tirto.id - Pertengahan 1995, Kiki Syahnakri (Akabri 1971) dan Prabowo Subianto (Akabri 1974) sama-sama berpangkat kolonel. Kiki sudah menjadi Komandan Korem 164/Wiradharma yang membawahi Timor Timur dan bermarkas di Dili. Waktu itu Timor Timur masih berstatus provinsi ke-27 Republik Indonesia.
Sementara itu Prabowo—yang merupakan menantu daripada Soeharto—menjadi Wakil Komandan Kopassus. Di Timor Timur, Prabowo hendak melancarkan Operasi Melati. Operasi khusus lazim dilakukan Kopassus di Timor Timur waktu itu. Selain itu, operasi formal pun banyak diadakan.
Operasi Melati yang dilancarkan Prabowo rupanya hendak membuat massa tandingan. Alasannya tidak lain demi membendung gejolak aksi demonstrasi yang terjadi Timor Timur setelah Soeharto menolak otonomi khusus. Harapannya, dengan adanya massa tandingan, maka Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak perlu pusing-pusing menghadapi demonstran yang berseberangan dengan Soeharto.
Massa tandingan tak bisa diterima oleh Kiki selaku komandan Korem, karena akan sangat merepotkan Korem dan pihak lainnya. “Massa tandingan tidak mungkin saya setujui karena sama sekali tidak arif, pertimbangannya dangkal, dan ceroboh. Perkiraan saya, jika konsep massa tandingan dilaksanakan, pasti akan menimbulkan konflik horizontal yang memakan banyak korban,” aku Kiki dalam Timor-Timur: The Untold Story (2013: 194-195).
Menurut Kiki, massa tandingan itu akan membuat masalah-masalah di masa depan sulit diatasi Indonesia. Bahkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi pun jadi tidak menguntungkan. Bagi Kiki, pendekatan ke seluruh masyarakat—bahkan kepada yang berseberangan sekalipun—jauh lebih penting.
Di hadapan Panglima Kodam Udayana Mayor Jenderal Adang Ruchiatna dan perwira menengah lain—di antaranya Kolonel Zulfahmi (Asisten Intel Kodam Udayana) dan Kolonel Prabowo sendiri—Kiki mengajukan ketidaksetujuannya. Tak lupa Kiki berargumen, membuat massa tandingan bisa melahirkan perang saudara baru.
“Enggak bisa, Bang! Tidak ada jalan lain. Nanti ada tuduhan pelanggaran HAM lagi, pelanggaran HAM lagi, kalau tidak segera kita bereskan,” sanggah Prabowo kepada Kiki yang lebih senior darinya.
“Wo, lalu siapa yang bertanggungjawab jika ada korban dalam benturan antara demonstran dengan massa tandingan itu? Tetap saya yang bertanggung-jawab, bukan kamu,” kata Kiki yang mulai panas.
Bagaimana pun Prabowo belum tentu berada di Timor Timur jika bentrokan memakan korban, karena Prabowo tentu akan lebih banyak di Jakarta.
“Kan implementasinya bisa diatur! Bisa dikendalikan! Korem harus bisa mengendalikan! Abang selama ini telah gagal... Saya justru mau membantu abang,” kata Prabowo dalam suara tinggi sambil memvonis kinerja Kiki.
“Apa? Saya gagal? Wo, mana mungkin dikendalikan kalau sudah jatuh korban, pasti perkelahian akan meluas bahkan akan menjalar ke daerah lain!” balas Kiki yang kecewa dan marah.
Beberapa menit Kiki dan Prabowo beradu argumentasi, bahkan dengan nada tinggi. Panglima Kodam pun tidak bisa berbuat apa-apa.
Kiki tentu harus makan hati. Kiki, seperti perwira-perwira lainnya, tahu betul siapa Prabowo. “Saya mengetahui persis karakter Prabowo yang berkemauan keras, mudah emosional, dan sukar diubah keinginannya,” aku Kiki (hlm. 196).
Namun, Kiki memilih tidak mengalah dan tidak menuruti kehendak menantu daripada Soeharto itu.
Beberapa waktu berlalu, Ketua Bapennas Ginandjar Kartasasmita dan Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief berkunjung ke Dili. Mereka didampingi gubernur dan wakil gubernur. Prabowo juga ikut serta dalam rombongan. Sepengakuan Kiki, di sela-sela makan siang, perselisihannya dengan Prabowo kambuh lagi. “Pemicunya, adalah kesalah-pahaman Prabowo mengenai rencana penerbitan buletin sebagai program Operasi Melati dan rencana penerbitan surat kabar harian yang telah lama diupayakan oleh KOREM bersama Pemda Timor-Timur,” tutur Kiki (hlm. 199).
Waktu Prabowo mengusung Operasi Melati, proses yang dilakukan Korem—sejak zaman Komandan Korem masih dijabat Jonhny Lumintang—untuk bikin surat kabar telah sampai tahap pengajuan izin penerbitan di Departemen Penerangan. Prabowo tak suka informasi itu.
“Ini apalagi? KOREM selalu ingin menggagalkan apa yang kami lakukan!” ujar Prabowo dengan ketus di hadapan para tamu yang merasakan kemarahan dan kekesalan Prabowo. Kiki yang berdiri tidak jauh dari situ mendengar dan menghampiri Prabowo.
“Ada apa lagi, Wo? Memang KOREM mau menggagalkan apa lagi?” tanya Kiki juga dengan nada kesal.
