Menuju konten utama

Dewan Pers: Tugas Jurnalis Tercemar Maraknya Berita Hoax

Tugas utama jurnalis dalam menyampaikan kebenaran telah dinodai dengan maraknya berita hoax. Karenanya media arus utama diimbau berperan aktif melaporkan berita yang sudah terverifikasi.

Dewan Pers: Tugas Jurnalis Tercemar Maraknya Berita Hoax
Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) membentangkan poster yang berisi penolakan penyebaran berita bohong (hoax) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (22/1). Aksi tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar berhati-hati dan menyaring informasi yang tidak benar atau hoax. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma.

tirto.id - Dewan Pers menilai, berita hoax telah mencemari tugas jurnalis untuk menyampaikan kebenaran pada khalayak. Untuk itu, pada Hari Pers Nasional (HPN) 2017, Kamis (9/2/2017), wartawan menyatakan komitmennya melawan berita palsu atau bohong alias "hoax" yang marak bermunculan dua setengah tahun terakhir ini.

"Tugas utama jurnalis adalah menyampaikan kebenaran. Kebenaran ini dicemari oleh berita 'hoax'. Wartawan melawan ini," jelas Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo pada puncak peringatan HPN 2017 yang dihadiri oleh Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana, di Ambon.

Berita "hoax" ini menurut Stanley tidak hanya menyebarkan kebohongan tetapi juga menebar kebencian, fitnah, dan ketidakpercayaan, termasuk kepada lembaga publik.

"Hoax", seperti diketahui, dibuat dalam situs-situs yang seolah-olah situs berita lalu disebarluaskan ke berbagai media sosial.

Media sosial, katanya, tidak lagi hanya sebagai media untuk menyampaikan status, pertemanan, berbagi untuk silaturahmi, dan membagikan memori tetapi telah berubah menjadi penyebarluasan berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya.

"Ada banyak orang menjadi korban dari media dunia maya ini," katanya pada acara yang juga dihadiri Ketua MPR Zilkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD M. Saleh, para menteri, termasuk Panglima TNI, Kapolri, para duta besar, Gubernur Maluku Said Assagaff dan jajarannya, serta ribuan insan pers dari seluruh Indonesia itu.

Dikutip dari Antara, Stanley pun menegaskan masyarakat pers tak akan membiarkan "hoax" terjadi. Oleh karena itu, media arus utama harus berperan aktif menyampaikan kebenaran dengan melaporkan pemberitaan oleh wartawan yang mempunyai kompetensi dan memegang teguh etik profesi.

Fungsi pers sebagai "watchdog" harus berlandaskan pada kebenaran dan etika profesi. Dalam rangka itulah, katanya, Dewan Pers mendorong proses verifikasi yang pelaksanaannya dibantu oleh serikat perusahaan pers secara berkelanjutan.

Pada tahap awal, Dewan Pers telah memverifikasi 77 perusahaan pers, terutama yang telah menandatangani Piagam Palembang pada HPN 9 Februari 2010.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengapresiasi upaya Dewan Pers untuk melakukan verifikasi terhadap media cetak dan media elektronik.

Dengan verifikasi itu, kata Kepala Negara, dapat diketahui media mana yang bisa dijadikan rujukan.

Puncak HPN 2017 yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia itu, juga memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh pers, seperti Karni Ilyas (TVOne), Wahyu Muryadi (Tempo), Andi F Noya, serta sejumlah BUMN, seperti Pertamina, Gatruda, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan pihak swasta Artagraha Peduli. Penghargaan diserahkan oleh Ketua Umum PWI Pusat Margiono.

Puncak HPN juga dimeriahkan beberapa lagu khas daerah Maluku dan pembacaan sajak tentang Maluku.

Presiden beserta Ibu Negara dan rombongan pejabat negara menyempatkan diri mencicipi makanan khas Maluku, seperti papeda, di lokasi acara puncak HPN di Lapangan Tantui dekat pantai.

Baca juga artikel terkait BERITA HOAX atau tulisan lainnya dari Yuliana Ratnasari

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Yuliana Ratnasari
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari