.

"Kedua, menjaga data pribadi tetapi semuanya di-hack dan kemudian semuanya tergopoh-gopoh, what's wrong is this?" tutur Nurul.

Ia juga bertanya apakah pelaku yang meminta tebusan merupakan sosok yang bisnis judi online-nya (judol) terganggu lantaran saat ini pemerintah tengah gencar memberantas judol.

"Atau mereka yang menjual teknologi karena teknologinya ingin dibeli, atau orang yang usaha judi online-nya diganggu oleh Bapak, apakah mereka yang marah," tutup Nurul.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi, memastikan pemerintah tidak akan membayar uang tebusan untuk mengaktifkan kembali Pusat Data Nasional (PDN) setelah diserang ransomware LockBit 3.0.

"Tidak akan [dibayar]," tegas Budi saat ditemui kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Budi mengatakan, sistem yang rusak adalah sistem Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dibangun di Surabaya dan pemerintah tengah menunjuk tim untuk memulihkan sistem tersebut.

Menurutnya, pemerintah memprioritaskan sistem kembali normal. Mereka juga tengah mem-backup data sebagai salah satu solusi

"Ini lagi migrasi," katanya.

Ia juga memastikan data pribadi warga aman dan menjamin penjagaan data tersebut. Menurutnya, pemerintah tengah melakukan evaluasi dan segera menyelesaikan masalah semaksimal mungkin.