tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mendesak agar uji coba pembebasan tarif masuk ke kawasan wisata Pantai Ancol dimulai 14 Oktober mendatang. Djarot mengatakan, pengujian itu diberlakukan selama enam bulan ke depan.
“Gratis untuk orang yang masuk, tapi kendaraan tarif parkirnya progresif. Kalau dia masuk ke wahana baru bayar,” kata Djarot usai memberikan arahan kepada seluruh jajaran Direksi BUMD, di Balaikota, Jakarta, Selasa (3/10/2017) siang.
Setelah uji coba dilakukan, kata Djarot, barulah jajaran direksi dari PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kekurangan dan keuntungan dari kebijakan pembebasan biaya masuk tersebut.
“Uji coba itu sistem pengamanannya, dan ini jam 9 [malam] harus tutup. Jadi pengunjung yang masuk sana meski jam 8 malam, itu jam 9 harus keluar,” kata Djarot.
Mantan Walikota Blitar, Jawa Timur ini mengatakan, upaya penggratisan tiket masuk ke kawasan Ancol dapat menghidupkan pasar-pasar seni dan pusat kuliner yang ada di sana. Djarot menuturkan, dari hal itu kemudian PT PJA dapat menutupi biaya pemeliharaan dan operasional yang sebelumnya berasal dari tiket masuk.
“Itu kami tidak mengharapkan orang dihitung per kepala toh, tapi multiple efeknya itu yang dihitung,” kata Djarot menjelaskan.
Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Paul Tehuserijana sendiri enggan berkomentar banyak soal usulan Djarot tersebut. “Ya nanti kami lihat, diatur, nanti kalau enggak diatur kan berantakan,” kata dia.
Paul juga tidak bisa memastikan apakah tenggat waktu yang diberikan Gubernur DKI Jakarta akan bisa dipenuhi oleh jajarannya atau tidak. “Kalau waktunya enggak cukup gimana? Ya kita tunggu saja lah,” kata Paul.
Baca juga:Kajian Pembebasan Tarif Masuk Pantai Ancol Belum Matang
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mengatakan, langkah Gubernur Djarot untuk membebaskan biaya masuk ke Pantai Ancol terlambat. Menurut dia, kebijakan itu seharusnya dilakukan sejak jauh-jauh hari mengingat tuntutan untuk masuk gratis ke Pantai Ancol juga sudah muncul sejak lama.
“Kenapa enggak dari dulu-dulu dilakukannya, kan ini dia sudah mau digantikan, kan enggak tahu nanti kelanjutannya seperti apa," ujarnya saat dihubungi Tirto.
Lantaran itulah, kata Taufiqurrahman, Djarot juga harus mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada penggantinya nanti, yakni Gubernur terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur terpilih Sandiaga Uno.
Taufiqurrahman berharap, kebijakan tersebut dapat diteruskan oleh Anies-Sandiaga agar warga dapat menikmati akses ke Pantai Ancol yang memang seharusnya dinikmati oleh publik.
“Harus ada political will dari keduanya supaya pantai tidak lagi diprivatisasi,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Terkait tarif parkir progresif yang akan dibebankan kepada para pemilik kendaraan, Taufiqurrahman memandang hal tersebut tidak masalah. Menurut dia, rata-rata kelas menengah ke bawah datang ke Pantai Ancol menaiki angkutan umum dan bukan kendaraan pribadi.
Kalau pun membawa mobil pribadi, kata Taufiqurrahman, biasanya ditumpangi oleh satu keluarga yang berisi lebih dari enam orang. “Yang penting kan digratiskan per orang. Supaya pantai ini tidak hanya dinikmati sama yang punya duit,” kata dia.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz