tirto.id - Kumpulan contoh soal PPPK Analis Kebijakan yang dihimpun dalam artikel ini dapat menjadi bahan latihan dan belajar pelamar formasi Analis Kebijakan untuk menghadapi ujian tes kompetensi. Lain itu, link download soal PPPK Analis Kebijakan PDF juga tersedia.
Mengerjakan latihan soal soal PPPK Analis Kebijakan Ahli Pertama adalah salah satu persiapan yang bisa ditempuh menjelang seleksi kompetensi PPK. Pelamar formasi tersebut diharapkan memiliki gambaran tentang soal yang bakal dikerjakan melalui latihan soal P3K Analis Kebijakan Ahli Pertama.
Analis Kebijakan adalah salah satu formasi yang dibuka dalam seleksi PPPK. Adapun jabatan fungsional tersebut memiliki tugas untuk melakukan analisis kebijakan publik. Mengenali kumpulan contoh soal PPPK Analis Kebijakan PDF bisa dijumpai dalam bagian selanjutnya dari artikel ini.
Kumpulan Contoh Soal PPPK Analis Kebijakan dan Kunci Jawabannya
Salah satu materi dari ujian kompetensi bagi peserta seleksi PPPK Analis Kebijakan Ahli Pertama adalah tes kompetensi teknis yang disesuaikan dengan bidang masing-masing. Seleksi ini berlaku untuk semua formasi yang tersedia.
Contoh soal P3K Analis Kebijakan Ahli Pertama dapat dimanfaatkan oleh calon pelamar PPPK formasi tersebut. Latihan soal PPPK Analis Kebijakan ini dilengkapi dengan jawaban agar pelamar dapat menilai hasil latihannya dengan optimal.
Berikut ini adalah contoh soal PPPK Analis Kebijakan Ahli Pertama beserta jawabannya.
1. Perhatikan pernyataan berikut ini:
- (1) Apa masalah kebijakan
- (2) Perumusan masalah
- (3) Apa hasil-hasil yang diharapkan kebijakan di masa depan
- (4) Memecahkan masalah dalam perumusan
- (5) Apa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk menghasilkan kebijakan
- (6) Apa hasil kebijakan yang didapat setelah diimplementasikan
- (7) Bagaimana kinerja suatu kebijakan
Yang termasuk informasi dalam proses perumusan kebijakan adalah...
- A. (1), (2), (4), (5), (7)
- B. (1), (2), (3), (4), (6)
- C. (2), (3), (4), (6), (7)
- D. (3), (4), (5), (6), (7)
- E. (1), (3), (5), (6), (7)
Jawaban: E.
2. Jabatan Analis Kebijakan mencakup tugas, tanggung jawab, serta wewenang untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan di tingkat instansi pusat maupun daerah. Ketentuan ini tercantum dalam Permenpan RB nomor berapa?
- A. Nomor 42 Tahun 2018
- B. Nomor 45 Tahun 2018
- C. Nomor 43 Tahun 2018
- D. Nomor 45 Tahun 2013
- E. Nomor 45 Tahun 2008
Jawaban: D.
3. Kebijakan yang dibuat untuk mengatur perilaku orang atau masyarakat disebut juga dengan jenis kebijakan...
- A. Substantif
- B. Distributif
- C. Regulatif
- D. Redistributif
- E. Material
Jawaban: C.
4. Kajian dan analisis kebijakan mencakup kegiatan menelaah serta menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip apa?
- A. Integritas, independen, rasional, dan profesional
- B. Profesional, integritas, efisien, dan efektivitas
- C. Profesional, rasional, akuntabel, dan integritas
- D. Profesional, independen, integritas, efisien, dan efektivitas
- E. Semua benar
Jawaban: B.
5. Dalam menghasilkan informasi dan argumen-argumen dalam suatu kebijakan diperlukan pendekatan analisis kebijakan, yakni...
- A. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan preskriptif.
- B. Pendekatan empiris, pendekatan deskriptif, dan pendekatan preskriptif.
- C. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan prospektif.
- D. Pendekatan empiris, pendekatan valuatif, dan pendekatan normatif.
- E. Pendekatan valuatif, pendekatan normatif, dan pendekatan retrospektif.
Jawaban: D.
6. Menurut Permenpan RB Nomor 45 Tahun 2013, apa tugas utama dari seorang analis kebijakan?
- A. Melaksanakan formulasi dan implementasi kebijakan
- B. Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan
- C. Melaksanakan evaluasi kebijakan
- D. Membuat laporan kebijakan
- E. Sebagai agenda-setter
Jawaban: B.
7. Pendekatan yang bersifat deskriptif yang ditekankan pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik adalah pengertian dari pendekatan...
