tirto.id - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan mengkritik kinerja petahana dengan mengatakan bahwa program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru terealisasi 80 persen setelah Pelaksana tugas Sumarsono menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat mengambil cuti kampanye di Pilkada putaran pertama.
Kritik tersebut disampaikan Anies Baswedan dalam debat bersama Pilgub DKI Jakarta putaran kedua di Mata Najwa, Senin malam (27/3/2017).
Terkait dengan itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat angkat bicara soal kritik yang dilontarkan Anies.
"Jadi saya pikir perlu diluruskan. Saya gak hilang Pak Anies salah, gak ya, tapi perlu diluruskan. Sesuai dengan kondisi lapangan, kondisi kenyataan yang terjadi di dalam proses Pemda (Pemerintah Daerah)," kata Djarot di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (29/3).
Menurut Djarot hal tersebut hanya terkait siklus anggaran yang biasanya memang dilakukan diakhir tahun, terutama yang berbentuk proyek fisik.
"Kan gak mungkin, kan ada terminnya. Termin terakhir biasanya jatuh pada bulan Desember setelah selesai. Makanya Pak Plt [Sumarsono] kan masuk pada bulan November, Desember, makanya naik (pencapaiannya)" tutur Djarot.
Djarot menyayangkan pernyataan Anies yang seolah tidak mengerti, padahal calon nomor urut tiga itu pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang seharusnya paham mengenai pola siklus anggaran.
Sebelumnya, di akhir debat Mata Najwa, Anies mengkritik Pemprov DKI dengan mengatakan program pada 2016 bisa terealisasi 80 persen setelah Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono menggantikan Ahok yang menjalani cuti kampanye putaran pertama.
“Sebelum itu (di masa Ahok sebelum cuti), baru terealisasi 60 persen (di 2016)," ujar Anies di Kedoya, Jakarta Barat, Senin (27/3).
Kemudian, Ahok menyanggah tudingan Anies. Dia beralasan memang sebagian pos anggaran dijadwalkan harus terealisasi di akhir tahun, yakni setelah ia mengambil cuti kampanye pada 28 Oktober 2016.
Hal itu terutama terkait pembayaran untuk sejumlah proyek. Sebabnya, apabila pembayaran itu diberikan sebelum waktunya, Ahok justru akan melanggar aturan.
Penulis: Chusnul Chotimah
Editor: Alexander Haryanto
