tirto.id - Salah satu formasi dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis 2023 yakni Analis Kebijakan, seperti dalam formasi PPPK 2023 Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral).
Adapun dalam tes kompetensi PPPK Tenaga Teknis 2023, pelamar formasi Ahli Pertama-Analis Kebijakan harus mengerjakan sejumlah soal yang sesuai dengan bidang pendidikannya disebut Kompetensi Teknis.
Seleksi tes kompetensi PPPK 2023 akan dilakukan pada tanggal 10 November hingga 4 Desember 2023 mendatang. Sedangkan tahap selanjutnya yakni Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dijadwalkan mulai tanggal 15 November-6 Desember 2023.
Sementara itu, berikut adalah beberapa contoh soal PPPK 2023 Analis Kebijakan dan kunci jawabannya.
Contoh Soal PPPK Ahli Pertama Analis Kebijakan dan Kunci Jawaban
1. Perhatikan pernyataan berikut ini:
(1) Apa masalah kebijakan
(2) Perumusan masalah
(3) Apa hasil-hasil yang diharapkan kebijakan di masa depan
(4) Memecahkan masalah dalam perumusan
(5) Apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan kebijakan
(6) Apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan
(7) Bagaimana kinerja suatu kebijakan
Yang termasuk informasi dalam proses perumusan kebijakan adalah...
a. (1), (2), (4), (5), (7)
b. (1), (2), (3), (4), (6)
c. (2), (3), (4), (6), (7)
d. (3), (4), (5), (6), (7)
e. (1), (3), (5), (6), (7)
Pembahasan: e
2. Kebijakan yang dibuat untuk mengatur perilaku orang atau masyarakat disebut juga dengan jenis kebijakan...
a. Substantif
b. Distributif
c. Regulatif
d. Redistributif
e. Material
Pembahasan: c
3. Dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen dalam suatu kebijakan diperlukan pendekatan analisis kebijakan, yakni...
a. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan preskriptif.
b. Pendekatan empiris, pendekatan deksriptif, dan pendekatan preskriptif.
c. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan prosfektif.
d. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan normatif.
e. Pendekatan valuatif, pendekatan normatif, dan pendekatan retrospektif.
Pembahasan: d
4. Pendekatan yang bersifat deskriptif yang ditekankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik adalah pengertian dari pendekatan...
a. Pendekatan empiris
b. Pendekatan deskriptif
c. Pendekatan normatif
d. Pendekatan valuatif
e. Pendekatan preskriptif
Pembahasan: a
5. Kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik seperti kebijakan fasilitas umum termasuk dalam jenis kebijakan...
a. Kebijakan barang privat
b. Kebijakan material
c. Kebijakan barang publik
d. Kebijakan substantif
e. Kebijakan prosedural
Pembahasan: c
6. Peningkatan nilai investasi dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil termasuk dalam kategori kebijakan...
a. Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output)
b. Kebijakan sebagai teori atau model
c. Kebijakan sebagai sebuah proses
d. Kebijakan sebagai sebagai sebuah hasil (outcome)
e. Kebijakan sebagai sebuah program
Pembahasan: d
7. Yang termasuk dalam 3 elemen terpenting dalam hubungan kebijakan publik adalah...
a. Pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik
b. Karakteristik sosial ekonomi, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik
c. Pemerintah, sistem politik, dan sumberdaya yang mendukung
d. Agenda kebijakan, kemampuan analitis, dan implementasi kebijakan
e. Proses kajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi
Pembahasan: a
8. Perhatikan pernyataan berikut ini:
(1) Tujuan yang akan dicapai
(2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan
(3) Sumber Daya yang mendukung kebijakan
(4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
(5) lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya
(6) Adanya pengaruh dari kelompok luar
(7) Adanya pilihan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi rakyat
Berdasarkan urutan di atas, yang manakah termasuk dalam aspek kerangka kerja kebijakan...
a. (1), (2), (3), (4), (5)
b. (2), (4), (5), (7), (1)
c. (1), (2), (4), (6), (7)
d. (3), (4), (5), (6), (7)
e. (1), (2), (4), (5), (7)
Pembahasan: a
9. Keberhasilan analisis dalam pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses menurut Dunn yakni...
a. Proses perumusan masalah, proses formulasi, dan proses monitoring
b. Proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi
c. Proses forecasting, proses monitoring, dan proses komunikasi
d. Proses adopsi, proses implementasi, dan proses evaluasi
e. Proses metodologi, proses pengkajian, dan proses evaluasi
Pembahasan: b
10. Proses kebijakan merupakan proses serangkaian aktivitas intelektual dalam proses kegiatan, yang merupakan serangkaian kegiatan dalam proses kebijakan publik menurut Dunn yakni...
a. Perumusan masalah, formulasi kebijakan, forecasting kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring kebijakan.
b. Penyusunan agenda, forecasting kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan implementasi kebijakan.
c. Perumusan masalah, peramalan kebijakan, adopsi kebijakan, forecasting kebijakan, dan penilaian kebijakan.
d. Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.
e. Penyusunan agenda, forecasting kebijakan, adopsi kebijakan, monitoring kebijakan, dan implementasi kebijakan
Pembahasan: d
11. Setiap ASN wajib memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang ditetapkan untuk jabatannya. Misalnya, SKJ untuk Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pemula yaitu level 1. Berikut merupakan pernyataan deskripsi level 1...
a. Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi
b. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari hari, pada tataran individu/pribadi
c. Berkata sesuai dengan fakta
d. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan
Pembahasan: a
12. Tindakan seorang pegawai yang menginformasikan data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan. Pernyataan tersebut merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan...
a. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi
b. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi
c. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
d. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta
Pembahasan: b
13. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan indikator perilaku level 1 ialah...
a. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta
b. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi
c. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
d. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi
Pembahasan: c
14. Berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan di kantor dengan patut dan tidak melanggar norma agama dan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat. Pernyataan tersebut adalah contoh perilaku yang selaras dengan...
a. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari hari pada tataran individu/pribadi
b. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta
c. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi
d. Semua jawaban salah
Pembahasan: a
15. Merina adalah seorang pegawai di salah satu kantor pelayanan. Di kantornya Merina dikenal sebagai pribadi yang selalu berkata jujur, apa adanya. Perilaku Merina merupakan contoh perilaku...
a. Berkata sesuai dengan fakta
b. Melaksanakan peraturan dan kode etik organisasi
c. Perilaku baik dalam lingkungan kerja sehari hari pada tataran individu/pribadi
d. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta
Pembahasan: d
Penulis: Tifa Fauziah
Editor: Alexander Haryanto