- A. Pendekatan empiris
- B. Pendekatan deskriptif
- C. Pendekatan normatif
- D. Pendekatan valuatif
- E. Pendekatan preskriptif
Jawaban: A.
8. Apa peran yang dijalankan oleh analis kebijakan dalam tahapan pembuatan kebijakan?
- A. Menentukan implementasi kebijakan
- B. Menyusun rencana pengukuran dampak kebijakan
- C. Menyusun rencana evaluasi kebijakan
- D. Memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang akan dibuat
- E. Membuat kebijakan
Jawaban: D.
9. Kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik seperti kebijakan fasilitas umum termasuk dalam jenis kebijakan...
- A. Kebijakan barang privat
- B. Kebijakan material
- C. Kebijakan barang publik
- D. Kebijakan substantif
- E. Kebijakan prosedural
Jawaban: C.
10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan yang bukan berasal dari pemerintah.
- A. Kebijakan yang dibuat oleh sektor swasta untuk sektor publik
- B. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi swasta untuk kepentingan publik
- C. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan bisnis
- D. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk sektor swasta
- E. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi nirlaba untuk kepentingan publik
Jawaban: E.
11. Peningkatan nilai investasi dan pendapatan pengusaha kecil sebagai implikasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak untuk usaha kecil termasuk dalam kategori kebijakan...
- A. Kebijakan sebagai sebuah keluaran (output)
- B. Kebijakan sebagai teori atau model
- C. Kebijakan sebagai sebuah proses
- D. Kebijakan sebagai sebagai sebuah hasil (outcome)
- E. Kebijakan sebagai sebuah program
Jawaban: D.
12. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan dikenal sebagai ...
- A. Public participation
- B. Policy analysis
- C. Policy formulation
- D. Decision making
- E. Public policy
Jawaban: C.
13. Yang termasuk dalam 3 elemen terpenting dalam hubungan kebijakan publik adalah...
- A. Pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik
- B. Karakteristik sosial ekonomi, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik
- C. Pemerintah, sistem politik, dan sumberdaya yang mendukung
- D. Agenda kebijakan, kemampuan analitis, dan implementasi kebijakan
- E. Proses kajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi
Jawaban: A.
14. Dalam analisis kebijakan, apa tujuan dari evaluasi?
- A. Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan
- B. Mengidentifikasi masalah yang ada
- C. Mengukur efektivitas kebijakan
- D. Memantau pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
- E. Mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan
Jawaban: C.
15. Perhatikan pernyataan berikut ini:
- (1) Tujuan yang akan dicapai
- (2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan
- (3) Sumber Daya yang mendukung kebijakan
- (4) Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
- (5) lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya
- (6) Adanya pengaruh dari kelompok luar
- (7) Adanya pilihan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi rakyat
Berdasarkan urutan di atas, yang manakah termasuk dalam aspek kerangka kerja kebijakan...
- A. (1), (2), (3), (4), (5)
- B. (2), (4), (5), (7), (1)
- C. (1), (2), (4), (6), (7)
- D. (3), (4), (5), (6), (7)
- E. (1), (2), (4), (5), (7)
Jawaban: A.
16. Salah satu tahap dalam analisis kebijakan adalah pemetaan pemangku kepentingan. Apa tujuan utama dari tahap ini?
- A. Menentukan solusi terbaik untuk masalah yang ada
- B. Memecahkan masalah kebijakan
- C. Mengomunikasikan kebijakan kepada publik
- D. Melibatkan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan
- E. Mengidentifikasi kepentingan individu atau kelompok yang terlibat
Jawaban: E.
17. Keberhasilan analisis dalam pembuatan kebijakan dapat dikembangkan melalui tiga proses menurut Dunn yakni...
- A. Proses perumusan masalah, proses formulasi, dan proses monitoring
- B. Proses pengkajian kebijakan, proses pembuatan kebijakan, dan proses komunikasi
- C. Proses forecasting, proses monitoring, dan proses komunikasi
- D. Proses adopsi, proses implementasi, dan proses evaluasi
- E. Proses metodologi, proses pengkajian, dan proses evaluasi
Jawaban: B.
18. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis kebijakan antar sektor.
- A. Analisis kebijakan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta
- B. Analisis kebijakan yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan
- C. Analisis kebijakan yang berfokus pada dampak lingkungan
- D. Analisis kebijakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah
- E. Analisis kebijakan yang melakukan evaluasi sejumlah kebijakan sekaligus
Jawaban: B.
19. Proses kebijakan merupakan proses serangkaian aktivitas intelektual dalam proses kegiatan, yang merupakan serangkaian kegiatan dalam proses kebijakan publik menurut Dunn yakni...
- A. Perumusan masalah, formulasi kebijakan, forecasting kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring kebijakan.
