tirto.id - Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada hari Kamis (21/03/2019) ia mendukung kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang telah direbut sebagian besarnya dari Suriah pada tahun 1967.
"Setelah 52 tahun, saatnya bagi Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui Kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang sangat penting bagi keamanan strategis dan keamanan bagi Negara Israel dan Stabilitas Regional!" tweetnya Donald Trump pada Kamis (21/03/2019).
Dikutip AP News, AS akan menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan, yang mana komunitas internasional lainnya menganggap wilayah sangketa itu harus diselesaikan melalui negosiasi bersama Suriah.
Langkah Trump itu berlawanan dengan Pemerintahan AS sebelumnya yang telah menyatakan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Suriah dan sejalan dengan resolusi dewan keamanan PBB, dikutip dari Guardian.
Pernyataan Trump di Twitter ketika Menlu AS Mike Pompeo mengakhiri kunjungan dua hari ke Yerusalem yang mana ia memuji hubungan hangat Israel dengan AS.
Langkah Trump ini ditanggapi positif oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
"Pada saat Iran berusaha menggunakan Suriah sebagai platform untuk menghancurkan Israel, Presiden Trump dengan berani mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," tulis perdana menteri Israel itu. "Terima kasih, Presiden Trump!" ucapan terimakasih Netanyahu kepada Trump.
Namun, pengakuan Golan bagian dari Israel bisa membuka jalan bagi AS untuk kedaulatan Israel di wilayah pendudukan Palestina.
Dalam laporan kelompok HAM, pemerintah mengubah deskripsi tentang Tepi Barat dan Gaza dari "wilayah pendudukan" menjadi "wilayah yang dikontrol Israel".
Robert Malley, Mantan Penasihat Timur Tengah untuk Barack Obama dan sekarang kepala International Crisis Group, mengatakan: "Keputusan ini sangat politis - waktunya untuk meningkatkan peluang pemilihan Netanyahu; serampangan - itu tidak akan mengubah dengan cara apa pun kendali Israel atas Dataran Tinggi Golan; mengabaikan hukum internasional; dan langkah yang tidak menyenangkan pada saat suara-suara di Israel yang menyerukan aneksasi Tepi Barat semakin keras.” Dilansir Guardian.
Sebuah resolusi lebih lanjut, yang didukung oleh pemerintahan Reagan pada tahun 1981, menolak untuk menempatkan daerah Golan di bawah yurisdiksi Israel.
Namun usaha tersebut kandas dengan merebaknya pemberontakan Musim Semi Arab ke Suriah, dan keputusan Assad untuk menghancurkan pemberontakan pengunjuk rasa pada tahun 2011.
Mantan Pejabat Senior Departemen Luar Negeri, Frederic Hof yang terlibat dalam negosiasi itu pada hari Kamis (21/03/2019) mengatakan pengakuan AS itu berpotensi merugikan Israel dari sisi hubungan diplomatik dan untuk keamanan Israel.
"Ini akan disambut oleh musuh bebuyutan Israel - Iran dan Hizbullah - yang akan melihat aneksasi sebagai pembenaran tambahan untuk operasi teror," ujar Hof.
"Ini akan memungkinkan rezim Assad Suriah untuk mengubah topik pembicaraan dari kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan ke akuisisi resmi Israel atas wilayah yang melanggar resolusi dewan keamanan PBB 242. Tidak akan ada yang positif bagi keamanan Israel."
Editor: Agung DH
