tirto.id - Indonesia mengembangkan diplomasi ekonomi untuk menggarap pasar-pasar non-tradisional di Afrika, Timur Tengah dan Asia. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Sedangkan dalam diplomasi ekonomi, mesin diplomasi kita juga terus bergerak menggarap pasar-pasar non-tradisional di Afrika, Timur Tengah dan Asia," kata Presiden Jokowi ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-72 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Daerah RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, Rabu, (16/8/2017).
Presiden Jokowi menyebutkan selama setahun ini, PT Industri Kerera Api Persero (Inka) berhasil mengekspor 150 gerbong kereta api ke Bangladesh, PT Dirgantara Indonesia mengekspor pesawat CN 235 ke Senegal dan Thailand.
Sementara itu, Ketua DPD RI Oesman Sapta saat menyampaikan pidato pada Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017) juga mengimbau Pemerintah untuk segera menata ulang tata kelola dan sistem perizinan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan pasar modern guna mengatasi kompetisi yang semakin berat.
"Kompetisi antara UMKM dan pasar tradisional di satu pihak dengan pelaku usaha pasar modern di lain pihak, sudah semakin berat," ujar Oesman Sapta. Menurut Oesman Sapta, dirinya mendengarkan keluhan dari pelaku UMKM dari berbagai daerah di Indonesia menghadapi pelaku pasar modern yang semakin marak membuka usahanya hingga ke tingkat desa.
"Kondisi ini membuat, keberadaan UMKM dan pedagang pasar tradisional semakin berat," katanya.
Oesman Sapta meminta, Pemerintah memberlakukan pembatasan beroperasinya ritel modern hanya sampai di ibukota provinsi, tidak sampai ke kecamatan.
Perlindungan, ketahanan, kemandirian
Dalam Sidang Bersama yang dipimpin Ketua DPD RI Oesman Sapta, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri juga menjadi komitmen bersama.
Selain melakukan langkah-langkah perlindungan dan pendampingan pada pekerja migran, Pemerintah Indonesia juga telah berhasil membebaskan sebagian besar WNI yang diculik kelompok teroris di Mindanao dan mengevakuasi WNI yang terjebak dalam konflik ISIS Marawi.
Kepala Negara juga menyebutkan di tengah gelombang globalisasi yang berubah cepat dan ekstrim, kemandirian bangsa Indonesia adalah pilar yang sangat penting guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menegakkan keadilan sosial.
Pemerintah terus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi bahan pangan strategis, utamanya padi, jagung, daging sapi, cabai dan bawang merah.
Pemerintah juga terus memperkuat kemandirian bangsa melalui inovasi teknologi dan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan serta mendorong kenaikan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya demokrasi serta stabilitas politik dan keamanan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
"Melalui demokrasi, kita menjaga kedaulatan rakyat dan kerukunan dalam keragaman," kata Presiden Jokowi.
Penulis: Yandri Daniel Damaledo
Editor: Yandri Daniel Damaledo
