tirto.id - Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro mengimbau sejumlah perseroan agar lebih inovatif mencari pendanaan. Hal itu diperlukan untuk menjaga utang BUMN tetap aman di tengah penugasan Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.
Misalnya, kata dia, lewat ekuitas berupa penerbitan obligasi atau saham. Apalagi, beberapa perusahaan BUMN telah menjadi perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Efek.
"Tak hanya yang sifatnya konvensional tapi juga yang sifatnya kuasi ekuitas. Sehingga selain mendapatkan dana segar sekaligus dapat memperkuat struktur permodalan dan neraca BUMN," kata Aloysius di kementerian BUMN, (4/11/2018).
Beberapa BUMN, lanjut Aloysius, sebenarnya juga telah menerbitkan surat utang melalui pasar modal. Beberapa di antaranya dalam bentuk instrumen Medium Term Notes (MTN), obligasi domestik, maupun global bonds.
Beberapa alternatif pendanaan seperti Komodo Bonds, Sekuritisasi Aset, Project Bonds, Perpetual Bonds, hingga Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT). Hal itu memungkinkan perusahaan plat merah tersebut lebih mudah menjaga kondisi keuangannya.
"Ke depannya masih akan dikembangkan berbagai inovasi-inovasi pendanaan lainnya seperti KIK DINFRA dan masih banyak lainnya," imbuhnya.
Guna mengurangi risiko utang, EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) harus dipastikan dapat meng-cover utang.
EBITDA merupakan laba bersih perusahaan sebelum dikurangi bunga utang, pajak, dan penyusutan lainnya, yang kerap digunakan untuk mengukur nilai sebuah bisnis.
"Bagi kita yang penting meyakinkan- EBITDA-nya meng-cover. Itu laba lah sebelum dikurangi bunga dan penyusutan," terangnya.
Utang BUMN Belum Tentu Berkurang Pada 2019
Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada akhir kuartal III/2018 tercatat mencapai Rp5.271 triliun. Meski demikian, Aloysius mengatakan utang riil 143 perusahaan milik negara itu hanya sebesar Rp2.688 triliun.
Aloysius menyampaikan, jumlah utang pemerintah itu cukup wajar mengingat banyaknya penugasan Pemerintah yang dikerjakan BUMN di sektor infrastruktur.
Berdasarkan data yang ia paparkan, sektor properti dan konstruksi berkontribusi Rp317 triliun atau setara 16 persen dari seluruh jumlah utang BUMN.
Lalu, apakah tahun depan utang akan turun? Aloysius mengaku belum bisa memprediksi berapa jumlah utang yang akan ditanggung perusahaan-perusahaan plat merah di Indonesia.
"Itu kaitannya dengan Pemerintah, dan kira enggak tahu ke depannya itu seperti apa. Saya dengarnya infrastruktur akan turun. Tapi Cina saja butuh 20 tahun bangun. Masa kita 4 tahun," ujarnya.
Hingga saat ini, Aloysius juga tidak memiliki data jatuh tempo utang tiap perusahaan di BUMN. Namun, dia meyakinkan bahwa tiap perusahaan akan mampu melunasi utang-utangnya.
Lantaran itu lah, Aloysius meminta ke tiap perusahaan BUMN untuk membuat rencana pelunasan utang. "Bagaimana sesuatu yang jalan terus ada, utang baru ada yang sudah dilunasi," tandasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yantina Debora