- B. Penyusunan agenda, forecasting kebijakan, rekomendasi kebijakan, monitoring kebijakan, dan implementasi kebijakan.
- C. Perumusan masalah, peramalan kebijakan, adopsi kebijakan, forecasting kebijakan, dan penilaian kebijakan.
- D. Penyusunan agenda, formulasi kebijakan, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.
- E. Penyusunan agenda, forecasting kebijakan, adopsi kebijakan, monitoring kebijakan, dan implementasi kebijakan
Jawaban: D.
20. Kebijakan publik bukan hanya berupa tindakan pemerintah, tetapi juga mencakup yang tidak dilakukan karena keduanya memerlukan pertanggungjawaban tertentu. Pendapat ini diungkapkan oleh ...
- A. William Dunn
- B. Howlett and Ramesh
- C. David Easton
- D. Thomas R. Dye
- E. Chief J. O. Udoju
Jawaban: C.
21. Setiap ASN wajib memiliki kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang ditetapkan untuk jabatannya. Misalnya, SKJ untuk Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pemula yaitu level 1. Berikut merupakan pernyataan deskripsi level 1...
- A. Mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi
- B. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari hari, pada tataran individu/pribadi
- C. Berkata sesuai dengan fakta
- D. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan
Jawaban: A.
22. Di bawah ini merupakan sasaran penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, kecuali ...
- A. Tersedianya acuan dalam pelaksanaan tugas Analis Kebijakan
- B. Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang berbasis kompetensi
- C. Tersedianya Analis Kebijakan yang akuntabel dan berintegritas
- D. Pembinaan dan pengembangan karier bagi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang efektif dan akuntabel
- E. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional di bidang kebijakan yang berkualitas
Jawaban: C.
23. Tindakan seorang pegawai yang menginformasikan data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan. Pernyataan tersebut merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan...
- A. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi
- B. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi
- C. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
- D. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta
Jawaban: B.
24. Kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas disebut ...
- A. Kompetensi dasar
- B. Kompetensi politis
- C. Kompetensi keahlian
- D. Kompetensi analisis
- E. Kompetensi inti
Jawaban: D.
25. Pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan indikator perilaku level 1 ialah...
- A. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan; berkata sesuai dengan fakta
- B. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari, pada tataran individu/pribadi
- C. Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi
- D. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi
Jawaban: C.
26. Kompetensi yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi kebijakan secara efektif adalah ...
- A. Kompetensi analisis
- C. Kompetensi inti
- B. Kompetensi politis
- E. Kompetensi keahlian
- D. Kompetensi dasar
Jawaban: B
27. Berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan di kantor dengan patut dan tidak melanggar norma agama dan nilai-nilai luhur yang dianut masyarakat. Pernyataan tersebut adalah contoh perilaku yang selaras dengan...
- A. Melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari hari pada tataran individu/pribadi
- B. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta
- C. Tidak menjanjikan/memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi
- D. Semua jawaban salah
Jawaban: A.
28. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, maka perkiraan defisit anggaran negara dapat dihitung. Hal ini merupakan contoh dari ...
- A. Konsekuensi kebijakan baru
- B. Konsekuensi kebijakan sekarang
- C. Isi kebijakan baru
- D. Perilaku stakeholder
- E. Konsekuensi kebijakan publik
Jawaban: B.
29. Merina adalah seorang pegawai di salah satu kantor pelayanan. Di kantornya Merina dikenal sebagai pribadi yang selalu berkata jujur, apa adanya. Perilaku Merina merupakan contoh perilaku...
- A. Berkata sesuai dengan fakta
- B. Melaksanakan peraturan dan kode etik organisasi
- C. Perilaku baik dalam lingkungan kerja sehari hari pada tataran individu/pribadi
- D. Bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta
Jawaban: D.
30. DPRD Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah sedang mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program agrowisata terpadu. Kebijakan tersebut sedang disusun oleh pemerintah dan DPRD setempat untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu bagi para pembuat kebijakan. Kriteria evaluasi kebijakan publik yang digunakan oleh DPRD ini adalah ...
- A. Relevansi
- B. Validitas
- C. Objektivitas
- D. Signifikansi
- E. Daya guna
Jawaban: C.
Download Soal PPPK Analis Kebijakan PDF
Contoh soal P3K Analis Kebijakan Ahli Pertama dapat diakses melalui berbagai link download di bawah ini, selain lewat contoh-contoh soal di atas. Untuk download contoh soal PPPK Analis Kebijakan Ahli Pertama, silakan klik tautan yang tersedia.
Link Download Soal PPPK Analis Kebijakan PDF (1)
Link Download Soal PPPK Analis Kebijakan PDF (2)
Penulis: Tifa Fauziah
Editor: Alexander Haryanto
Penyelaras: Ibnu Azis
