DPP PDIP Bela Nurdin Abdullah & Siap Beri Bantuan Hukum

Oleh: Riyan Setiawan - 28 Februari 2021
Dibaca Normal 1 menit
DPP PDIP akan memberikan bantuan hukum kepada Nurdin Abdullah karena dinilai memiliki kepemimpinan yang baik.
tirto.id - DPP PDI Perjuangan berencana memberikan bantuan hukum kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah yang menjadi tersangka dugaan korupsi penerimaan hadiah dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pembangunan infrastruktur di Pemprov Sulsel. Nurdin ditangkap KPK yang melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu (27/2/2021) kemarin.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya telah menerima masukan dari DPD PDIP Sulawesi Selatan agar memberikan bantuan hukum atau advokasi kepada Nurdin.

"Melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD PDI Perjuangan Sulawesi Selatan, agar partai memberikan advokasi," kata Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulisnya, Minggu (28/2/2021).

Menurut Hasto DPP PDIP akan menunggu keterangan lengkap dari KPK terkait perkara yang membelit Nurdin. Hasto mengklaim partainya tidak akan melakukan intervensi hukum kepada KPK atas kasus yang menimpa salah satu kadernya itu.

"Nanti kami akan lihat perkembangan, tapi partai tidak melakukan intervensi hukum," klaim dia.

Dirinya menuturkan, sebelum dibawa KPK, Nurdin sempat menghubungi Ketua DPD PDIP Sulsel Andi Ridwan Wittiri. Kata Hasto, Nurdin membantah telah melakukan korupsi.

"[Nurdin] mengatakan 'siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi seluruh masyarakat'. Bahwa beliau 'tidak melakukan hal yang dituduhkan'," tuturnya.

Kendati demikian, Hasto menyatakan bahwa dalam situasi ini, PDIP akan mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi.

"Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting," ucapnya.

Hasto mengatakan partainya belum terpikir untuk mengganti Nurdin Abdullah dengan kader lain untuk posisi gubernur Sulsel.

Ia mengatakan secara internal partai masih syok dengan kabar OTT KPK terhadap Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin (Unhas)​​​ tersebut.

"Kami belum memikirkan ke sana [mengganti Nurdin] karena kami juga syok, kami sangat kaget karena beliau itu rekam jejaknya kan sangat baik," katanya.


Baca juga artikel terkait OTT NURDIN ABDULAH atau tulisan menarik lainnya Riyan Setiawan
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Bayu Septianto
DarkLight