tirto.id - Partai Demokrat menegaskan tidak mematok nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi calon presiden atau wakil presiden sebagai syarat membangun koalisi untuk 2024.
"Belakangan beredar berita kalau Demokrat disebut-sebut mematok AHY menjadi capres atau cawapres sebagai syarat berkoalisi. Demokrat menegaskan bahwa pernyataan itu sama sekali tidak benar," kata Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dilansir dari Antara, Kamis (7/7/2022).
Herzaky mengatakan, saat bertemu dengan ketua umum partai politik lainnya, AHY justru selalu mengedepankan pembahasan visi, misi, dan platform koalisi.
AHY juga mencari kesamaan pandangan dengan partai-partai politik lain agar mereka dapat bersama-sama memperjuangkan perubahan dan memperbaiki nasib rakyat.
Dikatakan pula bahwa AHY dan ketum parpol lainnya membahas isu-isu kebangsaan dan kerakyatan terkini, serta mencari solusi yang melalui sinergi dan kolaborasi.
Dengan demikian, menurut Herzaky, belum ada pembahasan mengenai capres dan cawapres dalam pertemuan antara AHY dengan ketua umum partai-partai politik lainnya.
Sebaliknya, lanjut dia, pembahasan tentang capres dan cawapres bisa dilakukan setelah koalisi terbentuk.
"Belum ada bahas-bahas mengenai capres dan cawapres. Yang ada sama-sama menyepakati pembahasan mengenai capres dan cawapres setelah koalisi terbentuk," jelas Herzaky.
Herzaky menambahkan, salah satu hal yang dipertimbangkan oleh Demokrat dalam mengusung capres/cawapres adalah tingkat kemungkinan keterpilihan atau kemenangan sosok calon tersebut dalam Pilpres 2024.
Ia menegaskan bahwa Demokrat akan mendalami dan mempelajari betul ketika koalisi sudah membahas capres dan cawapres. Ini yang menjadi salah satu prinsip dasar AHY dalam pembentukan koalisi.
"Koalisi dahulu, baru bahas kriteria. Setelah itu, ditentukan nama-nama bakal capres/cawapres yang penuhi kriteria," tutur Herzaky.
Bahkan, kata dia, di samping memiliki mekanisme sendiri dalam pengusungan capres/cawapres, Demokrat pun sangat menghargai kemandirian dan mekanisme internal setiap partai politik dalam menentukan capres/cawapres yang akan mereka usung.
Oleh karena itu, aspirasi dari setiap partai akan dibahas di dalam koalisi ketika sudah terbentuk untuk memperoleh kesepakatan mengenai capres dan cawapres yang diusung.
