tirto.id - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa pihaknya akan mengganti aparatur pemerintahan DKI Jakarta yang lambat dalam menjalankan tugasnya.
Hal tersebut disampaikannya dalam debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2017) malam.
"Oleh karena itu, apabila ada mereka (aparatur pemerintahan) yang lambat untuk mengeksekusi kebijakan, dengan menyesal dan senang hati juga kami akan ganti," kata Djarot dikutip dari Antara.
Pejabat yang diganti, kata Djarot, adalah mereka yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya untuk kesejahteraan warga Jakarta.
Meski demikian, kata Djarot, pergantian jabatan itu dilakukan melalui lelang terbuka sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi menduduki jabatan tertentu.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali memberikan peringatan dan masukan agar pejabat pemerintahan tidak melakukan korupsi atau pungutan liar saat menjalankan tugasnya.
"Warga Jakarta butuh pelayanan yang cepat, tepat, profesional dan bebas dari pungutan liar," ujarnya.
Dalam debat kedua ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Penataan Kawasan Perkotaan dalam debat kedua Pilkada DKI, dengan dua moderator Tina Talisa dan Eko Prasodjo.
Pilkada DKI 2017 diikuti oleh tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto