tirto.id - Jika Anda datang ke Yunnan di Cina, teruslah menelusuri arah timur menuju kaki gunung Himalaya hingga tiba di pinggiran Danau Lugu yang berbatasan langsung dengan Tibet. Di sana Anda akan menemukan sebuah dunia “lain” yang begitu progresif sekaligus tak masuk akal dalam konteks masyarakat patriarkal.
Dunia “lain” itu dihuni oleh suatu komunitas suku kuno yang berasal dari keturunan umat Buddha Tibet. Namanya: suku Mosuo.
Seperti apa dunia “lain” yang dimaksud? Bayangkan sebuah masyarakat tanpa ayah, tanpa pernikahan (tentunya juga perceraian), bahkan tidak ada konsep keluarga inti--baik keluarga dalam definisi hetero, trans, atau homo-normatif sekalipun. Keluarga dalam komunitas Mosuo terdiri dari ibu, anak, nenek.
Sementara laki-laki akan ditugasi mengasuh anak, menyiapkan upacara kematian, berperang ketika dibutuhkan, atau memancing. Mereka tak memiliki pekerjaan dan cenderung hanya hidup untuk rutinitas malam hari alias bercinta. Dan sebab di Mosuo tak mengenal adat pernikahan, maka adalah hal wajar jika seorang anak tidak tahu siapa ayahnya.
“Pernikahan” dalam masyarakat Mosuo sejatinya hadir dalam konsep yang mereka sebut “axia” atau “walking marriage” atau “perkawinan berjalan”, yang secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai hubungan seksual dalam batasan konsensual. Seorang laki-laki akan menyelinap masuk ke kamar perempuan, bercinta, lalu pulang sebelum matahari terbit. Dan perempuan pun tak akan pernah diberikan stigma buruk dalam sistem perkawinan berjalan tersebut.
Mosuo memang adalah sebuah kawasan matriarkat terakhir di dunia. The Guardian menyebutnya: The Kingdom of Women: The Society Where a Man is Never The Boss.
Perempuan diperlakukan sebagai makhluk superior di sana: berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, bekerja domestik (seperti membersihkan rumah dan menyiapkan makanan) dan non-domestik (seperti mencari nafkah: berkebun, beternak, atau berdagang).
Sedangkan untuk kepala keluarga, peran ini diisi oleh sosok yang disebut Ah Mi. Dia adalah perempuan paling tua di rumah, biasanya seorang nenek, yang berkuasa atas rumah dan menentukan segala keputusan di dalamnya. Ah Mi mengatur keuangan seluruh anggota, termasuk memilih pewaris harta serta rumahnya.
Memang sulit untuk membayangkan bagaimana sistem matriarkat anakronistis (tergantung dari sudut pandang mana Anda memandangnya) di Mosuo dapat bertahan. Sejumlah antropolog bahkan tak yakin ada masyarakat yang tercatat sejarah mengadopsi sistem matriarkat. Salah satunya Chyntia Eller dalam Mitos Matriarkat Prasejarah. J.M. Adovasio, Olga Soffer, dan Jake Page juga punya opini serupa dalam Jenis Kelamin Tak Kelihatan: Mengungkap Peran Nyata Perempuan dalam Prasejarah.
Peggy Reeves Sanday dari Universitas Cornell juga sepaham, dan menceritakan bahwa matriarkat yang dimaksud sering disalahidentifikasikan dengan matrilineal—kata sifat yang menggambarkan hubungan keturunan melalui garis kerabat wanita.
Dalam bukunya, Women at the Center, Sanday mencontohkan Minangkabau sebagai salah satu suku di dunia yang masih memelihara matrilineal dalam sistem sosialnya, tapi sama sekali tidak memelihara sistem matriarkat. Alasannya, suku yang mayoritas hidup di Sumatera Barat ini juga identik dengan Islam yang memakai sistem patriarkat.
Namun, nyatanya, mereka ada, bertahan, dan berlipat ganda.
Dari Iroquois, Akan, Bribri, hingga Garo
Jauh sebelum orang Inggris menyerbu Amerika Utara, beranak pinak, dan lantas menjadi kolonialis keji, tempat itu dihuni oleh masyarakat Indian yang terdiri dari berbagai macam suku. Salah satunya adalah Iroquois, yang juga terbagi menjadi enam kelompok: Seneca, Cayuga, Onondaga, Oneida, Mohawk, dan Tuscarora. Keenam kelompok ini dikenal dengan sebutan Six Nations.
Apa yang menyebabkan suku Iroquois spesial? Sebagaimana ditulis oleh Sally Roesch Wagner, Direktur Eksekutif dari Matilda Joslyn Gage Foundation, dalam esainya di Peace Council, Iroquois adalah suku yang kelak mengilhami gerakan feminis abad 19 di AS.
Perempuan di suku Iroquois berhak memiliki semua harta, termasuk ternak dan tanah dari keluarga mereka. Bahkan jika diperlukan, ada peraturan yang memberi hak kepada perempuan untuk membuang (dalam maknanya yang harfiah) suami mereka tanpa pembagian harta sepeser pun, lalu mengambil alih hak asuh anak mereka. Para tetua perempuan juga punya hak veto buat menentukan siapa ketua suku.
Salah satu referensi awal mengenai kondisi sosial para perempuan dalam suku Iroquois mula-mula diungkapkan oleh Lucretia Mott, aktivis kemanusiaan dan pembela hak asasi perempuan dari AS pada awal 1800-an.
Ketika itu ia bersama suaminya mengunjungi Seneca pada musim panas 1848 dan bertemu dengan suku Iroquois. Setelah berbincang cukup intens dengan beberapa tokoh di sana, betapa terkejut Mott saat mengetahui bagaimana perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan mereka: keluarga, spiritual, pemerintahan, ekonomi.
Ketika kaum Quaker--kelompok Kristen yang didirikan oleh George Fox di Inggris pada 1647 dan muncul pertama kali di Amerika pada 1655--mendatangi suku Iroquois, lalu “menawarkan” bentuk konstitusional baru terkait sistem masyarakat, mereka menolak karena menilai laki-laki terlalu dominan dalam sistem tersebut.
Bagi suku Iroquois, sebuah konstitusi atau suatu sistem hanya sah jika telah mendapatkan persetujuan dari tiga perempat para figur yang mereka sebut "ibu-ibu bangsa".
Matilda Joslyn Gage, aktivis perempuan lain yang seangkatan Wagner, pernah menggambarkan bagaimana struktur sosial suku Iroquois secara lebih rinci. “Pembagian kekuasaan antara jenis kelamin di republik Indian ini hampir sama. Meskipun kepala utama dari konfederasi adalah seorang laki-laki, mereka selalu dari garis keturunan perempuan, dan saudara perempuan dari kepala utama tersebut memiliki hak untuk menjadi penggantinya,” tulisnya, dikutip dari esai Jessica Nordell, seorang penulis, di Washington Post, pada 2016.
Tak hanya itu, Gage mengungkapkan bentuk pemerintahan AS sejatinya telah mengadopsi struktur sosial dari Six Nations, dan dengan demikian: “Dunia modern berutang budi atas konsepsi pertama tentang hak-hak yang melekat, persamaan kondisi alam, dan pembentukan pemerintahan yang beradab berdasarkan masyarakat Iroquois.”
Harus diakui, tak banyak wilayah tempat masyarakatnya menjalankan sistem seperti di Mosuo atau Iroquois. Dari sedikit itu, masih ada suku Akan, suku mayoritas di Ghana.
Perempuan di suku Akan menentukan seluruh identitas, hak waris, kekayaan, dan politik, hingga bentuk organisasi sosial. Kendati pemimpin suku tetap laki-laki, mereka dipilih berdasarkan garis keturunan keluarga perempuan. Laki-laki dalam suku Akan juga diwajibkan menyokong kebutuhan keluarga besar istri.
Di Kosta Rika, ada suku pribumi pedalaman dengan jumlah populasi 13.000 jiwa yang mendiami wilayah Talamanca, provinsi Limon: suku Bribri. Terdapat beberapa klan di suku Bribri dan setiap klan terdiri dari keluarga besar, yang ditentukan dari garis keturunan perempuan. Selain mendapatkan hak waris tanah dan segala kewenangan lain, perempuan Bribri berhak untuk menyiapkan daun kakao dalam upacara-upacara suci suku ini.
Di Meghalaya, India, ada suku Garo yang memiliki sistem kultural cukup unik. Kendati perempuan (termuda) menjadi pihak utama yang mendapatkan warisan harta dan posisi politik dari ibunya, mereka harus bersedia dijodohkan dengan siapa pun. Proses perjodohan ini yang absurd: calon pengantin pria "diwajibkan" kabur terlebih dahulu dari lamaran agar keluarga besar perempuan memburunya.
Proses perburuan ini dilakukan berulang-ulang hingga calon pengantin perempuan menyerah atau calon pengantin pria akhirnya setuju dilamar. Setelah resmi menikah, suami akan tinggal di rumah istri dan jika mereka cekcok atau mengalami masalah pelik yang menyebabkan ketidakharmonisan lagi, keduanya berhak berpisah begitu saja tanpa melibatkan keluarga masing-masing.
Menyenangkan, bukan?
Editor: Nuran Wibisono
