tirto.id - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris mengaku belum melihat adanya urgensi yang mendesak pergantian Ketua Umum. Menurut Fahmi, percepatan musyawarah nasional Golkar belum diperlukan.
"Sejauh yang saya ketahui, percepatan Munas manakala ada sesuatu hal yang mendesak diselenggarakan Munas," kata Fahmi kepada Tirto, Senin (24/6/2019).
Namun sampai sekarang, Fahmi mengatakan Golkar masih dalam posisi aman. Munas tidak bisa dilaksanakan hanya karena desakan beberapa Dewan Pimpinan Daerah karena hasil Pileg 2019 yang memburuk.
"Itu kan biasa saja," kata Fahmi. "Munas itu tetap berlangsung sebagaimana ditetapkan setahun yang lalu. Menurut saya, enggak ada alasan diselenggarakan Munas."
Sebelumnya politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai mendukung adanya percepatan Munas. Hal itu berdasarkan masukan dari DPD di berbagai daerah.
Menurut Yorrys, kekecewaan kader Partai Golkar karena suara partai berlambang pohon beringin itu jauh berkurang dibanding dengan 2014 silam.
"Perolehan ini kan menurun dan ini sudah wacana di mana-mana, kekecewaan dan evaluasi," kata Yorrys.
Sebab lain, Yorrys merasa Airlangga terlalu sibuk menjalankan tugas sebagai Menteri Perindustrian sehingga tidak fokus menggenjot suara partai. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga mempunyai dua jabatan.
Menurut Yorrys, hal ini harus diubah. "Kemarin konsolidasi agak terganggu karena ada dua jabatan. Indonesia ini terlalu besar. Dengan kesibukan percepatan program Jokowi sebagai menteri kan pengaruh juga," ucapnya lagi.
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
