tirto.id - Anggota Penasihat Persaudaraan Alumni 212 Eggi Sudjana dijadikan tersangka upaya perbuatan makar oleh Polda Metro Jaya.
Penetapan tersangka ini buntut dari laporan terkait orasi Eggi di kediaman Prabowo Subianto pada Rabu 17 April lalu. Dalam orasinya, Eggi menyerukan di hadapan para pendukung Prabowo-Sandi bahwa jika ada kecurangan dalam Pilpres 2019, maka people power harus dilakukan.
Narasi yang dilontarkan Eggi dianggap makar karena bersifat mengajak orang untuk menempuh jalan gerakan massa atau people power.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, aksi demonstrasi memang berhak dilakukan seluruh warga negara dan dilindungi konstitusi.
Namun, demonstrasi yang dilakukan Eggi dan kelompoknya pada Kamis (9/5/2019) di Badan Pengawas Pemilu RI tak bisa disamakan dengan people power.
"Tidak bisa disamakan dong. Itu demonstrasi biasa. Bukan people power," ujar Ujang kepada reporter Tirto, Sabtu (11/5/2019).
Menurut Ujang, people power terjadi jika demonstrasi diikuti oleh banyak kekuatan rakyat, terutama dengan tujuan menumbangkan kekuasaan yang dianggap tak berpihak kepada rakyat.
Ujang mengatakan, people power biasanya terjadi di negara dengan pemimpin yang otoriter, sementara di negara demokrasi sulit untuk melakukan people power.
"Kalau hanya ratusan orang ya bukan people power. Karena tidak memiliki dampak apa-apa," jelas Ujang.
Sebelumnya, saat menggelar aksi di Bawaslu, Eggi mengklaim aksinya bisa dikategorikan sebagai people power.
Meskipun, bila dilihat dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang menghubungkan Bawaslu dengan pusat perbelanjaan Sarinah, massa yang hadir tak sampai memenuhi empat lajur yang ada di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
""Ini bukti nyata people power walaupun belum banyak [tapi] inilah bentuk people power yang sesungguhnya, bukan people power untuk makar, Takbir," ujar Eggi di depan Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019).
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dhita Koesno
