Menuju konten utama

Djarot: Indikator Kinerja Maksimalkan Pelayanan Birokrasi

Djarot mengatakan Jakarta mempunyai 135.222 pegawai dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS dengan 5.046.

Djarot: Indikator Kinerja Maksimalkan Pelayanan Birokrasi
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (kiri)-Djarot Saiful Hidayat (kanan) bersiap mengikuti Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (27/1). Debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta kedua mengusung tema tentang reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta strategi penataan kawasan perkotaan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./kye/17

tirto.id - Calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana Djarot Saiful Hidayat mengatakan pihaknya akan selalu menggunakan indikator kinerja untuk memastikan aparatur pemerintah DKI Jakarta bekerja maksimal dalam melayani warga Jakarta tanpa ada unsur korupsi atau pungutan liar.

"Kami akan memastikan bahwa mereka bekerja maksimal untuk melayani warga Jakarta dengan hati. Oleh sebab itu diperlukan ukuran-ukuran yang jelas salah satunya adalah indikator kinerja. Indikator kinerja akan mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga Jakarta," kata Djarot dalam debat kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (27/01/2017) malam seperti diberitakan Antara.

Dia mengatakan Jakarta mempunyai 135.222 pegawai dari pegawai negeri sipil (PNS) maupun non PNS dengan 5.046 jabatan. Ukuran kinerja itu akan dilakukan setiap bulan untuk menilai performa aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugasnya yang akan mempengaruhi tunjangan kinerja yang diperoleh.

"Kami lebih mengedepankan bagaimana kepuasan warga Jakarta terhadap pelayanan birokrasi DKI jakarta," tuturnya.

Dengan cara seperti itu, dia percaya akan ada peningkatan kompetensi dan kompetisi di antara para pelayan publik untuk mencapai tunjangan kinerja daerah maksimal.

Dengan tunjangan maksimal, maka mereka diharapkan tidak perlu lagi melakukan korupsi ketika memberikan pelayanan kepada warga Jakarta sehingga pelayanan publik bisa bebas dari pungutan liar.

Dia memberikan contoh ukuran pada Dinas Pendidikan bisa menyalurkan Kartu Jakarta Pintar tepat pada sasaran.

"Dinas Tata Air diukur seberapa panjang badan sungai yang bersih dan indah. Dinas Pertamanan dan Pemakaman juga seperti itu Dinas Perumahan juga seperti itu, ukurannya jelas," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta mengangkat tema Reformasi Birokrasi, Pelayanan Publik dan Penataan Kawasan Perkotaan dalam debat kedua Pilkada DKI.

Debat itu dipandu dua moderator yaitu Tina Talisa yang merupakan mantan presenter televisi dan Eko Prasodjo yang merupakan Guru Besar Administrasi Publik Universitas Indonesia. Dua panelis lainnya adalah Peneliti senior Pusat Penelitian Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi, Guru Besar Arsitektur Unviersitas Indonesia Gunawan Tjahjono.

Masa kampanye dalam rangka Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung mulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Sedangkan hari pemilihan akan jatuh pada 15 Februari 2017.

Pilkada DKI 2017 diikuti oleh tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Baca juga artikel terkait AHOK-DJAROT atau tulisan lainnya dari antara

tirto.id - Politik
Reporter: antara
Penulis: antara
Editor: Jay Akbar