Menuju konten utama

Buwas Usul Perubahan Penyaluran BPNT agar Tak Jadi Proyekan Oknum

Bulog menyarankan agar dana BPNT tidak lagi disalurkan melalui Himbara.

Buwas Usul Perubahan Penyaluran BPNT agar Tak Jadi Proyekan Oknum
Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2019). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/aww.

tirto.id - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) mengusulkan strategi baru agar penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tak jadi proyekan oknum penyalur.

Skemanya usulannya, Kementerian Sosial tak lagi menyalurkan bantuan secara langsung melalui transfer langsung ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Anggaran BPNT dikelola langsung oleh Kementerian Keuangan kemudian penyalurannya diserahkan ke Bulog setelah mendapat data mengenai orang miskin atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kementerian Sosial.

"Kita enggak mau kelola uangnya yang kelola Menteri Keuangan jangan dikasih ke Bulog. Nanti Kemensos hanya kasih datanya saja ke Bulog, nanti Bulog yang salurkan," kata Buwas dalam konferensi pers di kantornya, Senin (23/9/2019).

Ia menjamin jika penyaluran beras diserahkan kepada Bulog, kualitas beras yang diserahkan kepada KPM dari jenis premium. Ia menyebut Perum Bulog sudah meluncurkan produk beras terbaru dengan zat gizi mikro (fortifikasi). Beras tersebut diklaim mampu dikonsumsi tanpa perlu dicuci.

Beras berfortifikasi tersebut merupakan jenis beras premium yang diperkaya dengan vitamin dan mineral, baik vitamin A, B1, B3, B6, B9, B12, zat besi, hingga zink. Beras kualitas premium itu dibanderol dengan harga sekitar Rp 20 ribu per kilogram (kg).

"Beras ini yang disalurkan sudah divakum. Dijamin kualitasnya. Nanti masyarakat tidak perlu lagi berjalan untuk mengangkut beras bantuan pemerintah. Masyarakat tinggal duduk bantuan akan dikirimkan ke rumah rumah sesuai dengan data Kementerian Sosial," jelas dia.

Perubahan penyaluran tersebut penting, mengingat BPNT mendapat anggaran yang lebih besar pada tahun 2020. Besarannya meningkat menjadi Rp150.000/kepala keluarga dari yang sebelumnya Rp110.000/kepala keluarga. Buwas menyebut, melalui penambahan nilai tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menambah bantuan, tak lagi beras dan telur. Namun, juga berupa sembako lengkap, seperti gula, minyak, telur dan beras.

"Tahun depan kan nilainya jadi Rp150.000/kepala rumah tangga. Maka kita akan tentukan Rp150.000 itu beras berapa, gula berapa, minyak berapa telur berapa. Bulog yang kirim tak kena biaya apa-apa. Kerjasama sudah dibangun," katanya.

Sebagai informasi, sebelumnya skema penyaluran BPNT dilakukan melalui rekening sebesar Rp110 ribu setiap bulan. KPM BPNT bisa berbelanja di elektronik warung gotong royong (e-Warong) untuk produk beras dan telur, serta bebas memilih jenis dan kualitas barang.

Saat ini, tercatat ada 5,6 juta KPM di 202 kabupaten masih menerima bantuan dalam skema penyaluran Rastra.

Kemensos dalam hal ini bekerjasama dengan Himbara. Selain Himbara, Kemensos juga menggandeng Perum Bulog melalui kerja sama dengan e-Warong (e-Warong KUBE, agen bank, dan RPK mitra Bulog), sebagai pemasok bahan pangan beras dan telur, terutama di daerah non penghasil beras.

Sebelumnya, Buwas juga mengungkapkan soal penyelewengan dalam penyaluran BPNT. Ia mengungkapkan, kecurangan penyaluran BPNT telah menyebabkan negara rugi hingga Rp5 riliun.

Baca juga artikel terkait BERAS atau tulisan lainnya dari Selfie Miftahul Jannah

tirto.id - Ekonomi
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti