tirto.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) meminta pemerintah meringankan beban pelaku usaha bila Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta dilaksanakan, Senin (14/9/2020). PHRI menilai keputusan PSBB untuk menekan penyebaran virus COVID-19 harus diiringi dengan strategi menjaga kelangsungan hidup usaha perhotelan dan restoran.
“Beban pengusaha tolong dikurangi dihilangkan beban pajak, dihilangkan. Jangan dia PSBB, perusahan tidak bisa berkegiatan, pajak tetap ditarik. Duit dari mana lebih dari 6 bulan,” ucap Wakil Ketua PHRI Maulana Yusran saat dihubungi, Kamis (10/9/2020).
Yusran bilang PSBB di awal Maret 2020 lalu telah menyebabkan okupansi atau tingkat keterisian hotel terus turun hingga 90 persen. Setahunya sejumlah hotel bahkan mencatatkan okupansi single digit alias di bawah 10 persen dan tidak sedikit yang akhirnya tutup.
Saat membuka pun, mereka tidak sampai berpikir untung. Namun karena subsidi yang diberikan bagi pelaku usaha yang tutup tidak seberapa.
Yusran mengatakan PSBB sudah dilonggarkan pada Juni 2020 menjadi PSBB transisi. Namun okupansi hotel belum pulih. Data BPS memang mencatat angkanya meningkat ke kisaran 20 persen, tetapi harga jual tiap kamar sudah dipangkas habis bahkan sampai 50 persen.
“Analisanya jangan diambil okupansi sudah naik seolah-olah perusahaan sudah berjalan dan untung. Maka pengusaha minta relaksasi. kami tidak sanggup lagi,” ucap Yusran.
Yusran pun mendesak pemerintah memberi keringanan pada pelaku usaha. Misalnya relaksasi pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Di sisi lain ia juga meminta pemerintah memperdulikan nasib pekerja hotel dan restoran yang terpaksa tidak terserap karena penurunan aktivitas ekonomi.
“Tolong dipikirkan tenaga kerjanya. Kalau dibilang angka kemiskinan jangan pakai Januari 2020. Lihat dampak PSBB bertambah berapa. Orang banyak tidak dapat gaji,” ucap Yusran.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Abdul Aziz
