tirto.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, berkomentar terkait pendapat Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa sistem Parkir Meter tak cocok dengan budaya di Indonesia. Karena itu, Djarot mempersilakan calon penggantinya itu melakukan kajian terkait hal tersebut.
"Bikin aja studi supaya dikaji oleh beliau, cocok atau tidaknya. Itu kan dilihat dari pertama, bagaimana dengan pendapatan parkir, kebocorannya. [Kedua] bagaimana dengan gajinya juru parkir, karena mereka kan gajinya UMR," kata Djarot di Balai Kota, Rabu (3/5/2017).
Ia mengatakan, kajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Parkir Meter menunjukkan bahwa hal itu telah memberikan kepastian dan rasa aman bagi pemilik kendaraan.
"Ada banyak kajian kita. Begitu dikasih meter langsung melonjak dan pemilik kendaran merasa aman ada kepastian. Kalau tarifnya tiga ribu ya, tiga ribu. Lima ribu ya lima ribu," kata Djarot menerangkan.
Selain itu, ia melanjutkan, Parkir Meter menutup banyak kebocoran anggaran yang disebabkan oleh sejumlah oknum juru parkir.
"Justru ini memberikan tanggungjawab kepada Jukir. Bukan kemudian ini disalahgunakan kewenangannya untuk uang parkir. Itu yang terjadi sekarang."
Lebih jauh, kata Djarot, hal tersebut merupakan cara mensosialisasikan sistem keuangan nontunai sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan Bank Indonesia.
"Pola kita itu kan akan mengurangi uang tunai. Kita mengarah pada nontunai. Ini kan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Cashless society. Dengan cara seperti itu ada transparansi. Tidak ada kebocoran dan korupsi," paparnya.
Sementara itu, berbeda dengan Djarot, Gubernur Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok), enggan berkomentar terkait pendapat Sandiaga. "Saya nggakngerti juga. Saya nggak komentar dah. Yang pasti dengan meteran pembocoran bisa ditekan."
Menurutnya, tidak benar jika Parkir Meter dianggap tak memberdayakan juru parkir. Ia justru mengklaim bahwa saat ini, juru parkir lebih sejahtera dengan Parkir Meter lantaran mendapat gaji sesuai UMP DKI Jakarta dan sejumlah bantuan dari Pemda.
"Kita berdayakan sekarang tukang Parkir Peter dapat gaji gede. UMP. Anaknya bisa dapet KJP. Naik bus enggak bayar. Mungkin ormas-ormas kali ya yang nggak diberdayakan," kata Ahok.
Sebagai informasi, sebelumnya Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Uno berpendapat bahwa sistem parkir meter yang saat ini diterapkan di sejumlah tempat di Jakarta tidak cocok dengan budaya orang Indonesia.
Pernyataan itu ia lontarkan saat diundang untuk mendapat pemaparan dari pengembang aplikasi "Jukir" di kantor Bubu.com yang berlokasi di kawasan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yuliana Ratnasari