Prabowo menjawab, “KOREM mau bikin surat kabar baru, itu untuk apa?”
“Lho, itu rencana sejak lama, jauh sebelum kamu dengan Operasi Melati itu! Silahkan tanya langsung ke Pak Abilio dan Pak Haribowo!” jelas Kiki. Dua nama terakhir yang disebut Kiki adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Timor Timur.
Setelah adu mulut yang disaksikan para pejabat itu Prabowo langsung pergi. Seperti waktu adu mulut di hadapan Panglima Udayana.
Tiba-tiba Asisten Teritorial TNI Mayor Jenderal Tamlicha Ali mengajak Kiki menjauh dari orang-orang yang ada. Meski Tamlicha belum tahu apa latar belakang perselisihan Kiki dan Prabowo itu. Sebuah pesan bijak (demi keselamatan di zaman Orde Baru) pun keluar dari sang jenderal kepada Kiki.
“Kamu hati-hatilah sama dia. Kamu, kan, tahu dia siapa dan akan jadi apa ke depan,” kata Tamlicha.
Kiki berusaha tenang dan membalas, “Ya, Pak. Saya tahu dia siapa dan akan jadi apa, tapi enggak bisa dong dia bertindak seperti itu. Ini masalah prinsip. Lagipula, masalah tadi cuma salah pengertian. Mestinya dia bertanya atau berbicara secara baik-baik dengan saya dulu sebelum cas cus di depan umum.”
Dua minggu kemudian, Kiki bukan lagi Komandan Korem di Dili. Karier Kiki tak begitu baik setelah Prabowo naik daun jadi Komandan Kopassus dan Panglima Kostrad. Tapi setelah Soeharto lengser dan Prabowo mengalami nasib suram, Kiki jadi Panglima Penguasa Darurat Militer Timor Timur, Panglima Kodam Udayana, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad).
"Kayaknya Dia sedang Stres Berat"
Selain Kiki, beberapa jenderal lain pun punya cerita miring tentang temperamen Prabowo. Tak terkecuali Letnan Jenderal Sintong Panjaitan, bekas atasannya. Di tahun 1983, seperti ditulis Hendro Subroto dalam biografi Sintong Panjaitan, Sintong Panjaitan: Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando (2009), Luhut Binsar Panjaitan, yang jadi senior dan atasan Prabowo, dibuat repot oleh putra Sumitro Djojohadikusumo itu (hlm. 450-455).
Kala itu Prabowo berusaha menggerakkan pasukan tanpa izin dan perintah atasannya dengan dalih hendak menggagalkan kudeta yang katanya akan dilancarkan Jenderal Benny Moerdani.
Luhut pun mengadu ke Letnan Kolonel Sintong Panjaitan, lalu ke Wakil Komandan Kopassandha Kolonel Jasmin. Luhut dan Prabowo lalu dipanggil Jasmin. Tak lupa, kepada Jasmin, Prabowo melapor bahwa Benny Moerdani hendak kudeta. Jasmin tidak percaya, tapi Prabowo marah-marah.
Keduanya lalu disuruh keluar. Belum jauh pergi, Luhut dipanggil Jasmin. “Hut, untung kamu ada di sini. Ada apa dengan Prabowo? Coba kamu amati. Kayaknya dia sedang stres berat,” tukas Jasmin sambil menyuruh Luhut menjaga pasukannya.
Waktu Sintong dan Jasmin ke Kariango, Makassar, Jasmin bilang, "Prabowo sudah lain sekarang, karena ia dekat dengan Soeharto." Tak lupa Jasmin cerita bahwa rumahnya diintai Prabowo, bahkan pagarnya dilompati. Begitu yang ditulis Hendro Subroto (hlm. 457).
Lebih lanjut Jasmin bilang, “Saya sudah menderita sejak perjuangan kemerdekaan 1945 tetapi Prabowo menuduh saya kurang setia kepada negara dan bangsa sambil menuding-nuding telunjuk jarinya ke arah wajah saya.”
Jasmin menyebut Luhut yang menurunkan jari Prabowo itu. Hendro menyebut bahwa Sintong kecewa dengan perilaku Prabowo yang terkesan menghina Angkatan 45.
Marah-Marah pada Habibie
Sintong, seperti ditulis Hendro Subroto, juga punya cerita ngeri soal Prabowo ketika B.J. Habibie baru jadi presiden. Waktu itu Prabowo bertanya dan tampak tidak terima kepada Habibie yang mencopotnya dari jabatan Panglima Kostrad.
Habibie pun didatangi Prabowo. Sintong yang jadi pembantu Habibie berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan. Demi keamanan, Sintong memastikan Prabowo tak bawa senjata untuk bertemu presiden.
Sepengakuan Habibie dalam Detik-detik Yang Menentukan (2006), waktu bertemu Habibie, Prabowo bilang, “ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto, Anda telah memecat saya sebagai Pangkostrad” (hlm. 101).
Habibie pun bilang Prabowo hanya berganti jabatan. Sementara Prabowo berkeras pada jabatan sebelumnya. Namun keputusan presiden tak bisa diganggu gugat. Prabowo pun seperti pulang dengan tangan hampa.
Sulit menemukan sosok perwira yang mempertanyakan pemutasian jabatannya. Seorang perwira seharusnya mengikuti perintah atasannya, apalagi presiden yang merupakan panglima tertinggi tentara.
Editor: Ivan Aulia Ahsan
